Jejak-Jejak 2022, Kegaduhan Politik usai NasDem Deklarasi Anies dan Sinyal Dukungan Jokowi ke Ganjar

NUSADAILY.COM – JAKARTA - Sejumlah tokoh dan partai politik sudah mengambil ancang-ancang pemanasan mesin politik sepanjang 2022 jelang Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 dan Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024.

Sebagian partai bahkan telah lebih dulu mencuri start membentuk koalisi politik meski Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum resmi mengumumkan tahapan pemilu.

Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN) resmi mengumumkan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) sebulan sebelum KPU resmi membuka tahapan Pemilu 2024.

Menyusul kemudian Partai NasDem dengan penuh kepercayaan diri mendeklarasikan mantan gubernur DKI Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden.

Beberapa partai sisanya masih getol bolak-balik menggelar pertemuan politik. Aksi saling sindir sesama elite politik pun tak terhindarkan.

Berikut rentetan peristiwa politik jelang Pemilu 2024 yang dirangkum CNNIndonesia.com sepanjang 2022.

Tiga partai parlemen, yakni Golkar, PAN, dan PPP secara resmi mengumumkan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) untuk menghadapi Pemilu dan Pilpres 2024.

Nama KIB menyusul diumumkan sehari usai tiga ketua umum partai tersebut menggelar pertemuan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (12/5).

Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto, Zulifli Hasan dari PAN, dan Suharso Monoarfa selaku Ketua Umum PPP saling mengenggam tangan dan bersepakat untuk berkoalisi.

Sehari setelahnya, Ketua DPP Partai Golkar, TB Ace Hasna Syadzili mengumumkan nama KIB, sebagai nama koalisi partainya bersama PAN dan PPP.

"Dengan visi partai yang dimilikinya dan berbagai pengalaman politik, kesemuanya bersepakat untuk menyatukan diri membangun koalisi yang disebut Koalisi Indonesia Bersatu," kata Aceh, Jumat (13/5).

Tahapan Pemilu resmi dibuka
KPU secara resmi membuka tahapan Pemilu serentak 2024 pada Selasa (14/6). Peluncuran tahapan pemilu dibuka 610 hari sebelum pemungutan suara 14 Februari 2024 mendatang.

Bertempat di kantor KPU Jakarta Pusat, acara dihadiri sejumlah pemimpin lembaga pemerintah. Mulai dari Ketua DPR Puan Maharani, Mendagri Tito Karnavian, jajaran elite pimpinan partai politik, hingga perwakilan KPU dari seluruh Indonesia.

Ketua DPR Puan Maharani dalam sambutannya menyebut peluncuran tahapan pemilu sekaligus menepis isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden yang sebelumnya ramai di kalangan elite politik.

"Hari ini tahapan Pemilu 2024 secara resmi akan kita saksikan bersama peluncurannya. Sejak awal DPR, pemerintah, KPU dan banyak elemen masyarakat sudah berkomitmen bahwa di tahun 2024, pemilu harus dilaksanakan," ucap Puan.

PKB-Gerindra deklarasi koalisi Kebangkitan Indonesia Raya
Setelah KIB, PKB dan Gerindra secara resmi juga bersepakat untuk berkoalisi dalam menghadapi Pemilu dan Pilpres 2024. Keduanya mengumumkan nama koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR).

Acara deklarasi tersebut digelar di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Sabtu (13/8). Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin pada kesempatan itu menandatangani piagam kerja sama politik kedua partai.

Deklarasi memuat lima poin kerja sama politik antar kedua partai, termasuk salah satunya soal penentuan calon presiden dan wakil presiden.

Gerindra kembali usung Prabowo 2024
Sehari sebelumnya di tempat yang sama, Gerindra juga kembali mendeklarasikan Ketua Umum mereka Prabowo Subianto sebagai capres pada Pilpres 2024.

Prabowo menyatakan siap untuk kembali maju setelah mendapat permintaan dari 34 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra di seluruh Indonesia. Dia sempat menyinggung kekalahannya pada Pilpres 2019.

Menurut Prabowo, hal itu tak akan membuatnya menyerah. Semangat pejuang ditentukan seberapa banyak ia bangkit dari kekalahan.

"Dengan ini saya menyatakan bahwa dengan penuh rasa tanggung jawab, saya menerima permohonan saudara untuk bersedia dicalonkan sebagai calon presiden Republik Indonesia," ujar Prabowo, Jumat (12/8).

Mardiono jadi Plt. Ketum PPP
Anggota Dewan Perimbangan Presiden (Wantimpres) Muhammad Mardiono ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP menggantikan Suharso Monoarfa dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP pada 4-5 September 2022.

Mardiono menggantikan Suharso yang dua hari sebelumnya diberhentikan sebagai Ketum PPP masa bakti 2020-2025 lewat rapat Mahkamah Partai. Pemberhentian itu merupakan usul tiga majelis PPP yakni Majelis Syariah, Majelis Kehormatan dan Majelis Pertimbangan.

Pemberhentian Suharso merupakan puncak dari rentetan isu keretakan di internal PPP yang telah ramai sejak Juni 2022. Kala itu, para kader dan simpatisan PPP di daerah menggelar aksi demo meminta agar Suharso Monoarfa mundur sebagai Ketum.

