Joe Biden Diminta Menghemat Pengeluaran Untuk Bayar Hutang Negara

DPR Amerika Serikat (AS) menjamin negaranya tidak akan gagal membayar hutang nasionalnya. Meski pengeluaran AS semakin mendekati batas USD31,4 triliun atau sekitar Rp470.145 triliun pada Juni 2023.

Jan 30, 2023 - 19:48
Joe Biden Diminta Menghemat Pengeluaran Untuk Bayar Hutang Negara
AS Berpotensi Gagal Bayar Utang. (Foto: Reuters)

NUSADAILY.COM - JAKARTA - DPR Amerika Serikat (AS) menjamin negaranya tidak akan gagal membayar hutang nasionalnya. Meski pengeluaran AS semakin mendekati batas USD31,4 triliun atau sekitar Rp470.145 triliun pada Juni 2023.

Ketua DPR Amerika Serikat Kevin McCarthy pun mengingatkan pemerintah tidak boleh terus membelanjakan anggaran tahunan dalam jumlah yang lebih besar daripada pajak yang dikumpulkan.

McCarthy juga segera bertemu dengan Presiden AS Joe Biden pada Rabu (1/2/2023). Pertemuan itu akan menjadi diskusi pertama untuk membahas masalah plafon utang AS yang dapat berlangsung secara berlarut-larut selama beberapa bulan ke depan.

Lantas apa yang terjadi jika AS melebihi batas hutangnya?

AS harus menaikkan plafon hutangnya sebelum kehabisan uang untuk membayar tagihan yang telah ditanggungnya. Pada satu sisi, Biden dan Partai Demokrat menginginkan persetujuan “bersih” untuk menaikkan pagu utang periode ini yang tidak terikat pada pengeluaran periode-periode berikutnya.

Sementara politisi Republik menyerukan penetapan batas belanja anggaran baru demi menekan defisit tahunan dan pengeluaran berlebihan kronis yang jumlahnya seringkali melebihi USD1 triliun setiap tahunnya.

“Kita tidak akan gagal bayar,” kata McCarthy.

AS tidak pernah gagal membayar utangnya, contohnya seperti obligasi yang dijual ke China, Jepang dan warga negara AS. Meski demikian, peringkat kredit AS diturunkan pada tahun 2011 ketika Presiden Barack Obama dan anggota Kongres dari Partai Republik berdebat panjang sebelum akhirnya mencapai perjanjian 10 tahun.

Kini hutang negara mencapai 120% dari pendapatan ekonomi nasional, di mana penambahan utang secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir disebabkan oleh dua hal utama, pemotongan pajak nasional yang disetujui Partai Republik di bawah pemerintahan mantan Presiden Donald Trump serta pemberian bantuan selama pandemi virus corona yang belum didanai di bawah kepresidenan Trump dan Biden.

“Kita belum pernah berutang seperti ini sejak Perang Dunia II. Untuk itu kita tidak bisa terus seperti ini. Dan saya rasa tidak ada seorang pun di Amerika yang tidak setuju bahwa ada pemborosan belanja pemerintah yang bisa kita hilangkan," ujarnya, dikutip dari VOA Indonesia, Senin (30/1/2023). 

“Jadi, saya ingin duduk bersama, menyusun kesepakatan yang bisa membawa kita maju ke arah keseimbangan, di mana pada saat yang sama tidak membahayakan utang kita,” ujarnya. “Kita tidak seharusnya mencetak lebih banyak uang; kita harus menyeimbangkan anggaran. Itu sebabnya saya ingin memeriksa setiap departemen. Di mana kita bisa lebih efisien, lebih efektif dan lebih akuntabel?” tambahnya.

Seperti Biden, McCarthy mengesampingkan gagasan untuk memangkas dua program pemerintah yang paling populer, yaitu program pensiun dan asuransi kesehatan bagi penduduk lansia, yang masing-masing dikenal dengan nama Social Security dan Medicare.

Dirinya juga aka memeriksa setiap dolar yang dibelanjakan, tidak peduli untuk apapun.

"Saya ingin menghapus pemborosan di mana pun itu terjadi," ujarnya.

(roi)