Judi antara Untung atau Buntung  

Akhir-akhir ini berita judi online cukup menghebohkan. Kenapa tidak, lebih dari 1000 orang di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Sekretariat Jenderal DPR dan DPRD terjerat judi online. Temuan ini disampaikan PPATK pada tanggal, 26 Juni 2024.

Jul 5, 2024 - 06:32
Judi antara Untung atau Buntung   
Dr. Mangihut Siregar, M.Si.

Oleh: Dr. Mangihut Siregar, M.Si.

 

Akhir-akhir ini berita judi online cukup menghebohkan. Kenapa tidak, lebih dari 1000 orang di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Sekretariat Jenderal DPR dan DPRD terjerat judi online. Temuan ini disampaikan PPATK pada tanggal, 26 Juni 2024.

Dalam laporannya, PPATK menyatakan bahwa judi online (daring) terus berkembang. Pada tahun 2017 transaksi judi online sebesar Rp 2,1 triliun, tahun 2018 naik menjadi Rp 3,9 triliun. Tahun 2019 bertambah menjadi Rp 6,85 triliun, dan tahun 2020 menjadi Rp 15,77 triliun. Pada tahun berikutnya yaitu 2021 bukan semakin berkurang melainkan semakin menggila menjadi Rp 57 triliun. Bahkan tahun 2022 berlipat ganda menjadi Rp 104 triliun, dan tahun 2023 Rp 327 triliun. Untuk kuartal I-2024 saja transaksinya sudah mencapai Rp 101 triliun, dan hampir dapat dipastikan angka ini semakin berlipat-lipat apabila tidak ada penanganan yang serius.

Selain jumlah transaksi judi yang fantastis, yang terlibat di dalamnya juga luar biasa. Lebih dari 3,2 juta orang Indonesia yang terjerat di dalamnya. Kelompok usia yang terlibat mulai dari remaja hingga lansia. Sasaran judi online tanpa membedakan profesi mulai pejabat tinggi, sampai kalangan bawah. Fenomena ini mengakibatkan judi menjadi darurat nasional.

 

Sejarah Judi

Para ahli menduga bahwa judi muncul pertama sekali di China. Dugaan ini dibuktikan dengan penemuan lotere atau permainan undian yang diperkirakan ada sejak 2300 SM. Selain itu dalam Alkitab juga ada dijelaskan perilaku judi. Praktik judi dilakukan untuk menentukan pemilik pakaian Yesus sewaktu penyaliban berbentuk undi. Dari fenomena ini terlihat bahwa perilaku judi sudah lama ada dalam peradaban manusia.

Demikian juga halnya di Indonesia, masalah judi bukanlah hal yang baru. Menurut cerita Mahabharata di mana Pandawa dibuang ke hutan karena kalah berjudi melawan Kurawa. Selain cerita Mahabharata, judi di Indonesia sudah lama terjadi seperti sabung ayam yang masih eksis sampai saat ini. Artinya di Indonesia masalah judi sudah lama sekali berlangsung.

Pada tahun 1960-an Pemerintah Indonesia melegalkan judi untuk keperluan urusan sosial. Cara yang dilakukan melalui undian berhadiah dengan menebak dua angka terakhir yang dikeluarkan Yayasan Rehabilitasi Sosial. Pada tahun 1965 judi ini distop melalui Keppres No. 113 tahun 1965. Judi ini distop karena merusak moral bangsa.

Pada tahun 1978, judi legal dibuka lagi dengan nama Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (SDSB). Selain SDSB pada tahun 1985 porkas menjadi judi resmi melalui Surat Keputusan Menteri Sosial No. BSS-10-12/85 tanggal 10 Desember 1985. Porkas mendapat penentangan dari tokoh agama sehingga berganti nama tahun 1986 menjadi Kupon Sumbangan Olahraga Berhadiah (KSOB). Dampak judi yang semakin parah, sehingga Masyarakat mendesak agar segala bentuk judi ditutup. Desakan akan penutupan judi sehingga pada tanggal 24 November 1993 SDSB dan KSOB ditutup.

 

Untung yang Instan

Banyak alasan orang melibatkan diri dalam judi. Ada yang awalnya iseng, ingin tahu, ajakan teman, dan lain-lain. Namun demikian faktor yang paling banyak adalah faktor ekonomi. Orang yang kesulitan mendapat pekerjaan atau mendapat penghasilan sangat banyak mencari jalan pintas atau instan.

 Sewaktu pandemi Covid-19 mewabah seluruh dunia, judi online berkembang pesat. Bahkan para pelajar sangat banyak melakukan judi online karena tidak diketahui orangtua dan gurunya. Mereka sangat aman berjudi secara online karena dapat dilakukan kapan saja, di mana saja dengan siapa saja yang penting tersedia jaringan internet.

Bermain judi tidak harus memiliki modal yang besar, dengan modal kecil seseorang dapat memainkannya. Harapannya dengan modal yang kecil mendapat untung yang berlipat-lipat. Awalnya hanya modal kecil namun lama-kelamaan dengan modal besar dengan harapan mendapatkan untung yang besar. Kekalahan yang dialami akan membuatnya semakin penasaran untuk menang.

Untuk mendapatkan modal, orang miskin melakukan tindakan kriminal seperti mencuri, menipu dan lain-lain yang sifatnya tindakan tidak terpuji. Bagi mereka yang punya kuasa (pejabat) yang terlibat main judi akan melakukan korupsi, pemerasan dan lain-lain demi memuaskan perilaku candu. Perilaku candu akan menjerumuskan setiap pemain judi.

Judi online dikendalikan oleh bandar. Bandar berkuasa penuh untuk menentukan siapa yang menang, bagaimana memenangkan, dan berapa yang dimenangkan. Dalam judi online relasi kuasa antara bandar dan pemain sangat jelas. Bandar tidak akan mau rugi akan usaha yang dia kelola. Kalaupun pemain judi kadang diberi kemenangan, itu hanya penarik agar mereka tetap candu. Setelah candu maka bandar akan menikmati keuntungan dari mereka penikmat judi. Orang yang sudah candu judi tinggal menunggu waktu akan kehancuran hidupnya.

 

Solusi Mengatasi Judi Online

Judi online di satu sisi sulit diatasi karena dapat dilakukan kapan saja, di mana saja dan oleh siapa saja. Mediumnya hanya internet sangat berbeda dengan judi luring yang memerlukan ruang dan waktu. Karena mediumnya hanya internet sehingga apabila satu situs ditutup maka dengan mudah membuka situs yang baru.

Walaupun demikian bukan berarti judi online tidak bisa diberantas. Apabila pemerintah mempunyai kemauan, lebih gampang memberantas judi online daripada judi luring. Pada judi online akan kelihatan pergerakan uang dari yang mengirim dan penerima. Pergerakan ini dapat diketahui PPATK dan OJK. Apabila pemerintah mau,  rekening pemain dan juga bandar dapat dibekukan. Melalui pembekuan rekening, maka transaksi judi tidak dapat dilakukan.

Kita bersyukur pemerintah sudah membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring  atau Satgas Judi Daring melalui Keppres Nomor 21 Tahun 2024. Namun demikian, tidak cukup hanya membentuk Satgas tetapi harus mendorongnya agar bekerja maksimal.

Apakah satgas ini serius bekerja atau layu sebelum berkembang? Kita tunggu peran pemerintah!

 

Dr. Mangihut Siregar, M.Si. adalah Dekan FISIP, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Editor: Wadji