Kamis, Juni 30, 2022
BerandaHeadlineSETARA Institute Apresiasi Panglima TNI, Soal Diperbolehkan Keturunan PKI Jadi Tentara

SETARA Institute Apresiasi Panglima TNI, Soal Diperbolehkan Keturunan PKI Jadi Tentara

NUSADAILY.COM – JAKARTA – SETARA Institute mengapresiasi langkah Panglima TNI Andika Perkasa  yang memperbolehkan keturunan PKI tes penerimaan prajurit TNI tahun 2022. Menurut SETARA sudah saatnya bangsa ini berdamai dengan sejarah masa lalu.

- Advertisement -Iklan BTC Guest House

Dikatakan, setiap warga negara warga negara apapun latar belakang sosialnya. Sepanjang tidak terlibat perbuatan melanggar hukum berhak untuk menyumbangkan tenaganya menjadi bagian pertahanan Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Badan Pengurus SETARA Bonar Tigor Naipospos  dalam keterangan tertulisnya Kamis (31/3/2022)

Dikatakani, peristiwa 1965 sudah terjadi lebih dari 50 tahun. Mereka yang merupakan keturunan PKI dan simpatisannya saat ini adalah generasi ketiga (cucu) dan keempat (cicit).

“Adalah tindakan yang irasional dan diluar perikemanusiaan apabila mereka tetap menanggung “dosa turunan” dan diperlakukan tidak setara sebagai warganegara,” ucapnya.

Dia berharap, keputusan Panglima TNI hendaknya menjadi terobosan baru untuk  melakukan refleksi dan rekonsiliasi terhadap peristiwa 1965.

“Sudah saatnya mata rantai stigma dan banalitas diakhiri, termasuk juga upaya untuk menjadikan peristiwa 1965 sebagai komoditi kelompok tertentu untuk menyudutkan kompetitor politiknya,” tegasnya.

Terakhir, dia meminta perhatian Andika Perkasa keluhan dari kelompok penghayat yang ingin menyumbangkan tenaganya untuk menjadi prajurit TNI. Karena ini sesuai data yang dihimpun SETARA kelompok ini selalu mengalami hambatan Kartika mereka ingin mendaftarkan secara online yang tidak mencantumkan kolom agama dan keyakinan bagi kaum penghayat.

“Padahal di institusi pemerintah lain dan dan juga kepolisian hambatan semacam itu tidak ditemukan,” kata Bonar.

Menurutnya, Ketiadaan kolom untuk kelompok penghayat dalam formulir online untuk menjadi prajurit TNI jelas bertentangan dengan UUD Adminduk No. 24 Tahun 2013. Serta  Keputusan Mahkamah Konstitusi November 2017  yang menyatakan warga negara berhak untuk mengisi kolom agama dan KTP sesuai dengan kepercayaan masing-masing.

“Hendaknya Panglima TNI mengambil langkah perbaikan agar kelompok penghayat memiliki peluang dan kesempatan yang sama sebagai warganegara untuk menjadi prajurit,” tutup Bonar.(sir/aka)

BERITA KHUSUS

Kabar Gembira! Internet Gratis Masuk RW, Wali Kota Pasuruan: Ada 68 Titik

NUSADAILY.COM – KOTA PASURUAN – Warga Kota Pasuruan kini semakin dimanjakan dengan layanan internet gratis. Tidak hanya sebatas pada ruang publik, seperti taman-taman kota,...

BERITA TERBARU

Transfer Lewandowski ke Barcelona Belum Juga Deal, karena Kendala Ini

NUSADAILY.COM - JAKARTA - Barcelona belum juga mampu mewujudkan transfer Robert Lewandowski. Barcelona meminta Lewandowski bersabar karena mereka masih terus mengusahakan kepindahannya. Barcelona menjadikan Lewandowski...