Perburuan Dua Tersangka Baru Korupsi Pasar Manggisan Jember Dimulai

  • Whatsapp
Skandal korupsi rehab Pasar Manggisan di Kabupaten Jember.

NUSADAILY.COM – JEMBER – Perkara rasuah anggaran Disperindag Jember dalam proyek rehab Pasar Manggisan yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 1,3 miliar masih berlanjut.

Bacaan Lainnya

Hal ini seiring dengan bertambahnya tersangka baru sebanyak dua orang. Yakni Direktur PT Dita Putri Waranawa, Agus Salim serta seorang lagi bernama Hadi Sakti yang mendapat kuasa direktur.

Kejaksaan menambah tersangka itu di tengah upaya kasasi ke Mahkaman Agung terhadap orang yang mengaku berteman dekat dengan Bupati Jember Faida yakni Direktur PT Maksi Solusi Enjinering, Irawan Sugeng Widodo alias Dodik yang divonis bebas oleh Pengadilan Tipikor.

Sementara ini, masih 3 orang yang divonis bersalah oleh pengadilan yakni karyawan PT Maksi Solusi Enjinering, Muhamad Fariz Nurhidayat; pelaksana kontruksi dari PT Dita Putri Waranawa, Edy Sandhy Abdurrahman; dan mantan Kepala Disperindag Jember, Anas Ma’ruf.

Kepala Kejaksaan Negeri Jember, Prima Idwan Mariza menyatakan, penetapan tersangka kepada Agus Salim dan Hadi Sakti merupakan tindak lanjut dari vonis pengadilan karena ada alat bukti yang menyebut turut menikmati uang korupsi.

“Dari fakta yang terungkap di persidangan dan putusan ada pihak-pihak lain yang juga harus bertanggung jawab,” jelasnya Jum’at, 8 Januari 2021.

Namun, Agus Salim maupun Hadi Sakti belum sempat dicokok oleh jaksa karena mangkir dari panggilan penyidik. Terhitung sudah 3 kali kedua orang itu tidak datang memenuhi panggilan, kendati sebelum-sebelumnya selalu hadir untuk memberi kesaksian, bahkan hingga di pengadilan.

Penyidik Memiliki Bukti Permulaan yang Cukup

Kepala Seksi Pidana Khusus, Setyo Adhi Wicaksono menjelaskan bahwa penyidik memiliki bukti permulaan yang cukup untuk menyematkan status tersangka untuk Agus Salim dan Hadi Sakti.

“Tiga kali kami panggil secara patut sebagai saksi, tetapi selalu mangkir. Kita kenakan Pasal 2 dan 3 UU Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi,” tegas Setyo.

Apabila masih mangkir hingga tiga kali, Setyo menyatakan akan melakukan upaya paksa. Sangat terbuka kemungkinan kedua tersangka dimasukkan kedalam daftar pencegahan dan penangkalan bepergian ke luar negeri melalui Ditjen Imigrasi Kemenkum HAM untuk memudahkan penangkapan.

Memang Agus Salim tempat tinggalnya di Klender, Jakarta Timur, sedangkan Hadi Sakti berdomisili di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. “Kita sudah mengetahui alamat kedua tersangka tersebut,” beber mantan Kasi Intel Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan ini.

Kilas balik kasus ini bermula dari tanggal 1 Juli 2018, keputusan Bupati Faida meminta Anas Ma’ruf selaku pengguna anggaran (PA). Merangkap tugas pejabat pembuat komitmen (PPK) menggantikan Eko Wahyu Septanto yang dialihkan menjadi pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK).

Konsultan Perencana Bernilai Kontrak Rp 98,7 Juta

Tanggal 12 Juli 2018, Anas Ma’ruf menunjuk Pudjo Santoso, Direktur CV Menara Cipta Graha sebagai konsultan perencana bernilai kontrak Rp 98,7 juta untuk masa kerja 30 hari kalender. Kemudian, dari dana yang dicairkan diambil 92 persennya oleh Fariz untuk dikirim ke Dodik, dan hanya 8 persen jatah Pudjo. Modus semacam ini juga dilakukan pada dana konsultan pengawas melalui CV Mukti Design Consultant.

Disusul peran Agus Salim meminjamkan PT Dita Putri Waranawa dipakai Edy Sandi Abdurrahman mengikuti tender proyek Pasar Manggisan senilai Rp 7,8 miliar. Setelah menang lelang, Agus Salim menjalin kontrak dengan Anas Ma’ruf pada tanggal 12 Oktober 2018.

Namun, Agus Salim kemudian memberi surat kuasa direktur kepada Hadi Sakti atas permintaan Edy Sandi Abdurrahman dengan tujuan supaya tidak disorot sebagai pelaku tender. Serta dengan maksud untuk memperoleh dana talangan pada awal proyek berjalan.

Tanggal 5 Desember 2018, Anas Ma’ruf yang percaya laporan Fariz melalui Davin Negoro bahwa kemajuan proyek 55,4 persen mencairkan anggaran tahap I senilai Rp 1,5 miliar. Yang dikirim ke rekening pribadi Hadi Sakti meskipun sejatinya proyek baru mencapai 12,9 persen.

Tanggal 31 Desember 2018, atas permintaan Hadi Sakti, Anas Ma’ruf menandatangani addendum kontrak. Untuk perpanjangan masa kerja selama 50 hari atau batas akhir tanggal 19 Pebruari 2019. Dokumen addendum diteken secara terpisah oleh Anas di Kantor Disperindag Jember, dan Agus Salim di Jakarta.

Uang Proyek Dibagi Bagi

Tanggal 1 Januari 2019, uang pencairan proyek bukannya dipakai melanjutkan proyek. Tapi malah oleh Hadi Sakti dibagi bersama Edi Shandy Abdurrahman, dan Badrussalam alias Kebet untuk keperluan pribadi mereka.

Tanggal 8 Pebruari 2019, Agus Salim mengalihkan kuasa direktur kepada Zaky Andri. Melalui perjanjian di notaris Surya Yudhi Dharma, di Pandeglang, Jawa Barat. Zaky Andri mengeluarkan uang hampir Rp 1 miliar guna memodali Edy Sandhy Abdurrahman. Termasuk juga memberi Rp 60 juta ke Agus Salim.

Tanggal 19 Pebruari 2019, masa kontrak dengan perpanjangan waktu untuk PT Dita Putri Waranawa berakhir. Namun kontruksi Pasar Manggisan tidak rampung dan menjadi terbengkalai.

Bupati Faida Memutasi Anas Ma’aruf

Tanggal 12 Maret 2019, Bupati Faida memutasi Anas Ma’aruf menjadi Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Dengan menunjuk Danang Andri Asmara sebagai pelaksana tugas Kepala Disperindag. Anas Ma’ruf tidak sempat memutus kontrak PT Dita Putri Waranawa.

Tanggal 11 Juni 2019, Dodik menutup kantor PT Maksi Solusi Enjinering di Perumahan Gunung Batu Blok BB nomor 22. Sekaligus melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Fariz berikut istrinya dan belasan karyawan lain. Semua komputer dan data dibawa ke kantor induk yang berada di Jalan Erlangga nomor 46, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Tanggal 20 Juni 2019, Kepala Kejaksaan Negeri Jember kala itu Ponco Hartanto mengumumkan dimulainya penyelidikan terbuka untuk dugaan korupsi Pasar Manggisan. Dengan menggeledah Kantor Disperindag serta ruang UKPBJ di Pemkab Jember. (sut/aka)