Khofifah Minta Pejabat Tinggi Pratama Kerja Cepat, Detail dan Presisi Tinggi

  • Whatsapp
banner 468x60

NUSADAILY.COM- SURABAYA – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa meminta kepada para Pejabat Tinggi Pratama untuk dapat bekerja secara lebih cepat, detail dan lebih presisi agar kualitas pekerjaan lebih signifikan dan tepat sasaran kepada masyarakat.

“Ini adalah PR kita, yang harus melakukan serangkaian inovasi di semua lini instansi masing masing. Untuk dapat bekerja dengan cepat, detail serta presisi yang tinggi mengacu kepada seluruh proses perencanaan yang telah disepakati,” ungkapnya.

Hal itu diungkap saat memberikan pengarahan pada Pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan II Tahun 2021 di Gedung Negara Grahadi, Senin (22/2/2021).

Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan II, 2021 berjumlah sebanyak 60 orang. Rinciannya, dari Instansi Kejaksaan Agung RI 6 orang, Kemendagri 1 orang, Pemprov Jatim 7 orang, Pemprov Kalbar 3 orang, Kab/Kota di Provinsi Jatim 24 orang, dan Kab/Kota di Luar Jatim 19 orang.

Kata dia, bekerja cepat, detail, dan presisi tinggi saat ini menjadi kewajiban pimpinan eselon II atau Pejabat Tinggi Pratama agar setiap program dapat dilaksanakan sesuai perencanaan yang ada.

Menurutnya, saat ini banyak dari para Kepala OPD bekerja cepat tetapi kurang detail . Terkadang, merasa sudah bekerja cepat namun orang lain telah lebih dahulu bekerja melompat.

Begitu juga ketika ingin melompat, namun di sisi lain telah ada yang lebih jauh melangkah bahkan sudah menggunakan artificial intelegence.

“Saya ingin kita bersama melakukan evaluasi , jika para Kepala OPD dan para Pejabat Tinggi Pratama yang mampu bekerja secara cepat, detail serta presisi tinggi bisa dibayangkan produktivitas pembangunan kita akan melompat signifikan. Untuk itu, Latpimnas kita saat ini harus bisa membentuk para pemimpin perubahan yang dapat bekerja secara cepat, detail disertai presisi yang tinggi,” tegas Khofifah.

Mereka ini kata Khofifah, para pemimpin yang harus mampu bekerja secara cepat, detail dan presisi yang tinggi sehingga dapat mengatasi setiap persoalan dengan cepat dan detail pula.

Meskipun perencanaan dilakukan oleh jajaran eselon IV dan III akan tetapi para eselon II juga harus menguasai.

“Kerja teknis bisa dikerjakan oleh para eselon III dan IV. Kerja detail, dan presisi yang tinggi tanggung jawab para kepala OPD atau eselon II,” tegasnya.

Para Pimpinan Eselon II dalam Menjalankan Program di Dinasnya

Para pimpinan eselon II dalam menjalankan program di dinasnya dilarang membebankan pekerjaan pada digital system atau Informasi Teknologi (IT) semata.

Keberadaan digital sistem harus mendukung inovasi dan kemampuan para pimpinan tinggi di tiap intansi yang ada.

“Saya melihat, ada kecenderungan bekerja tidak detail di banyak lini, sektor dan instansi. Ini PR. Presiden kita adalah figur pemimpin yang detail. Provinsi kita membutuhkan kecepatan inovasi detail agar menghasilkan nilai tambah yang lebih signifikan. Saya melihat proses ini banyak diserahkan kepada digitalisasi sistem sehingga dianggap sesuatu yang final tanpa re cek,” terangnya.

Di masa pandemi Covid-19, pemerintah terus mencari formulasi yang tepat agar dapat mengelola manajemen krisis sehingga urusan ekonomi dan kesehatan bisa dilakukan secara seimbang.

Sinergitas Tiga Pilar, Pemda, TNI dan Polri

Sinergitas tiga pilar, Pemda, TNI dan Polri harus kontinyu dan mampu dilakukan tiap daerah dalam mengendalikan penyebaran Covid-19 dan membangkitkan ekonomi.

Sementara itu, Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia Dr. Basseng M.Ed mengatakan, kurikulum Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II berubah sejak 2019.

Antara lain terdapat agenda Aktualisasi Kepemimpinan, muara dari seluruh agenda sebelumnya dan akan diarahkan untuk menghasilkan sosok pemimpin perubahan strategis.

Maka dalam pelaksanaan PKN tingkat II ini nantinya, para peserta akan dibekali ilmu 17 minggu dan seluruh peserta PKN Tingkat II akan bergabung dalam sebuah komunitas pembelajaran (learning community).

Penyelenggaraan PKN Tingkat II merupakan pelatihan pembaharuan, tidak hanya di kampus secara klasikal dan distance learning (pembelajaran jarak jauh) tetaplah juga di tiap instansi (off campus/work from home).

Seluruh peserta akan menyusun dan mengimplementasi proyek perubahan sebagai sebuah tahapan yang harus dilalui peserta pelatihan untuk menunjukkan kompetensinya.

“Utamanya, pimpinan tinggi pratama, sebagai pemimpin stratejik, yang harus mampu menjabarkan sekaligus menetapkan strategi kebijakan di setiap instansinya dan memimpin implementasi strategi kebijakan tersebut,” ungkapnya.

Selain itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jatim Aries Agung Paewai S.STP. MM melaporkan pada 2021 BPSDM Jatim menyelenggarakan kurang lebih 400 kegiatan pelatihan pengembangan kompetensi ASN.

400 Kegiatan itu Terbagi dalam Pelatihan Kompetensi Teknis Sebanyak 11 kegiatan

Dari 400 kegiatan itu terbagi dalam pelatihan kompetensi teknis sebanyak 11 kegiatan, pelatihan kompetensi dasar dan manajerial 327 kegiatan, pelatihan kompetensi fungsional sebanyak 10 kegiatan dan kegiatan berbasis webinar sebanyak 24 kegiatan serta ditambah uji sertifikasi.

Untuk PKN II dan Angkatan II mengambil tema strategi pemulihan ekonomi nasional era adaptasi kebiasaan baru dan manajemen bencana. 

Saat ini ada 60 peserta PKN. Pelatihan dimulai 22 Februari 2021-16 Juni 2021 dari berbagai institusi maupun provinsi se Indonesia.

“Mereka akan diberi metode pembelajaran blended learning yakni metode klasikan 12 hari, Distance Learning 89 hari hingga seminar rancangan proyek perubahan hingga presentasi dari proyek perubahan tiap peserta,” tutupnya.(ima/aka)