Bupati Hendy Ketiban Beban Laporan Keuangan Zaman Bekas Bupati Faida

  • Whatsapp
banner 468x60

NUSADAILY.COM – JEMBERFaida memang sudah lengser dari jabatan Bupati Jember sejak 11 Pebruari 2021 lalu. Namun, yang bersangkutan masih menyisakan persoalan lantaran saat masih berkuasa tidak melakukan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) atas penggunaan APBD 2020 silam.

Baca Juga

Beban pelaporan tersebut kini bertumpu pada Bupati Jember berikutnya, yakni Hendy Siswanto. Rencananya, Hendy menyampaikan LKPJ melalui Sidang Paripurna di Gedung DPRD Jember pada Rabu, 14 April 2021 malam ini.

“Ya, LKPJ APBD 2020 zamannya Bupati Faida. Jadwal paripurna jam 20.00 WIB supaya selesai dulu waktu menunaikan ibadah sholat tarawih,” ungkap Ketua DPRD Jember, Itqon Syauqi saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon.

Awalnya, LKPJ dijadwalkan pada jam 13.00 siang. Namun, terjadi perubahan diundur waktu pelaksanaannya lantaran ada undangan dari Presiden RI Joko Widodo kepada seluruh kepala daerah yang baru terpilih, termasuk Hendy untuk mengikuti rapat koordinasi via daring.

“Paripurna jadwal ulang diundur malam, karena Bupati ada kegiatan telekonferensi dengan Presiden yang waktunya kebetulan tadi bersamaan,” urai Itqon.

Berdasarkan catatan, banyak hal yang tidak dilakukan Faida kala menjabat Bupati. Diantaranya tidak menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan (LPP) APBD 2019, serta LKPJ maupun LPP APBD 2020.

Dalam rentang dua tahun tersebut, Faida lantas terlibat hubungan tidak harmonis dengan DPRD. Berkali-kali terjadi perseteruan dengan rentetan peristiwa panjang nan memanas.

Tahun 2019 Banyak Hal Disoroti DPRD

Tahun 2019, banyak hal disoroti DPRD dengan dugaan penyimpangan sejumlah proyek. Salah satunya, proyek Pasar Manggisan yang berdasar putusan Pengadilan Tipikor membuktikan adanya tindak pidana korupsi.

Tahun 2020 menjadi puncak konflik. Ketika itu pembahasan APBD mandeg total, meski secara global dunia dilanda pandemi COVID-19. Untungnya, kebijakan pemerintah pusat memberi kelonggaran daerah dengan alasan sedang terjadi bencana.

Jember yang tanpa Perda APBD tetap bisa mengalokasikan anggaran penanganan wabah corona dengan nilai Rp479,4 miliar, nominal terbesar se-Indonesia untuk tingkat kabupaten.

Konflik eksekutif dengan legislatif kian membuncah dengan kemunculan pertikaian berupa digulirkannya hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat yang berujung pemakzulan oleh DPRD terhadap Faida.

Putusan Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan pemakzulan, sehingga Faida tetap bertengger sampai akhir masa jabatannya.

Namun, kemelut politik yang sangat menguras konsentrasi itu tampaknya mengakibatkan Faida gagal mempertahankan kekuasan usai menderita kekalahan di Pilkada 2020. (sut/aka)