Penuhi Panggilan Bawaslu, Yoko dan Kusnan Anggap Tak Ada yang Dilanggar

  • Whatsapp
aris bawaslu
Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Aris Fakhrudin Asy’at (Foto: radarmojokerto for nusadaily.com)
banner 468x60

NUSADAILY-MOJOKERTO – Dua aparatur sipil negara (ASN) aktif di Pemkab Mojokerto, Yoko Triono dan Kusnan Hariadi memenuhi panggilan Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Selasa 21 Januari 2020.

Kedatangan keduanya untuk klarifikasi dugaan pelanggaran Peraturan Pemerintah 24 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

Baca Juga

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Mojokerto Yoko Priyono datang sekitar pukul 10.00 WIB. Ia langsung menjalani pemeriksaan hingga pukul 11.30 WIB.

Sementara, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (DP2KBP2) Kabupaten Mojokerto, Kusnan Hariadi datang pukul 10.30 WIB.

Kepada NusaDaily, Yoko Triono mengatakan ia adalah ASN. Sehingga harus klarifikasi. “Yang ngomong melanggar kan sampeyan, saya kan taat aturan sesuai dengan UU,” ungkap Yoko Priyono usai klarifikasi.

Lihat pula: Terkait ASN Pakai Seragam Daftar Cabup, Bawaslu Panggil Pengurus Nasdem Mojokerto

Yoko menegaskan, terkait syarat pengunduran diri dari ASN Pemkab Mojokerto, akan dilakukan bila sudah ada penetapan calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto. Sehingga apa yang dilakukan saat ini, ia pun menyerahkan ke Bawaslu Kabupaten Mojokerto.

“Menurut aturan, seorang ASN mundur pasca penetapan calon. Itu ada di UU ASN dan UU Pilkada. Kita baca UU, nanti yang tanya Bawaslu,” tegasnya

Sedangkan Kusnan Hariadi mengaku, setahun sebelum memasuki masa pensiun pada Agustus 2020 mendatang, ia sudah mengambil Masa Persiapan Pensiun (MPP). Surat Keputusan (SK) MPP tersebut sudah dikantongi sejak 1 Desember 2019 lalu.

“Saya sudah memiliki SK MPP sejak 1 Desember. Saya rasa tidak ada yang dilanggar. Jika nantinya saya diharuskan mundur dari ASN karena pendaftaran ini, tidak ada masalah. Kalau memang aturannya seperti itu, saya akan ikuti,” ujar Kusnan.

Sementara itu dilansir beritajatim.com, Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto Aris Fakhrudin Asy’at mengatakan, pihaknya mengundang dua ASN yang diduga melakukan pelanggaran netralitas.

Saat ini, masih kata Aris, Pilbup Mojokerto sudah memasuki tahapan namun belum masuk tahapan kampanye. Tetapi, Bawaslu memiliki tanggungjawab untuk memastikan adanya netralitas ASN dan TNI/Polri. Sehingga dalam tahapan ini, ASN dan TNI/Polri meski belum memasuki tahapan apapun tapi harus menjaga netralitas.

“Yang memiliki kewenangan menindak terkait ASN adalah KASN. Kita hanya minta keterangan terkait proses yang bersangkutan, kedatangannya ke parpol untuk mengambil dan mengembalikan formulir calon bupati dan calon wakil bupati,” ujarnya.

Aris menambahkan, dari hasil klarifikasi tersebut akan diplenokan. Bawaslu Kabupaten Mojokerto akan melakukan kajian hingga memunculkan rekomendasi yang ditujukan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Terkait sanksi dan jenis sanksinya, KASN yang akan menjatuhkan.

“Hari ini, kami juga panggil BKPP Kabupaten Mojokerto untuk diminta keterangan terkait hal ini karena BKPP yang ahli di bidang ini. Senin kemarin, kita juga sudah panggil sejumlah parpol yang sudah menerima pendaftaran ASN. Yakni Nasdem dan PPP,” pungkasnya. (fin/yos)