Gubernur: Jangan Ada Euforia di Masyarakat, Pakta Integritas Ditandatangani Hari Ini

  • Whatsapp
banner 468x60

NUSADAILY.COM – SURABAYA – Masa transisi menuju new normal resmi mulai diberlakukan di Kota Surabaya, Sidoarjo dan Gresik, Selasa, 9 Juni 2020, hingga 14 hari ke depan.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, mengingatkan jangan sampai ada euforia di masyarakat pasca restriksi atau second wave penularan Covid.

Baca Juga

Rapat koordinasi Forkopimda Jawa Timur, dengan Forkopimda Surabaya Raya ini, mensyaratkan ada pakta integritas di masa transisi dengan pengetatan protokol kesehatan.

Forkopimda Jatim meminta Forkopimda Surabaya Raya untuk menyiapkan peraturan Bupati dan Walikota. Serta menandatangani pakta integritas.

“Pakta integritas ini dibuat karena secara kajian epidemiologis wilayah Surabaya Raya masih belum cukup aman untuk masuk ke tahap transisi menuju tata kehidupan normal baru (new normal),” papar Khofifah.

Kajian epidemiologi pakar FKM Unair menyebutkan tingkat attack rate Covid-19 di Surabaya masih tinggi yaitu 94,1. Lalu Kabupaten Gresik 15,8 dan Sidoarjo 31,7.

Tingkat penularan dengan indikator Bilangan Reproduksi Efektif (Rt) di kawasan Surabaya Raya memang sudah ada trend penurunan, optimistik. Dimana sekarang Rt di di kawasan Surabaya Raya sebesar 1,1.

Dengan rincian Kota Surabaya mempunyai Rt sebesar 1,0 yang diikuti dengan kabupaten Sidoarjo sebesar 1,2 dan Kabupaten Gresik sebesar 1,6.

Tetapi sesuai pedoman WHO dan Bappenas untuk kriteria bahwa wabah Covid-19 di suatu daerah dalam kondisi yang terkendali, maka RT harus di bawah 1 selama 14 hari berturut-turut.

“Item pertama dari total enam item standar WHO suatu daerah bisa mengakhiri masa restriksi dan menuju transisi new normal, adalah penyebaran Covid-19 dalam keadaan terkontrol. Yang artinya Rt harus di bawah 1. Sedangkan saat ini seluruh kawasan Surabaya Raya belum di bawah 1. Sehingga sejatinya item pertama ini belum terpenuhi dan belum aman,” ulas Khofifah.

Begitu juga dengan item kedua yaitu adanya kapasitas sistem kesehatan dan kesehatan masyarakat termasuk rumah sakit tersedia (Identifikasi, tes, pelacakan kontak, isolasi, dan karantina) juga belum aman.

Saat ini untuk wilayah Surabaya Raya juga masih belum tercukupi ketersediaan bed dibanding pasien yang harus dilayani.

Kemudian ketiga minimalisiasi risiko pandemi dengan asesmen risiko penularan. Keempat, penegakan protokol lesehatan di fasilitas publik dan lingkungan kerja. Kelima, pengelolaan kasus impor dan ko-morbid (penyakit penyerta) dilakukan dengan baik dan keenam melibatkan partisipasi dan keterlibatan publik dalam pengendalian pandemi.

Surabaya Raya Belum Aman

Pada dasarnya Surabaya Raya belum aman dan butuh kesabaran untuk bisa melangkah ke masa transisi menuju new normal.

Tapi bahwa ada komitmen bersama yang tinggi dari tiga kepala daerah untuk mampu menegakkan protokol kesehatan dan juga tinjauan aspek sosial dan ekonomi, maka Forkopimda Jatim menyetujui.

Pakta integritas ini akan menjadi format pengawalan bersama upaya-upaya yang dilakukan pemda kawasan Surabaya Raya. Dalam memenuhi syarat WHO untuk suatu daerah bisa menerapkan new normal.

Penandatanganan pakta integritas itu akan ditandatangani hari ini, Selasa, 9 Juni 2020. Hal itu setelah para pemerintah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik mempresentasikan Perwali dan Perbup terkait aturan masa transisi menuju new normal.

Dalam setiap perwali dan perbup yang ada, Forkopimda Jatim meminta ada penegasan dan pendisiplinan terkait penerapan protokol kesehatan.

Sebab Forkopimda Jatim tidak ingin adanya pelonggaran restriksi. Justru akan menyebabkan euforia di masyarakat sehingga berpotensi adanya second wave penularan Covid-19.

Rakor kemarin dipimpin Gubernur Khofifah Indar Parawansa, bersamanPangdam V Brawijaya Mayjend TNI Widodo Iryansyah, Kapolda Jatim Irjen Pol Fadil Imran, Wagub Emil Elestianto Dardak, Pangkoarmada II Laksamana Muda Heru Kusmanto. Serta Wakil Ketua DPRD Jatim Anik Maslachah, membahas usulan dan permintaan para kepala daerah.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Plt Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin serta Bupati Gresik Sambari Halim Radianto. Ketiganya satu suara meminta agar PSBB tidak diperpanjang.(ima/lna)