Dewan Pers Tak Berwenang Mengatur Kerjasama Antara Pemda Dengan Media

  • Whatsapp
banner 468x60

NUSADAILY.COM – BLITAR – Dewan Pers mengakui tidak mempunyai kewenangan untuk mengatur kerjasama antara Pemerintah Daerah (Pemda) dengan perusahaan media. Namun pihaknya hanya ingin media yang diajak kerjasama itu taat mematuhi Undang-undang Pers dan Peraturan Pers. Sebagaimana diketahui dalam Undang-undang Pers, bahwa media harus berbadan hukum, menyebutkan penanggungjawab dan alamat.

“Jadi setiap perusahaan media boleh melakukan kerjasama dengan siapa saja, asalkan bisa memenuhi syarat UU nomor 40 1999 tentang Pers dan Peraturan Dewan Pers. Artinya kewenangan penuh berada ditangan Pemda,” kata Hendry Chairudin Bangun, Wakil Ketua Dewan Pers usai menjadi narasumber sosialisasi di gedung DPRD Kabupaten Blitar, Selasa (21/1/20).

Baca Juga

Adapun persyaratan tersebut diantaranya berbadan hukum Indonesia, punya akte notaris yang disahkan kemenkumham, minimal sudah 6 bulan berdiri, wartawan yang berkompeten yaitu utama, madya dan muda, digaji sesuai UMR dan mengikutsertakan wartawan pada BPJS.

Hendry menjelaskan, dalam sebuah media, pimpinan redaksi harus memiliki kompetensi utama. Hal itu sudah sesuai aturan dewan pers tentang standart kompetensi, dimana dikatakan pemimpin redaksi harus utama, demikian juga penanggungjawab.

“Nah itulah yang kita harapkan. Namun jika pemerintah mau bekerja sama dengan yang belum tersertifikasi, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena dewan pers tidak bisa mengikat pemerintah daerah, yang bisa mengikatnya kalau ada surat dari Kemendagri atau kalau menyangkut uang berarti dengan Kemenkeu,” tegasnya.

Hendry menambahkan pada intinya Dewan Pers tidak melarang perusahaan media untuk bekerja sama, tetapi harus memenuhi syarat sesuai UU Pers dan Peraturan Dewan Pers.

Jika sudah memenuhi semua syarat, maka bisa mengajukan verifikasi ke Dewan Pers. “Verifikasi tidak menyulitkan, tapi justru memberikan jaminan terhadap perusahaan media dan wartawannya,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Mujib mengatakan, dalam kegiatan ini pihaknya bertindak sebagai mediator dalam memfasilitasi dewan pers, dimana peserta berasal dari media cetak maupun elektronik. Sosialisasi itu diantaranya terkait bagaimana media menjalankan kegiatan sehari-hari.

“Jadi harapannya setelah kegiatan itu media semakin cerdas dalam meliput atau membuat berita. Artinya dalam menulis berita harus klarifikasi kepada narasumber dan cek langsung dilokasi, tidak hanya copy paste dari pemberitaan media lain. Selain itu pemberitaan juga harus seimbang,” tuturnya.

Mujib menambahkan, selain mengenai profesionalisme wartawan dalam meliput berita, juga dijelaskan soal verifikasi administrasi perusahaan pers. Dimana ada persyaratan yang harus dipenuhi perusahaan media jika ingin bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.

“Kita juga berharap kedepan kerjasama antara media dan Pemda bisa terjalin dengan baik sesuai aturan undang-undang yang berlaku,” tutupnya. (tan)