Beri Modal Petani Kopi, Disbun Provinsi Jawab Desakan Komisi B DPRD Jatim

  • Whatsapp
MoU dengan Gapoktan Al Hasani, Desa Panti, Kabupaten Jember.
banner 468x60

NUSADAILY.COM- SURABAYA- Kekhawatiran terpuruknya petani kopi Jatim oleh Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur, dijawab Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, dengan kredit modal.

Dinas Perkebunan Provinsi telah melakukan perjanjian kerjasama dengan Bank UMKM Jatim dan Gapoktan Maju Mapan tentang penyaluran kredit dana bergulir program tunda jual kopi.

Baca Juga

Pranaya Yuda Mahardika, kepada Nusadaily.com, Kamis 8 Juli 2020, pagi menyatakan hal iru. Selanjutnya tugas Dewan adalah mengawasi realisasi bantuan tersebut.

Kata Yudha, petani kopi jika tidak disentuh Pemerintah, akan tambah hancur. Karena terjadi over stok kopi akibat pasar domestik cafe, warkop dan kedai tutup.

Kedua, modal produksi tambah di bulan Juni – Agustus karena mulai panen. Petani butuh ongkos kerja, pengeringan, dan kemasan.

Yudha, sapaan akrab pecinta minuman kopi ini- mengapresiasi langkah yang dilakukan Pemprov Jatim melalui Dinas Perkebunan tersebut.

Program kerjasama itu diharapkan akan benar – benar dirasakan masyarakat petani kopi. Yakni, petani kopi masih bisa bertahan menunda jual kopi sampai normal.

Pemerintah hadir membantu agar petani tidak melepas kopi dengan harga tidak menguntungkan sehingga malah terjadi kejenuhan petani.

“Jangan sampai petani mutung juga. Minimal Pemerintah menjawab rintihan petani kopi ini,” ujar Yudha, dari Fraksi Golkar ini.
Sementara itu, program itu seiring program Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa yaitu Jatim Agro, mulai dari pola tanam, petik, olah, kemas dan jual di sektor perkebunan.

Karyadi, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jatim, mengatakan dengan menerapkan Jatim Agro, maka akan meningkatkan nilai tambah untuk produk kopi.

Adanya penandatanganan kerjasama dengan perbankan dan gapoktan kopi maka diharapkan ke depan terkait dengan pendanaan tidak lagi menjadi masalah.

“Mari kita semua harus bersama-sama membangun keyakinan pasti laku dengan harga yang sudah pasti,” katanya.

Komisi B DPRD Jatim Estimasi 1.000 Ton Kopi

Sebelumnya, anggota Komisi B DPRD Jatim, Pranaya Yudha Mahardika, kepada Nusadaily.com, Kamis (9/7/2020) mengestimasi ada 1.000 ton kopi arabika senilai Rp 80 miliar akan stop di petani.

Padahal musim panen sudah mulai. Bisa dibayangkan, produk belum terjual, di sisi lain petani masih harus menambah biaya lagi tenaga petik, biaya angkut, biaya olah buah ceri kopi kei greenbean, dan biaya simpan.

Panen kopi kisaran pada bulan Juni hingga akhir Agustus terutama di Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi dan Jember.

Anggota Komisi B dari Fraksi Golkar inii meminta pemerintah hadir melalui BUMD dan OPD Pemegang dana bergulir (Dagulir).

Pemerintah harus peka terhadap situasi pangan dan pertanian Jatim dengan cara proaktif menyalurkan Dagulir melalui BUMD perbankan.

“Melalui skema kemitraan dengan gapoktan yang ada, atau skema optimalisasi resi gudang,” harap Pranaya Yudha. (ima)

Post Terkait

banner 468x60