Menteri Bappenas itu dianggap gagal memimpin Partai Kakbah. Para kader menggeruduk kantor PPP Jawa Timur dan Jakarta Pusat hingga berakhir ricuh.

Puncaknya, para kader, simpatisan, dan sejumlah pihak mengkritik pernyataan Suharso yang menyebut amplop kiai sebagai benih korupsi. Pernyataan itu disampaikan Suharso saat menghadiri acara pembekalan antikorupsi di kantor KPK pada 15 Agustus.

Pernyataan itu menyulut kemarahan sebagian kader, termasuk santri dan ulama, karena dianggap menyinggung para kiai dan pengasuh pondok pesantren.

Safari politik Puan

PDIP menjadi satu-satunya partai di parlemen yang belum memberikan sinyal koalisi untuk menghadapi Pemilu dan Pilpres 2024.

PDIP berbeda dengan NasDem, Demokrat, maupun PKS, yang meski belum resmi berkoalisi, namun ketiganya mengaku terus menjalin komunikasi intens.

PDIP, selaku satu-satunya partai yang telah memiliki tiket pencalonan presiden, sejauh ini hanya menggelar silaturahmi politik. Itu pun tidak dengan semua partai koalisi pemerintah.

Selepas Rakernas partai akhir Juni lalu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri hanya mengutus putrinya Puan Maharani untuk bertemu dengan sejumlah pimpinan partai koalisi.

Tercatat sejak Agustus, Puan telah menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan terakhir Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

SBY ungkap skenario Pilpres hanya 2 Paslon

Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkap soal potensi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 hanya akan diikuti dua pasangan calon. Hal itu ia sampaikan di hadapan para kader Partai Demokrat saat memberi sambutan di Rapimnas Partai di JCC, Senayan, Kamis (17/9).

Pernyataan SBY terungkap lewat video penggalan tiktok yang ramai sehari kemudian. Dalam sambutannya, SBY yang kini menjabat sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat menyebut bahwa skenario dua paslon memang sengaja diatur oleh pihak tertentu.

Dia mengaku akan turun gunung untuk mencegah skenario tersebut.

"Konon akan diatur dalam Pemilihan Presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka," kata SBY.

NasDem deklarasi Anies untuk Pilpres 2024
DPP Partai NasDem resmi memilih mantan Gubernur DKI Anies Baswedan sebagai capres mereka untuk Pilpres 2024. Anies dipilih dari dua nama lain hasil Rakernas Partai NasDem pada pertengahan Juni 2022 lalu.

Kala itu, hasil Rakernas memunculkan tiga nama sebagai capres partai tersebut untuk Pilpres 2024. Selain Anies, dua nama lain yakni Ganjar Pranowo dan Andika Perkasa.

Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di NasDem Tower, kantor DPP NasDem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin (3/10).

"Inilah kenapa akhirnya NasDem melihat sosok Anies Rasyid Baswedan. Kami yakin pikiran-pikiran dalam perspektif baik makro mikro sejalan dengan apa yang kami yakini. Kami titipkan perjalanan bangsa ke depan insyaallah jika Anies terpilih nantinya pimpin bangsa jadi bangsa lebih bermartabat," kata Paloh.

Anies yang hadir dalam kesempatan itu tak memberi pernyataan apapun kepada awak media terkait keputusan NasDem mencalonkan namanya. Ia hanya mengacungkan jempol.

Bersamaan dengan itu, NasDem juga tengah menjalin komunikasi intens dengan Partai Demokrat dan PKS sebagai syarat untuk memenuhi syarat ambang batas pencalonan Anies. Namun, hingga menjelang akhir Desember, ketiga partai tak kunjung resmi mengumumkan deklarasi.

Sementara Anies menyatakan koalisi yang bakal terbentuk nantinya akan menjadi poros koalisi perubahan untuk Indonesia.

Safari politik Anies
Sejak resmi dideklarasikan NasDem sebagai capres 2024 pada 3 Oktober lalu, Anies mulai getol melakukan safari ke beberapa daerah. Ia menghadiri acara relawan, bertemu petani, nelayan, pedagang, dan organisasi masyarakat.

Pertengahan November lalu, ia menghadiri acara deklarasi relawan yang diikuti sebagian besar kader PPP di Yogyakarta. Di acara itu, Anies didukung maju dalam pencalonan Presiden 2024.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga sempat mengunjungi beberapa wilayah di Jawa Barat, seperti Ciamis dan Tasikmalaya sepekan kemudian. Masih di kurung waktu yang sama, ia juga bertemu para relawannya di Palu, Sulawesi Tengah.

Di sana, ia sekaligus menghadiri acara Munas Korps Alumni HMI (KAHMI). Ia kemudian datang ke Aceh, Padang, Sulawesi Selatan, hingga Papua pada pekan lalu.

Belakangan safari politik Anies itu menuai sejumlah kritik. Salah satu kelompok masyarakat yang mengatasnamakan diri Aliansi Pemuda Cinta Demokrat melaporkan Anies ke Bawaslu atas dugaan pelanggara kampanye.

