Pajak Hotel di Bawah 10 Persen Tak Dipungut

  • Whatsapp
banner 468x60

NUSADAILY.COM – SURABAYA – Adanya desakan pembebasan pajak hotel dan restoran, Wakil Gubernur Jawa Timur, DR Emil Elestianto Dardak, menegaskan bahwa kebijakan seiring pandemi Covid-19 ini mengacu kebijakan pusat.

Pajak hotel dan restoran yang nilainya kurang dari 10 persen tidak dipungut. Kata Emil, pajak hotel dan restoran ini merupakan pendapatan langsung daerah Kabupaten/Kota.

Baca Juga

“Kita fokus pembahasan salah satunya memang hotel dan restoran. Karena dampak Corona ini pariwisata tutup dan transportasi berhenti. Insentif pemerintah itu memang ada yang sudah dijalankan dan ada yang menunggu Permenkeu (PMK),” ujarnya di pers konference kemarin.

Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) benar – benar membunuh berbagai sektor ekonomi, selain nyawa manusia. Sialnya, kunci utama memutus mata rantai dan pencegahan penyebaran virus adalah physical distancing dan social distancing. Akibatnya semua roda ekonomi nyaris berhenti.

Pemerintah pusat, Provinsi hingga Kabupaten/Kota terkena pandemi langsung mengencangkan ikat pinggang anggaran. Anggaran direalokasi, kegiatan direfocusing untuk pengananan dan pencegahan penyebaran Covid-19. Anggaran pemerintah digunakan untuk mengamankan ekonomi dunia usaha, dan rakyat berbagai sektor.

Salah satu perhatian khusus adalah sektor pariwisata perhotelan dan restoran. Pusat menginstruksikan pajak hotel dan restoran di bawah 10% untuk tidak dipungut. Penerimaan pendapatan langsung daerah langsung anjlok.

Di Jawa Timur, ada 16.086 pekerja dirumahkan dan 1.923 pekerja kena PHK. Mereka ini akan menjadi sasaran bantuan stimulus Pemprov Jatim selain sektor non agro, transportasi, sektor agro dengan istilah baru miskin baru. Jumlahnya kurang lebih 1,94 juta.

Wakil Gubernur Jawa Timur, DR Emil Elestianto Dardak, yang juga Ketua Rumpun Dampak Sosial Ekonomi Covid-19 Jatim ini, menjelaskan skema ploting anggaran untuk masyarakat terdampak masih dalam tahap finalisasi. Untuk yang bisa langsung dieksekusi adalah yang masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Soal permintaan pembebasan pajak hotel dan restoran, kata dia, beberapa daerah masih menunggu PMK. Tetapi instruksi Presiden jelas jika pajak di bawah 10 persen tidak akan dipungut.

Diakui mayoritas data pekerja yang kena PHK di Jatim itu mayoritas dari hotel dan restoran. Di Jatim ada 29 perusahaan yang tutup operasional. Di antaranya di Kota Batu 1 perusahaan, Banyuwangi, Ngawi, Lamongan, Blitar dan lain sebagainya.

Sekadar diketahui, data PHRI Jatim ada 60 hotel tutup operasional. Ada hotel yang memulangkan karyawan dengan gaji 50 persen ada juga yang membayar gaji penuh 100 persen. Mereka tutup karena tingkat okupansi rendah, 5-10 persen. Padahal untuk bisa operasional normal okupansi harus 50 persen ke atas. Sedikitnya ada 4.000 karyawan hotel dirumahkan sampai menunggu Covid berhenti.(ima)

Post Terkait

banner 468x60