SK Bupati Jember Turunkan Pangkat, PNS Ramai-ramai ke Kantor Pemkab

  • Whatsapp
PNS yang SK nya bermasalah keleleran di halaman kantor BKPSDM Jember. (nusadaily.com/Sutrisno)
banner 468x60

NUSADAILY.COM – JEMBER – Kesalahan surat keputusan (SK) Bupati Jember Faida tentang kenaikan pangkat yang justru membuat pegawai negeri sipil (PNS) mengalami penurunan pangkat kian meningkatkan gelombang protes.

Sudah sejak kemarin para pegawai pelat merah bergerak ke Kantor Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Jember, hingga Rabu 5 Agustus 2020.

"
"

Baca Juga

"
"

Pada pukul 09.11 WIB, tampak puluhan PNS masing-masing membawa map berisi dokumen SK Bupati Jember yang keliru. Berikutnya, PNS lainnya terus berdatangan dengan tujuan yang sama.

BACA JUGA: Keterlaluan! SK Bupati Jember Sudah Terlambat Keliru Pula

Diantara PNS mengakui pengangkatan pangkatnya justru terbalik malah turun pangkat.

Kepada nusadaily.com mereka berani buka suara dan menunjukkan dokumen kesalahan SK Bupati, namun meminta namanya dirahasiakan.

“Tidak sesuai semestinya. Di SK (golongan) II D, semestinya III A,” ujar PNS tenaga pendidikan asal Kecamatan Umbulsari.

Ia merupakan guru bantu yang menjadi PNS pada 2007 lalu. Kekeliruan dokumen dari Bupati disebutnya baru kali ini terjadi.

Guru sekolah dasar tersebut berharap kesalahan segera diperbaiki karena berdampak pada hak gaji yang akan diperoleh.

Seorang PNS lainnya dari Kecamatan Sumberbaru malah tertulis SK terbarunya mengajar di sekolah lain.

“Jangan disebut ya mas, nanti tahu pimpinan. Yang pasti kami hanya ingin perbaikan SK supaya tidak salah tempat saya mengabdi,” terangnya.

Gila, Ada 400 Kesalahan SK

Kondisi tersebut menunjukkan tanda kesesuaian dengan bocoran data dari sumber internal Pemkab Jember yang menyatakan, terdapat sekitar 400 kesalahan SK Bupati Jember.

“Ini masih diteliti lagi, kemungkinan terus bertambah,” kata sumber yang turut menelisik dokumen kenaikan pangkat.

Menurutnya, publik harus tahu bahwa para PNS kecewa dengan seremoni kenaikan pangkat yang tidak lumrah dan cenderung untuk pencitraan Bupati Faida.

Sebab, hal itu sejatinya tidak perlu dibanggakan karena kenaikan pangkat selain banyak kekeliruan juga sudah terlambat.

“Mestinya malu, karena bukan prestasi itu. Berapa tahun PNS itu harusnya mendapatkan hak yang sesuai, tapi molor. Berarti, kebijakan Bupati berdampak ketidaksesuaian antara hak dan kewajiban yang sudah dilakukan PNS,” tuturnya.

Sebelumnya, Bupati Faida membanggakan diri telah meneken 1.624 SK kenaikan pangkat PNS dengan acara seremonial besar-besaran keliling ke banyak OPD sejak Senin, 3 Agustus 2020.

BACA JUGA: Tuntutan Hukuman Berat Korupsi Menerjang Pejabat Jember dan Rekanan Terkait Pasar Manggisan

Banyak berita berbayar yang diberbagai media mempublikasikan kegiatan Bupati. Bahkan, situs resmi Pemkab Jember gencar memberitakannya.

Dalam pernyataannya, Faida mengaku hal itu sebagai jawaban atas tudingan DPRD bahwa struktur birokrasi Pemkab Jember bermasalah seperti hasil pemeriksaan khusus Mendagri.

Meski Faida menolak menanggapi pertanyaan apakah kebijakannya sudah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri pasca pemeriksaan khusus?

“Jadi, kalau diperdebatkan tidak akan selesai. Saya kira cukup ya,” ucap Faida sembari bergegas pergi meninggalkan awak media kala itu. (sut/aka)

Post Terkait

banner 468x60