Ucapan Selamat Sudah Biasa, Begini Warna Lain Sikapi Pelantikan Bupati Jember

  • Whatsapp
Berkaca dari berbagai peristiwa mandegnya pemerintahan sampai bangunan publik pun rusak, akademisi dan aktivis menuntut Bupati dan Wakil Bupati Jember terpilih berbenah. (nusadaily.com/ Sutrisno)
banner 468x60

NUSADAILY.COM – JEMBER – Jumat, 26 Pebruari adalah puncak riuh bertebaran spanduk jalan dan berbagai media pesan yang berisi kalimat ucapan ‘Selamat dan Sukses’ di mana-mana. Sebab, saat ini adalah momen pelantikan kepala daerah terpilih, termasuk Bupati dan Wakil Bupati Jember, Hendy Siswanto-KH Muhamad Balya Firjaun Barlaman.

Baca Juga

Lain halnya dengan cara kalangan akademisi dan aktivis menyikapinya. Mereka cenderung berbeda dengan menolak larut sepenuhnya dalam suasana hingar-bingar. Sehingga, daripada mengucapkan selamat yang sudah biasa, mereka memilih membuat pernyataan sikap sebagai pengingat tugas utama para kepala daerah agar tidak menyia-nyiakan amanah.

“Masa periode Bupati dan Wakil Bupati saat ini memiliki waktu pendek, kira-kira hanya tiga tahun. Tentu, hal ini disadari betul untuk tidak terjebak pada euforia politik dan mengabaikan harapan begitu besar dari rakyat Jember,” ujar Hadi Makmur, akademisi FISIP Universitas Jember.

Menurutnya, harapan rakyat kepada Hendy-Gus Firjaun diantaranya tentang tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, dan transparan dalam hal kebijakan hingga pengelolaan uang negara. Rakyat tidak menghendaki pemegang otoritas berlaku korup.

Disamping itu, Makmur juga menekankan agar realisasi program tepat sasaran dan relevan dengan kebutuhan ditengah situasi pandemic COVID-19. “Program yang pro rakyat adalah suatu keniscayaan, yang wajib direalisasikan, tanpa harus terjebak kepentingan politik sesaat,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua IKAPMII Jember, Akhmad Taufiq rezim yang berkuasa saat ini harus menunjukkan karakter kepemimpinan yang populis-demokratis. “Jauh dari elitisme birokrasi,” tukas pria berlatar belakang budayawan ini.

Berkaca pada pengalaman lima tahun belakangan, Taufiq mewarning agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Masa pemerintahan yang pendek harus digunakan secara efektif untuk memperbaiki komunikasi dengan berbagai pihak pemangku kepentingan strategis.

Tanpa Komunikasi Mustahil Dapat Lakukan Percepatan

“Hal ini penting, karena tanpa komunikasi dan sinergi itu mustahil bupati dan wakil bupati dapat melakukan percepatan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Jember secara baik dan efektif,” pungkasnya.

Diskusi sejumlah akademisi dan aktivis menitikberatkan perhatian pada kondisi Jember yang tanpa Perda APBD dalam kurun waktu tahun 2019 dan 2020. Nuansa pemerintahan cenderung didominasi masalah pertikaian politik yang berakibat mandegnya beragam aktivitas layanan dasar untuk masyarakat.

Gambaran buruknya tata kelola Pemkab Jember juga tercermin dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan yang memberi opini disclaimer serta deretan panjang daftar temuan indikasi penyimpangan dana COVID-19.

Ditambah lagi, kisruh-kisruh internal birokrasi gara-gara kebijakan dualisme jabatan disebut mereka sebagai sejarah kelam. Aparatur menjadi lebih sibuk dengan masalahnya sendiri daripada menyelesaikan persoalan publik.

Tidak kalah pentingnya tentang banyaknya pembangunan mangkrak tidak berfungsi. Yang dianggap membuat mubazir pemakaian anggaran negara. Contoh kasus ini salah satunya dapat dilihat dari hanya wujud pondasi embarkasi haji di Desa Ajung, Kecamatan Ajung.

Beberapa kasus korupsi yang pernah terjadi di Dispendukcapil, Disperindag, dan Dispendik. Diharapkan supaya tidak sampai terulang ataupun menjalar ke instansi lainnya. Juga menjadi bagian warning bagi kepemimpinan Hendy-Gus Firjaun. (sut/aka)