Ombudsman Sebut Pemerintah Terjangkit Parkinson

  • Whatsapp
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi jawa Timur Dr. Agus Widiyarta, S.Sos., M.Si (foto Doc. RRI.co.id)
banner 468x60

NUSADAILY.COM – SURABAYA – Perwakilan Ombudsman Provinsi Jawa Timur Agus Widiyarta, menyebut birokrasi pemerintah sedang terjangkit “parkinson” dalam menangani Covid-19.

Dalam istilah patologi birokrasi, pemerintah masih gagap dan sangat keteteran dalam menangani Covid, wabah baru ini.

Baca Juga

“Pinjam istilah kedokteran, bisa disebut parkinson. Menghadapi masalah data dan penanganan Covid masih sering terjadi ketimpangan,” ujar Agus Widiyarta kepada Nusadaly.com, Rabu 8 Juli 2020.

Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur, telah menerima banyaknya laporan dan pengaduan dari masyarakat.

Untuk itu, pihaknya segera akan merilis sejauh mana laporan dan pengaduan masyarakat terkait penanganan Covid baik dari Pusat, Provinsi hingga Kabupaten dan Kota.

Yang menjadi kunci penilaian itu terkait koordinasi yang disusun adalah tidak bagus.

Ombudsman menyarankan agar setiap elemen pemerintah melakukan koordinasi yang baik dalam menangani Covid kali ini.

Dia mengakui telah melihat dan mengapresiasi frekuensi meeting, rapat koordinasi yang dilakukan oleh Mendagri, Provinsi hingga ke kepala daerah dan ke tingkat bawah.

“Namun bukti keluarnya yang kemudian tidak mengesankan ada koordinasi yang bagus. Memang saya lihat rapat rapat itu dilakukan, tapi apa yang keluar mengesankan tidak ada koordinasi yang baik,” ujarnya.

Agus Widiyarta bahkan menunjuk contoh kebijakan yang dilakukan Walikota Surabaya yang menerbitkan surat edaran persyaratan melampirkan dokumen rapid test negatif bagi peserta ujian tulis berbasis komputer (UTBK) masuk perguruan tinggi negeri.

“Kita melihat penerbitan SE itu mendadak. Kurang satu atau dua hari. Seharusnya jika dipersyaratkan Pemerintah maka harus disiapkan lokasi, atau tempat nya termasuk aturan harganya,” ujarnya.

Yang terjadi justru rapid test terkesan dilempar ke publik, sehingga masyarakat harus menghadapi kebingungan biaya. Ada yang bertarif Rp 150 ribu, 300 hingga Rp 500 ribu.

“Kan seperti tidak ada koordinasi. Apa yang keluar kurang koordinasi.

Pemerintah pusat, Kemendiknas, Dirjen Dikti dengan Pemerintah Daerah di wilayah, serta dengan pihak Universitas sebagai penyelenggara kurang matang koordinasinya.

Kalau disyaratkan harus disediakan. Harganya harus standart, yang mengatur harus Pemerintah. Karena itu sudah jadi kebutuhan publik, jangan lantas menyerahkan ke swasta.

“Negara harus masuk di situ,” ujarnya lagi.

Perbedaan Data

Selanjutnya, soal data Covid dari Pusat yang berbeda dengan Surabaya, misalnya. Padahal input data itu berasal dari Kota/Kabupaten dilanjut ke Provinsi dan diolah oleh Pusat.

“Kalau penanganan Covid seperti itu maka koordinasi yang penting,” tukasnya.

“Kan entri data diawali dari Kota/Kabupaten, kenapa bisa berlainan setelah diumumkan Pusat. Kan tidak mungkin ngarang ngarang itu Pusat. Itu menunjukkan kurang bagus koordinasinya,” imbuhnya.

Contoh lain, soal data penerima bantuan sosial. Data dari DTKS Kementerian Sosial ternyata tidak valid di daerah. Ada orang dengan ekonomi bagus malah mendapat.

“Kita mendapat pengaduan itu juga,” ujarnya.

Begitu dilakukan perubahan didata ulang, ada yang melapor lagi dia dicoret padahal masih tergolong MBR (masyarakat berpenghasilan rendah).

Untuk itu Ombudsman RI Perwakilan Jatim akan segera merilis pengaduan selama pandemi Covid. Termasuk bagaimana penanganan Covid di Jawa Timur ini.

Sekadar diketahui, deadline Presiden Joko Widodo menjelang berakhir, namun angka Covid masih tinggi.

Gubernur, Kapolda, Pangdam V Brawijaya, Pangko Armada, Pangkogab Wilhan II, dan seluruh jajaran telah berjuang keras percepatan menangani Covid di Jatim.

Semua elemen di Surabaya Raya, secara pentahelix, akademisi, pengusaha, pemerintah, rakyat, dan tokoh masyarakat gencar diajak terlibat dalam penanganan Covid.(ima/lna)

Post Terkait

banner 468x60