Komisi C DPRD Tulungagung Sebut RS Abal-Abal Saat Hearing Dengan BPJS

  • Whatsapp
banner 468x60

NUSADAILY.COM – TULUNGAGUNG – Sebutan Rumah Sakit (RS) Swasta abal abal ini terungkap dalam hearing yang digelar oleh Komisi C DPRD Tulungagung dengan BPJS Kesehatan Tulungagung pada Senin kemarin. Dalam hearing tersebut, Komisi C DPRD Tulungagung meminta BPJS Kesehatan memberikan penjelasan mengenai perubahan pelayanan dan perubahan nilai kapitasi yang diperoleh puskesmas pasca kenaikan tarif.

Wakil Ketua DPRD Tulungagung, Heru Santoso mengatakan secara umum tidak ada perubahan dalam Peraturan Mentri Kesehatan (Permenkes) yang mengatur tentang pelayanan peserta JKN KIS dan nilai kapitasi kepada Puskesmas.

Baca Juga

Kondisi ini menurut Heru cukup disayangkan mengingat BPJS Kesehatan telah menerapkan penyesuaian iuran untuk semua kelas, mulai bulan Januari 2020 ini.

“Hasilnya masih jauh dari harapan kita, karena tarifnya sudah naik tapi pelayannanya masih sama saja dan nilai kapitasi untuk puskesmas tidak ada perubahan, ini akan kita sampaikan agar segera ada penyesuaian” tuturnya.

Selain itu pihaknya juga meminta BPJS Kesehatan Tulungagung untuk lebih memperhatikan pelayan rumah sakit swasta yang bekerja sama dengan BPJS, dalam melayani peserta JKN KIS, sebab ada indikasi rumah sakit swasta yang tidak memiliki dokter spesialis namun tetap menerima dan melayani pasien yang membutuhkan perawatan dokter spesialis.

Heru menjelaskan, pihaknya tidak memiliki data pasti berapa banyak rumah sakit swasta yang tidak memiliki dokter spesialis sendiri, namun yang pasti pihaknya menemukan di beberapa rumah sakit swasta, terdapat dokter spesialis yang membuka praktek di rumah sakit lain.

Imbasnya acap kali peserta JKN KIS harus rela mengantri dari pagi sampai sore menunggu dokter tersebut karena sedang berpraktik di rumah sakit lain.

“Ada yang datang sejak pagi sampai sore nunggunya karena dokternya sedang praktek di tempat lain, ini yang kita sampaikan” jelasnya.

Menanggapi aduan ini, Kepala BPJS Kesehatan Tulungagung M.Idhar Aries Munandar mengatakan, sampai saat ini memang belum ada perubahan pelayanan dan nilai kapitasi namun saat ini sudah ada rencana untuk perbaikan layanan, salah satunya dengan menerapkan antri sistem online dan penambahan pelayanan untuk pasien Hemodialisa.

“Kita bakal menerapkan sistem antrian online, ada juga kemudahan pelayanan untuk pasien hemodialisa, kita tunggu saja” ungkap Nandar.

Sedangkan untuk evaluasi rumah sakit yang bekerja sama dengan pihaknya, Nandar sapaan akrab kepala BPJS Kesehatan menjelaskan, setiap tahun pihaknya rutin melakukan evaluasi dan sampai hasil ada beberapa yang diberi teguran dan peringatan namun tidak sampai pada tahap penghentian kerjasama.

“Tentu akan kita lakukan evaluasi, peraturanya itu dokter bisa praktek di 3 rumah sakit sekaligus selama jam pelayanananya tidak saling bentrok dan dokternya bisa disiplin dalam bertugas” pungkasnya. (fim)