Rilis Proyek Sebelum APBD 2020 Sah, DPRD Jember Laporkan Bupati Faida ke Mendagri dan Gubernur Jatim

  • Whatsapp
Itqon
Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi (Foto: nusadaily.com)
banner 468x60

NUSADAILY.COM-JEMBER – Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi merespon tegas munculnya rencana umum pengadaan (RUP) tahun 2020 yang dirilis sejumlah organisasi perangkat daerah di Pemkab Jember.

DPRD menilai rencana umum pengadaan belum saatnya dikeluarkan karena APBD Jember 2020 belum disahkan.

Baca Juga

“Kami sudah laporkan kebijakan Bupati Jember yang salah itu ke Dirjen Bina Keuangan Daerah serta Gubernur Jawa Timur,” ungkapnya, Selasa 21 Januari 2020.

Itqon mengetahui munculnya RUP dari Pemkab Jember di situs www.sirup.lkpp.go.id sejak beberapa hari terakhir. Total anggarannya triliunan rupiah.

Dia melaporkannya ke Gubernur lantaran RUP yang diupload tersebut memuat rencana memakai anggaran daerah untuk membiayai paket proyek pengadaan barang dan jasa.

Padahal, Itqon menjelaskan ketentuan yang berlaku selama belum disepakati Perda APBD Jember, dilarang menggunakan anggaran daerah untuk pengadaan barang dan jasa.

Sementara ini, Pemkab Jember hanya diperbolehkan berjalan dengan anggaran yang bersifat rutin sebagai konsekuensi keterlambatan pengesahan Perda APBD.

“Anggaran rutin dan mengikat itu seperti gaji ASN, dan kebutuhan layanan dasar masyarakat di bidang pendidikan serta kesehatan,” papar legislator PKB ini.

Itqon merujuk pada PP nomor 12 tahun 2019 dan aturan turunannya yakni Permendagri nomor 33 tahun 2019.

“Jika Perda APBD belum disahkan, maka hanya bisa mengeluarkan anggaran yang besarnya seperduabelas dari APBD tahun sebelumnya,” terangnya.

Lihat pula: Dianggap Otoriter, Pendemo Tuntut Bupati Jember Mundur dari Jabatannya

Bupati Jember Faida enggan menanggapi tentang hal ini. Sedangkan, Wakil Bupati Abdul Muqit Arief juga tidak bersedia mengomentarinya.

“Jangan saya. Kalau masalah APBD, satu pintu saja ya semua ke Bupati,” sergahnya.

Mochamad Kosim, Kepala Bagian Pembangunan yang juga Ketua Tim Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Jember juga berdiam diri.

Dia menunjukkan gestur dengan gerakan jari telunjuknya menutup bibir kala dimintai klarifikasi.

Dari pengamatan, sudah puluhan OPD yang melansir RUP ke situs www.sirup.lkpp.go.id hingga hari ini.

Contoh RUP yang nilai anggarannya besar yakni, Dinas Kesehatan Rp215 miliar; Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Rp190 miliar; Dinas PU Bina Marga dan SDA Rp32,2 miliar; Bappeda Rp27,3 miliar; Disperindag Rp24,5 miliar; Bagian Umum Rp18,2 miliar, Dishub Rp14,3 miliar; BPKAD Rp11 miliar; dan Bagian Pembangunan Rp9,5 miliar.

Selebihnya, merupakan OPD-OPD yang meng-upload RUP dengan anggaran dibawah Rp10 miliar.

Sementara ini, OPD besar yang belum melakukan hal demikian adalag Dinas Pendidikan.

“Masih kami susun dan rencanakan,” ungkap Kepala Dinas Pendidikan Jember Edi Budi Susilo yang tampak berhati-hati bicara.

Untuk diketahui, APBD Jember tahun 2020 terlambat sejak tahap pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara.

Semestinya, hal itu dimulai sejak Minggu kedua bulan Agustus 2019, namun Pemkab Jember baru mengajukan ke DPRD pada 31 Nopember 2019.

Ditengah pembahasan, tepatnya tanggal 11 Oktober 2019 muncul surat dari Mendagri terkait persoalan birokrasi di Pemkab Jember.

Mendagri Tito Karnavian mengintruksi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk memerintahkan Bupati Faida menjalankan sejumlah rekomendasi dari hasil pemeriksaan khusus.

Pada intinya, Bupati Faida diperintahkan menormalkan kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemkab Jember sesuai peraturan dan perundang-undangan.

DPRD menghentikan pembahasan KUA PPAS dengan dalih menunggu Bupati Faida menunaikan instruksi Mendagri dan Gubernur.

Sebab, DPRD beranggapan SOTK berkorelasi dengan postur anggaran. Bagi parlemen, ketidaksesuaian struktur Pemkab Jember akan berdampak pada penyimpangan penggunaan anggaran. (sut/yos)