Kepala Bappeda Tulungagung Diperiksa KPK untuk Tersangka Supriyono

  • Whatsapp
Logo KPK
Logo KPK
banner 468x60

NUSADAILY.COM-JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tulungagung, Suharto, Kamis 13 Februari 2020.

Pemeriksaan itu terkait mekanisme penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tulungagung, Jawa Timur.

"
"

Baca Juga

"
"

“Penyidik mendalami keterangan saksi mengenai mekanisme penganggaran APBD Tulungagung Tahun Anggaran 2016-2018,” kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis 13 Februari 2020 malam.

KPK memeriksa Suharto sebagai saksi untuk tersangka mantan Ketua DPRD Tulungagung Supriyono (SPR). Pemeriksaan itu terkait penyidikan kasus suap pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2018.

Sebelumnya, Selasa (11/2), KPK juga telah memeriksa Bupati Tulungagung 2019-2023, Maryoto Birowo. Ia sebagai saksi untuk tersangka Supriyono.

KPK mengonfirmasi Maryoto soal adanya dugaan aliran uang, salah satunya terkait pengesahan APBD Kabupaten Tulungagung.

KPK pada 13 Mei 2019 telah mengumumkan Supriyono sebagai tersangka terkait pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD atau APBD-P Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015-2018.

Dalam konstruksi perkara kasus tersebut, Supriyono diduga menerima Rp4,88 miliar terkait proses pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan/atau APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015-2018.

Uang tersebut diduga berasal dari Bupati Tulungagung 2013-2018 Syahri Mulyo dan kawan-kawan sebagai syarat pengesahan APBD dan/atau APBD Perubahan. Dalam perkara sebelumnya, Syahri Mulyo terbukti menerima suap dari sejumlah pengusaha di Tulungagung.

Dalam persidangan Syahri Mulyo, terungkap adanya uang yang diberikan kepada Ketua DPRD untuk biaya unduh anggaran bantuan provinsi dan praktik uang mahar untuk mendapatkan anggaran baik Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun bantuan provinsi.

Uang suap itu dikumpulkan dari uang “fee” para kontraktor untuk diberikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung.

Dalam persidangan Syahri Mulyo terungkap bahwa Supriyono menerima Rp3,75 miliar. Rinciannya penerimaan fee proyek APBD murni dan APBD Perubahan selama empat tahun berturut-turut pada 2014-2017 sebesar Rp500 juta setiap tahunnya atau total sekitar Rp2 miliar.

Selanjutnya, penerimaan yang diduga untuk memperlancar proses pembahasan APBD, mempermudah pencairan DAK, dan bantuan keuangan provinsi sebesar Rp750 juta sejak 2014-2018.

Kemudian, fee proyek di Kabupaten Tulungagung selama tahun 2017 sebesar Rp1 miliar. (yos)

Post Terkait

banner 468x60