INTEGRITAS BAWASLU DIUJI; JMPD Sidoarjo Laporkan Kades Abaikan Netralitas Pilkada 2024
“Kami melapor ke Bawaslu sebagai bentuk menyelamatkan gelaran pesta demokrasi di Sidoarjo agar terciptanya suasana damai, karena ada kepala desa yang tidak mematuhi aturan terkait kewajiban netralitas,” kata Fahmi, Ketua Jaringan Masyarakat Peduli Demokrasi (JMPD) Sidoarjo.
NUSADAILY – SIDOARAJO; Integritas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sidoarjo benar-benar diuji menyusul banyaknya laporan dugaan pelanggaran pemilu. Kali ini laporan datang dari Jaringan Masyarakat Peduli Demokrasi (JMPD) Sidoarjo atas ulah Muntholib, Kepala Desa Kedung Sumur, Kec. Krembung yang diduga mobilisasi para Kades untuk mendukung pasangan calon (Paslon) Subandi-Mimhik.
Ketua Jaringan Masyarakat Peduli Demokrasi (JMPD) Sidoarjo, Fahmi mengatakan indikasi pelanggaran pemilu yang dilakukan Kades Kedung Sumur saaat kegiatan kampanye di Jabon pada Minggu (3/11/ kemarin. Dengan memanfaatkan aplikasi Whatsapp gruop PKKD, dia jelas-jelas memobilisasi atau mengajak untuk menghadiri kampanye Paslon dengan menposting narasi; "Jangan Lupa Besok Hadir dalam #GerakankeBa1kan di Kecamatan Jabon,".
Lebih lanjut, Fahmi mengatakan laporan yang dilayangkan kepada Bawaslu adalah sebagai bentuk menyelamatkan gelaran pesta demokrasi di Sidoarjo agar terciptanya suasana damai dan menjunjung netralitas ASN termasuk Kepala Desa.
“Hari ini kami melaporkan dugaan mobilisasi Kades oleh salah satu Kades yang ditujukan untuk Paslon nomor urut 1. Tentunya kami berharap Bawaslu dapat menindak sesuai dengan undang-undang yang berlaku,” kata Fahmi, seusai melapor ke Bawaslu Sidoarjo, Rabu (6/11) sore.
Menurutnya, Bawaslu mesti benar-benar menindak tegas Kades yang terlibat dalam kampanye Paslon Pilkada. Apalagi sebelumnya, komisi A DPRD Sidoarjo melakukan hearing atas maraknya kasus serupa dalam Pilkada Sidoarjo 2024 ini.
"Ini harus ditindak tegas. temuan atau laporan kasus-kasus serupa sebelumnya juga telah beberapa kali diterima Bawaslu. Seperti kasus Camat Sedati dan temuan panwascam lainya atas netralitas Kades. Apalagi, DPDR sendiri juga memberikan atensi atas kasus serupa," tegas Fahmi.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Sidoarjo Agung Nugraha maupun M. Arief, anggota Bawaslu mengatakan laporan dugaan mobilisasi kades itu telah diterima dan akan dilakukan kajian lebih lanjut dengan melibatkan beberapa pihak termasuk instansi terkait. "Jika memenuhi syarat formil dan materiil nya kami akan meregistrasi perkara ini, jika belum akan kami minta dari pelapor untuk memperbaiki untuk bisa ditindaklanjuti," katanya. (*/Cak ful)
