KPwBI Malang Bentuk TP2DD, Digitalisasi Ekonomi Kian Gencar

  • Whatsapp
KPwBI Malang bentuk TP2DD
Transaksi digitalreuters via okezone
banner 468x60

NUSADAILY.COM-MALANG- Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Malang bentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Dalam masa pemulihan ekonomi nasional (PEN), tren transaksi dalam bentuk digital semakin gencar.

BACA JUGA: Korban Gempa Malang Alami Trauma Sedang, DP3A Gaet HIMPSI Berikan Trauma Healing – Nusadaily.com

Baca Juga

BACA JUGA: Persiapan Lebaran, KPwBI Malang Siapkan Uang Kartal Rp 4,5 Triliun – Imperiumdaily.com

Secara nasional, hingga tanggal 15 April 2021, sudah ada 182 TP2DD yang terbentuk. Berdasarkan jumlah tersebut, 24 di antaranya adalah Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur.

“Untuk wilayah kerja KPwBI Malang, sampai saat ini. Yang telah membentuk TP2DD adalah Kabupaten Probolinggo,” terang Kepala KPwBI Malang, Azka Subhan, Senin (19/4/2021).

Untuk mendorong pembentukan TP2DD di enam Kota/Kabupaten lainnya, KPwBI Malang telah melakukan kunjungan ke sejumlah daerah.

“Saat ini, Kabupaten dan Kota Malang, serta Kota Probolinggo sedang dalam proses pembuatan SK pembentukan TP2DD. Sedangkan Kota Batu, Kota dan Kabupaten Pasuruan akan melaksanakan koordinasi. Yakni dengan tim teknis dari Bank Indonesia untuk melakukan penyusunan draft SK pembentukan TP2DD,” papar Azka.

Dia menambahkan, tren digitalisasi tersebut juga sejalan dengan visi Sistem Pembayaran Bank Indonesia (SPI). Yakni mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital. Salah satunya, program elektronifikasi, termasuk di dalamnya elektronifikasi transaski pemerintah daerah (ETPD).

“ETPD memiliki peran yang sangat krusial dalam mendorong pembangunan di daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Selain dapat meningkatkan PAD, ETPD juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Serta, perbaikan kualitas ease of doing business melalui pelaporan dan pembayaran pajak online,” jelas Azka.

Peningkatan PAD Kabupaten Malang Tertinggi

Berdasarkan hasil estimasi Bank Indonesia, ETPD secara signifikan mampu meningkatkan PAD, jika pemanfaatan masyarakat terhadap ETPD sudah cukup tinggi. Serta, dalam skenario pertumbuhan ekonomi berjalan normal/berat/sangat berat, ETPD mampu meningkatkan upaya menjaga PAD.

Seperti pada tahun 2019, elektronifikasi berkontribusi terhadap peningkatan PAD sebesar 6,76 persen. Dari semula Rp 2,46 Triliun menjadi Rp 2,63 Triliun pada tujuh Kabupaten/Kota di wilayah kerja KPwBI Malang. Yakni Kota dan Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota dan Kabupaten Pasuruan, serta Kota dan Kabupaten Probolinggo.

“Peningkatan PAD tertinggi terjadi pada Kabupaten Malang sebesar 8,44 persen. Kemudian posisi kedua Kabupaten Probolinggo sebesar 8,08 persen, dan ketiga adalah Kabupaten Pasuruan sebesar 6,72 persen,” papar dia.

Azka melanjutkan, ETPD juga mampu meningkatkan transparansi transaksi keuangan daerah. Ini mendukung tata kelola dan mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan daerah, untuk mengoptimalkan pendapatan daerah.

“Serta, mendukung pengembangan pembayaran digital masyarakat, mewujudkan keuangan yang inklusif, juga meningkatkan integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional,” kata dia.

Azka menambahkan, unuk menunjang hal tersebut, pihaknya siap berkolaborasi dan bersinergi untuk mengakselesari program ETPD.

“Melalui, implementasi program unggulan Satgas P2DD (Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah) dan TP2DD,” tandas dia.(nda/cak)