NUSADAILY.COM – MALANG – Kemelut harga dan distribusi minyak goreng yang sudah berbulan-bulan melanda negeri ini tak kunjung usai. Bahkan jelang lebaran, kelangkaan semakin menjadi.
Pemerintah melalui Presiden Joko Widodo (Jokowi), sudah mengeluarkan jurus pamungkas dengan melarang ekspor minyak goreng dan CPO. Namun jurus itu juga tak manjur.
BACA JUGA: 58 Aplikasi Pinjol Ditutup Polisi, 11 Orang Ditangkap
Target pemerintah harga minyak goreng curah dipasaran turun menjadi Rp 14 ribu, hingga kini tak kunjung tercapai. Sehingga Jokowi menugaskan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, turun gunung mengatasinya.
Beragam sindiran dan pujian bermunculan. Ridwan Hisyam misalnya, Anggota Komisi VII DPR-RI dari Fraksi Golkar, memuji langkah Jokowi menunjuk Luhut untuk menstabilkan harga dan distribusi sesuai dengan yang diharapkan pemerintah.
BACA JUGA: Pakar Politik Nilai PDIP Jadi Kunci Prabowo Menang Pilpres 2024
“Kalau menurut saya, Pak Jokowi menunjuk Pak Luhut adalah langkah yang sangat tepat, kenapa? Karena selama ini Luhut adalah salah satu pembantu Jokowi yang selalu berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Pak Luhut adalah menteri spesialis atasi kemelut”, kata Ridwan dalam pertemuan dengan wartawan di Malang, Jumat (27/5) tadi malam.
Ridwan yakin, dalam waktu dekat semua kemelut yang menyangkut minyak goreng akan segera teratasi. “Saya yakin dalam waktu yang terlalu lama Luhut akan bisa segera mengatasi gejolak harga maupun distribusi minyak goreng”, imbuhnya.
BACA JUGA: NU, MUI dan Muhammadiyah Flotim Ajak Masyarakat Ikut Vaksinasi
Ketika ditanya beragam sindiran dari sejawatnya di DPR terkait penunjukan Luhut, Ridwan dengan santai mengatakan bahwa mereka pura-pura tak paham aturan, atau mereka sekedar iri karena tak dipercaya Jokowi untuk mengatasi, katanya.
Luhut akan Gerak Cepat
Terpisah, Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan akan segera membenahi masalah minyak goreng, termasuk sektor hulu industrinya. Hal itu sebagai tanggung jawabnya yang mendapat tugas baru dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Begitu presiden minta saya me-manage minyak goreng, orang pikir hanya minyak goreng. Tidak! Saya langsung ke hulunya," kata Luhut dalam seminar nasional yang digelar Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut (STTAL) Rabu (25/5/2022).
BACA JUGA: Cacar Monyet Mewabah, ECDC: Lebih dari 200 Ribu Kasus Terdeteksi
Luhut mengatakan akan mengaudit perusahaan kelapa sawit. Tujuannya untuk mengetahui dan memverifikasi data mengenai perusahaan kelapa sawit di Indonesia.
"Semua kelapa sawit harus kita audit supaya kita tahu luasnya berapa, plasmanya berapa, yield berapa, produksi berapa, dan kemudian di mana headquarters-nya," bebernya.
Dalam kesempatan berbeda, Luhut menjelaskan audit pada perusahaan kelapa sawit akan dilakukan pada Juni. Ini merupakan pertama kali yang dilakukan Indonesia sepanjang sejarah.
BACA JUGA: Konsisten Sumbang Medali Porprov, Cabor Senam Gresik Tak Punya Venue Latihan
"Nanti kita audit semua kelapa sawit yang belum pernah sepanjang sejarah kita lakukan. Segera, awal Juni, jadi dengan demikian makin tertib," kata Luhut kepada wartawan di Jakarta Convention Center, Jakarta, Selasa (24/5/2022).
Audit diperlukan karena ternyata masih banyak perusahaan kelapa sawit yang punya kantor pusat di luar negeri. Luhut menegaskan semua kantor pusat perusahaan kelapa sawit wajib berada di Indonesia.
"Saya lapor pak Presiden, pak headquarters-nya harus pindah semua ke sini (Indonesia). Bayangkan dia punya ada 300-600 hektare, headquarters di luar negeri dan bayar pajak di luar negeri," tutur Luhut.
"Not gonna happen! You have to move your headquarters to Indonesia," tambahnya.(han)
