APBD Situbondo 2021 Tak Kunjung Disahkan, Eksekutif dan Legislatif Harus Tanggung Jawab

  • Whatsapp
apbd situbondo
Pengacara senior Situbondo Abd Rahman Saleh (nusadaily.com/Fathur Rozi)
banner 468x60

NUSADAILY.COM – SITUBONDO – Polemik pengesahan Anggaran Pendapat Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2021 Kabupaten Situbondo, telah mendapat respons dari pengacara senior Kota Santri Abd Rahman Saleh. Menurut dia, eksekutif dan legislatif harus bertanggung jawab atas pengesahan APBD tahun 2021.

“APBD ini uang rakyat. Jadi sudah menjadi kewajiban kalau APBD bisa dirasakan oleh masyarakat Situbondo. Kalau seperti ini yang dirugikan jelas masyarakat,” ucap Abd Rahman Saleh, Senin, 18 Januari 2021.

Baca Juga

BACA JUGA: Pembahasan APBD Situbondo Ngadat Tuai Gugatan Citizen Lawsuit

Lebih lanjut Abd Rahman Saleh menilai, eksekutif dalam hal ini Plt Bupati Situbondo Yoyok Mulyadi dan DPRD untuk menurunkan ego masing-masing dan duduk bersama membahas pengesahan APBD tahun 2021.

“Mereka harus duduk bersama untuk mencari solusi dan meminimalisir kerugian yang dialami masyarakat,” ujarnya.

Menurut pria asal Desa Kumbangsari, Kecamatan Jangkar ini, cukup banyak yang telah menjadi korban dengan tidak disahkannya APBD Situbondo tahun 2021, salah satunya tak bisa dicairkannya gaji ASN dan hak keuangan tenaga honorer yang belum jelas. Untuk itu Ia mengingatkan eksekutif dan legislatif agar tunduk pada ketentuan perundang-undangan.

“Jangan seenaknya sendiri telah banyak yang menjadi korban, kalau memang batas pengesahan APBD sampai akhir tahun 2020 ya harus diikuti,” tegasnya.

BACA JUGA: Contoh Warga Miskin Jadi Korban Pembahasan APBD Situbondo yang Molor-Molor

Seperti diketauhui, Plt Bupati Situbondo Yoyok Mulyadi, enggan menandatangani KUA PPAS untuk Rancangan APBD 2021. Dia beralasan, masalahnya ada usulan sejumlah alokasi dana kegiatan termasuk kenaikan tunjangan perumahan dan transportasi DPRD yang sebelumnya tidak pernah masuk dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) sebagai acuan program tahunan.

Lantaran polemik itu, parlemen memilih ‘mengalah’ dengan mencabut rekomendasi yang jadi keberatan Yoyok. Namun, hingga kini APBD belum juga dibahas kelanjutannya. Sampai-sampai Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa melayangkan teguran buat Yoyok sekaligus DPRD. (fat/sut)