Minggu, September 25, 2022
BerandaInternationalPembahasan Kesepakatan Nuklir Iran Dimulai Lagi 29 November

Pembahasan Kesepakatan Nuklir Iran Dimulai Lagi 29 November

NUSADAILY.COM – DUBAI – Pembahasan mengenai cara menghidupkan kembali kesepakatan nuklir Iran 2015 akan mulai kembali pada 29 November di Austria, kata ketua juru runding Iran, Rabu (3/11).

- Advertisement -Iklan BTC Guest House

“Kami setuju untuk memulai perundingan, yang bertujuan untuk mencabut sanksi-sanksi yang melanggar hukum serta tidak berperikemanusiaan, pada 29 November di Wina,” kata ketua negosiator Iran, Ali Bagheri, melalui Twitter.

Baca Juga: Sullivan: Diplomasi Cara Terbaik Kendalikan Program Nuklir Iran

Pernyataan Bagheri itu kemudian mendapat konfirmasi oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa melalui pernyataan yang mereka keluarkan.

Rencana pembicaraan 29 November itu terungkap pada saat negara-negara Barat khawatir atas kemajuan nuklir Iran.

Teheran dan enam kekuatan dunia pada April sudah mulai membahas upaya untuk menyelamatkan pakta nuklir Iran.

Pakta memudar sejak 2018, yakni ketika presiden Amerika Serikat saat itu Donald Trump menarik AS keluar dari perjanjian tersebut.

Selain itu, pemerintahan Donald Trump juga memberlakukan kembali sanksi-sanksi terhadap Iran.

Tindakan AS tersebut mendorong Teheran tahun berikutnya melanggar pembatasan-pembatasan yang merupakan mandat dan pakta itu terkait pengayaan uranium.

Perundingan terhenti sejak Ebrahim Raisi terpilih sebagai presiden Iran melalui pemilu pada Juni.

Raisi perkiraanya akan mengambil sikap keras ketika pembicaraan soal pakta nuklir Iran kembali bergulir di Wina.

Enam putaran perundingan sejauh ini dilakukan secara tidak langsung.

Sebagian besar diplomat Eropa berhubungan bolak-balik dengan pejabat-pejabat AS dan Iran karena Iran tidak mau melakukan kontak langsung dengan AS.

Di Washington, juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price mengatakan AS berharap Iran akan kembali dengan itikad baik serta siap untuk berunding.

Baca Juga: Seberapa Aman Tas Nuklir Presiden AS?

Berdasarkan pakta nuklir Iran, yang secara resmi bernama Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), Iran harus membatasi program nuklirnya sebagai imbalan atas pelonggaran sanksi-sanksi dari AS, Uni Eropa, dan PBB.

Sebelumnya pada Rabu, sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran mengindikasikan bahwa perundingan untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir tersebut akan gagal, kecuali kalau Presiden AS Joe Biden bisa menjamin bahwa pemerintahannya tidak akan lagi meninggalkan pakta itu.(nd3)

BERITA KHUSUS

Unipma Lakukan Pengabdian Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Digitalisasi Pasar Desa Klumutan Saradan Madiun

NUSADAILY.COM – MADIUN - Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang saat ini dihadapi oleh sebagian besar masyarakat kita, khususnya masyarakat yang tinggal di pedesaan....

BERITA TERBARU

Bjorka Bak ‘Jailangkung’ Datang Tak Diundang Pergi Juga Tak Disuruh, Kini Lenyap Bak Ditelan Bumi

NUSADAILY.COM – JAKARTA – Hacker yang menyebut dirinya sebagai Bjorka kayak ‘jailangkung’, datang tak diundang pergi juga tak disuruh. Sudah hampir seminggu sejak hacker Bjorka...

NUSADAILY.COM - DUBAI - Pembahasan mengenai cara menghidupkan kembali kesepakatan nuklir Iran 2015 akan mulai kembali pada 29 November di Austria, kata ketua juru runding Iran, Rabu (3/11).

"Kami setuju untuk memulai perundingan, yang bertujuan untuk mencabut sanksi-sanksi yang melanggar hukum serta tidak berperikemanusiaan, pada 29 November di Wina," kata ketua negosiator Iran, Ali Bagheri, melalui Twitter.

Baca Juga: Sullivan: Diplomasi Cara Terbaik Kendalikan Program Nuklir Iran

Pernyataan Bagheri itu kemudian mendapat konfirmasi oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa melalui pernyataan yang mereka keluarkan.

Rencana pembicaraan 29 November itu terungkap pada saat negara-negara Barat khawatir atas kemajuan nuklir Iran.

Teheran dan enam kekuatan dunia pada April sudah mulai membahas upaya untuk menyelamatkan pakta nuklir Iran.

Pakta memudar sejak 2018, yakni ketika presiden Amerika Serikat saat itu Donald Trump menarik AS keluar dari perjanjian tersebut.

Selain itu, pemerintahan Donald Trump juga memberlakukan kembali sanksi-sanksi terhadap Iran.

Tindakan AS tersebut mendorong Teheran tahun berikutnya melanggar pembatasan-pembatasan yang merupakan mandat dan pakta itu terkait pengayaan uranium.

Perundingan terhenti sejak Ebrahim Raisi terpilih sebagai presiden Iran melalui pemilu pada Juni.

Raisi perkiraanya akan mengambil sikap keras ketika pembicaraan soal pakta nuklir Iran kembali bergulir di Wina.

Enam putaran perundingan sejauh ini dilakukan secara tidak langsung.

Sebagian besar diplomat Eropa berhubungan bolak-balik dengan pejabat-pejabat AS dan Iran karena Iran tidak mau melakukan kontak langsung dengan AS.

Di Washington, juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price mengatakan AS berharap Iran akan kembali dengan itikad baik serta siap untuk berunding.

Baca Juga: Seberapa Aman Tas Nuklir Presiden AS?

Berdasarkan pakta nuklir Iran, yang secara resmi bernama Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), Iran harus membatasi program nuklirnya sebagai imbalan atas pelonggaran sanksi-sanksi dari AS, Uni Eropa, dan PBB.

Sebelumnya pada Rabu, sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran mengindikasikan bahwa perundingan untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir tersebut akan gagal, kecuali kalau Presiden AS Joe Biden bisa menjamin bahwa pemerintahannya tidak akan lagi meninggalkan pakta itu.(nd3)