9 Kali Jatim Raih Opini WTP atas Laporan Keuangan dari BPK RI

  • Whatsapp
Penyerahan LHP BPK Opini WTP kepada Pemprov Jatim , diwakili Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, pada TA 2018 lalu. Kali ini juga meraih WTP, kali ke-9.
banner 468x60

NUSADAILY.COM- SURABAYA– Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jatim memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur, Tahun Anggaran 2019.

Di bawah kendali Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, ini Provinsi Jatim berhasil mendapatkan dan mempertahankan opini WTP kali ke-9.

Baca Juga

Menurut Joko Agus Setyono, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, opini WTP yang diberikan oleh BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan.

Bukan merupakan jaminan bahwa laporan keuangan yang disajikan pemerintah sudah terbebas adanya fraud atau tindakan kecurangan lainnya.

“Kriteria dalam Undang-undang untuk memberikan opini terhadap kewajaran LKP adalah kepatuhan terhadap aturan perundangan. Efektifitas sistem pengendalian internal, penerapan standar akuntasi pemerintahan dan pengungkapan yang cukup,” ujarnya.

BPK Masih Temukan Kelemahan

Berdasarkan hasil pemeriksaan LKPD TA 2019, BPK masih menemukan kelemahan pengendalian intern dan permasalahan terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan, yang tidak mempengaruhi secara material kewajaran LKP 2019.

“Permasalahan itu antara lain, Pemprov Jatim belum memiliki prosedur baku untuk melaporkan penerimaan hibah langsung yang diterima OPD. Tindak lanjut Dinas Pendidikan atas masalah dana BOS 2018 belum optimal sehingga terjadi berulang di tahun 2019. Terakhir pemanfaatan pelabuhan Probolinggo milik Dinas Perhubungan oleh PT Delta Artha Bahari Nusantara tidak sesuai prosedur,” ujarnya di sela rapat paripurna di DPRD Provinsi, Kamis 18 Juni 2020.

Untuk itu BPK mendorong Pemprov Jatim, meningkatkan tindaklanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan tahun sebelumnya.

Sesuai rekaitulasi hasil pemeriksaan BPK 2005 sampai dengan 2019 per semester II 2019. Tingkat penyelesaian Pemprov Jatim, masih sebesar 73 persen dari total rekomendasi.

Prosentase ini lebih rendah dari rata rata tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK secara nasional sebesae 74,3 persen.

BPK berharap DPRD dapat memanfaatkan serta menggunakan informasi yang disampaikan dalam LHP. DPRD diharapkan dapat memberikan dorongan kepada Pemprov Jatim untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan memantau penyelesaian tindaklanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan dalam LHP BPK sesuai kewenangannya.

Penyerahan LHP BPK ini dilakukan oleh Anggota V BPK RI,Prof Dr Bahrullah Akbar, MBA, CIPM, CSFA, CPA, kepada pimpinan DPRD, Kusnadi SH, M.Hum, Ketua Dewan, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, secara virtual conference.

Selanjutnya diajukan sebagai rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD, sesuai diatur dalam ayat 1 pasal 31, UU Nomor 17 tahun 2003.(ima)