Mereka melaporkan Anies karena telah menggelar kampanye di masjid saat kunjungan ke Aceh awal Desember lalu. Namun, Bawaslu kemudian menyebut tak ada pelanggaran yang dilakukan Anies.

Bawaslu hanya menyebut Anies tak etis sebab telah mencuri start kampenye. Meski kesimpulan itu ditepis NasDem karena dinilai mengada-ada.

Jokowi beri sinyal dukung Ganjar Pranowo
Presiden Joko Widodo memberikan sinyal dukungan kepada kolega satu partainya sekaligus Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo lewat pidatonya di hadapan relawan pada 26 November lalu.

Di depan ribuan relawan, Jokowi berkelakar soal ciri-ciri pemimpin yang baik. Menurut dia, pemimpin yang baik memiliki kerutan di wajah dan berambut putih.

"Dari penampilan kelihatan, banyak kerutan karena mikirin rakyat, ada yang rambutnya putih semua, ada itu," kata Jokowi.

Sejumlah pengamat kemudian menilai pidato Jokowi sebagai sinyal dukungan ke Ganjar. Sinyak dukungan Jokowi ke Ganjar itu bukan kali pertama. Pada Mei lalu, Jokowi dianggap juga memberi sinyal dukungan ke Ganjar saat memberi pidato di acara Rakernas Projo di Magelang.

Nama Ganjar santer di beberapa hasil survei sebagai calon potensial di 2024. Namanya bersaing dengan Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Namun begitu, Megawati hingga kini belum memberikan sinyal dukungan kepada kadernya tersebut.

Penetapan partai peserta Pemilu 2024
KPU secara resmi telah menetapkan sebanyak 17 partai politik sebagai peserta pemilu 2024. Mereka dinyatakan lolos verifikasi yang dilakukan sejak September lalu.
Keputusan itu diambil dalam Rapat Pleno Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/12).

Dari jumlah itu, sebanyak sembilan partai merupakan pemilik kursi parlemen. Sisanya, delapan partai diisi nama-nama baru. Termasuk partai yang pada 2019 gagal memenuhi syarat ambang batas parlemen.

Daftar 17 partai yakni PDIP, Gerindra, Golkar, NasDem, PKB, Demokrat, PKS, PAN, dan PPP. Sedangkan, delapan partai baru yakni Partai Buruh, PKN, Hanura, Perindo, Garuda, PSI, PBB, dan Gelora.

Di hari yang sama KPU sekaligus menetapkan daftar nomor urut partai-partai tersebut. Untuk sembilan partai parlemen, hanya minus PPP, mereka akan tetap menggunakan nomor lama sesuai Pemilu 2019.

Sedangkan, delapan partai baru mengikuti undian ulang nomor urut bersama PPP. Hanya partai Ummat yang dinyatakan tidak lolos verifikasi faktual sehingga tak akan ikut Pemilu 2024.

Namun, besutan politikus senior Amien Rais itu teranyar telah mengajukan gugatan ke Bawaslu atas penetapan tersebut.

Dugaan manipulasi KPU
Bersamaan dengan penetapan 17 partai peserta Pemilu 2024, sejumlah koalisi masyarakat sipil mengungkap dugaan kecurangan selama proses verifikasi faktual.

Koalisi mengungkap sedikitnya ada 12 KPUD kabupaten kota dan tujuh KPUD provinsi yang mengikuti instruksi KPU pusat untuk meloloskan paksa tiga partai peserta Pemilu. Masing-masing yakni, Partai Gelora, PKN, dan Garuda.

Instruksi dan mobilisasi itu bahkan disebut dilakukan KPU pusat dengan intimidasi dan ancaman. Menurut koalisi, KPU mengancam petugas KPU yang tidak mengikuti instruksi untuk keluar atau mengundurkan diri.

Seorang petugas KPUD yang enggan disebutkan namanya menyebut Komisioner KPU pusat, Idham Kholiq sempat mengancam bakal mengirim semua petugas KPU di daerah ke rumah sakit jika tak mengikuti instruksi tersebut.

Instruksi itu disampaikan dalam acara resmi KPU yang digelar di Ancol, Jakarta Utara beberapa waktu lalu.

"Bahasa yang disampaikan pimpinan kami di provinsi bagi yang tidak ikut silakan keluar barisan. Keluar gerbong. Maknanya disuruh mundur atau bagi yang satu diharap bisa bergabung lagi di periode berikutnya," ujarnya.

Idham telah mengklarifikasi pernyataannya itu. Dia tak membantah pernyataan tersebut. Namun, kata dia, itu disampaikan dalam konteks agar KPU di daerah mengikuti surat edaran resmi yang dikeluarkan KPU. Bukan soal untuk meloloskan atau tidak meloloskan partai peserta pemilu.

Sejumlah pihak pun kemudian mendorong agar dilakukan audit terhadap Sistem Informasi Pemilu (Sipol) KPU. Sebab, data verifikasi yang telah diunggah di situs tersebut diduga telah dimanipulasi.(A. Hanan Jalil dari Berbagai Sumber)