Bupati Faida Berang Tersulut Mosi Tidak Percaya dan Perlawanan Sengit Anak Buahnya

  • Whatsapp
faida jember
Bupati Jember, Faida membalas mosi tidak percaya yang dilancarkan para ASN. (nusadaily.com/istimewa)
banner 468x60

NUSADAILY.COM – JEMBER – Bupati Jember, Faida tampak geram dengan mosi tidak percaya yang dilakukan ratusan ASN pasca keputusannya membebastugaskan sejumlah pejabat teras. Apalagi, mosi tidak percaya terjadi di detik-detik jelang dia akan lengser dari jabatannya.

Faida menuding sejumlah pejabat berada dibalik gerakan tersebut dengan dalang utamanya Sekretaris Daerah Jember, Mirfano. Tak pelak, kepada sejumlah media politisi perempuan itu menyatakan secara terbuka bahwa Mirfano dan 5 orang lainnya melanggar disiplin berat, sehingga mereka dilucuti dari jabatannya.

Baca Juga

BACA JUGA: Sekda Jember Buat Peringatan Bahaya Jika Pejabat Turuti Perintah Bupati Faida

Kelima orang yang dimaksud adalah Indah Dwi Joeniastoeti (Kasubag Kelembagaan sekaligus Plt Kabag Organisasi); Ratno Cahyadi Sembodo (Kabag Hukum); Eko Heru Sunarso (Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa); Ruslan Abdulgani (Kabag Kepegawaian dan Pengembangan SDM); dan Arismaya Parahita (Kepala Dinas Lingkungan Hidup).

Khusus kepada Mirfano, bahkan Faida ingin yang bersangkutan dicabut statusnya sebagai PNS. Selain itu, Faida juga bertekad memberi tambahan sanksi kepada Indah Dwi Joeniastoeti berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun.

“Saya selaku atasan langsung dan sekaligus sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) menjatuhkan sanksi kepada enam orang ASN Pemkab Jember, karena melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan,” bebernya secara tertulis yang diterima nusadaily.com pada Minggu, 24 Januari 2021.

Kendati bentuk sanksi berbeda, namun tiada rincian kesalahan masing-masing enam orang tersebut. Hanya, Faida menyebut-nyebut tentang aksi mosi tidak percaya sebagai biang keladi, dan Mirfano dianggap sebagai aktor kuncinya.

Keinginan Faida mencopot jabatan Sekda dan melepas status PNS dari Mirfano tidaklah mudah, karena harus melalui persetujuan Gubernur Jawa Timur. Oleh karenanya, Faida menempuh langkah akrobat sangat ingin jadi pihak yang memeriksa Mirfano.

Memang bukan tindakan lumrah bagi kepala daerah memeriksa ASN, yang lazimnya dilakukan pejabat dalam lembaga pengawas internal. Tapi, Faida yang berbeda dari kebiasaan umum, sehingga ia mengajukan diri meminta ijin secara tertulis kepada Gubernur agar diijinkan menjadi pemeriksa.

“Pelanggaran mosi tidak percaya patut diduga disutradarai oleh saudara Mirfano. Karena itu, saya selaku bupati mengusulkan pembebasan jabatan. Bukan pada sanksi jabatan saja, karena kegiatan mosi tidak percaya merupakan bentuk pembangkangan atau insubordinasi pada pimpinan yang sangat serius. Secara tegas, saya siap menjadi tim pemeriksa untuk saudara Mirfano,” harap Faida.

Seperti diberitakan sebelumnya, Mirfano bersama Wabup, KH Abdul Muqit Arief secara terbuka memimpin aksi mosi tidak percaya kepada Faida, pada 30 Desember 2020 lalu. Sekitar 350 ASN menandatangani aksi itu dilakukan akibat Faida mencopot jabatan Mirfano bersama belasan pejabat lainnya.

Pencopotan jabatan itu terjadi hanya selang beberapa hari setelah Faida kalah dari lawannya, Hendy Siswanto dalam Pilkada Serentak 9 Desember 2020 lalu. Salah satu alasan Faida menganggap Mirfano bersalah lantaran kepada media menjelaskan Surat Edaran Mendagri, Tito Karnavian perihal larangan petahana memutasi pejabat.

BACA JUGA: Tuding Bupati Faida Biang Sumber Gaduh, Pejabat Pemkab Jember Tolak Pemeriksaan

Pemprov Jatim seketika bereaksi keras. Beberapa jam usai mosi tidak percaya, Kabag Hukum Pemprov Jatim, Jempin Marbun yang khusus datang ke Jember bersama Gubernur menyebut, mutasi oleh Faida tidak sah. Bahkan, Kepala Inspektorat Jatim, Helmy Perdana Putera mendesak pejabat yang merasa dirugikan Faida melaporkan sebagai perkara pidana.

Kemendagri dan Komisi ASN juga turun tangan membentuk Tim Gabungan bersama Pemprov Jatim. Tim Gabungan memeriksa Faida dan beberapa pejabat sekitarnya atas kasus dugaan penyalahgunaan wewenang.

Hingga kini, belum ada putusan resmi dari Mendagri terkait perkara yang menerpa Faida. Namun, ditengah proses tersebut, Faida kian menjadi-jadi dengan masih terus mencopot puluhan pejabat yang dianggapnya tidak taat. (sut)