Pengunjuk Rasa Kian Beringas, Bakar Pos Polisi, dan Mobil Patroli

  • Whatsapp
banner 468x60

NUSADAILY.COM- SURABAYA – Aksi massa di Surabaya kian beringas. Dugaan kuat aksi mahasiswa disusupi kelompok anarko yang membuat kerusakan di mana – mana.

Baca Juga

Satu buah pos polisi di depan Tunjungan Plaza dibakar. Sebuah mobil dilarikan masuk ke lorong dan gedung karena kaca kena kepruk.

Di seputaran Taman Apsari, mobil patroli polisi dikepruki massa dan dirusak massa.

Sementara mahasiswa semburat berkumpul ke arah Jalan Embong Wungu, ke arah Polsek Tegalsari, masih berjubel mengamankan diri setelah dipukul mundur Polisi dengan gas air mata.

Polisi hingga pukul 18.56 masih melakukan pengejaran terhadap kelompok pembuat rusuh yang disinyalir massa anarko yang mendompleng aksi mahasiswa.

Sejumlah fasilitas umum rusak di Alun alun Kota Surabaya hingga ke Jalan Pemuda Surabaya. Tampak silih berganti massa yang sudah tertangkap dimasukkan ke halaman Grahadi, dan dilakukan pembinaan.

Mereka didata. Sejumlah Polisi mendata dan melakukan perawatan terhadap mereka yang tertangkap dan terluka.

Tampak Kapolda Jatim Irjen Pol Dr M Fadil Imran, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Sekdaprov Heru Tjahjono, dan Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Jhonny Eddison Isir, berbicara serius.

Namun, sejumlah pejabat ini belum memberikan pernyataan persnya malam ini. Pasukan masih bergerak mengamankan objek vital dari sasaran kelompok anarko.

Sementara mahasiswa asal berbagai Universitas di Surabaya ini memilih merebahkan diri di gedung Polsek Tegalsari dan trotoar sekitar kawasan Jalan Basuki Rahmat yang dijaga Polisi.

Arus Lalu Lintas Masih Distop

Arus lalu lintas masih distop. Menurut sejumlah aktivis kampus yang ikut demo, Andi, pihaknya tidak menduga bakal terjadi anarkis di aksi mahasiswa kali ini.

Kericuhan dipicu saat massa terlihat marah melempari polisi dengan botol aqua, gelas, batu, dan paving. Bahkan pagar Grahadi dirobohkan seiring bom molotov meledak.

“Kita langsung lari karena tidak kondusif. Massa mahasiswa ke samping kiri mendekati bus. Di sebelah kanan massa semakin anarkis,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Himawan Estu Bagijo, yang sempat dimintai pendapat soal UU Ciptakerja Omnibus Law, mengatakan tidak bisa berbuat apa – apa.

“Sudah jadi, UU sudah diputuskan. Kita mau apa.Tapi yang jelas Pemerintah pusat segera membentuk PP,” ujarnya.

Jika dikaji, kata dosen Hukum Tata Negara UPH ini mengatakan bahwa dalam regulasi pengupahan PP no 78 tahun 2015, harus segera diganti. Akhir Oktober harus jadi. UMP harus sudah dibahas,” tukasnya.

Bahkan, segera harus menerbitkan juklak dan juknisnya. Di daerah tentu saja tidak mungkin berbuat atau bertindak apa-apa.

“Ya kalau Pemerintah itu jelas telah membuat stimulan sosial safety net. Terakhir, pemerintah pusat pasti akan mengumpulkan gubernur, bupati, wali kota, jangan sampai ada penolakan,” ujarnya lagi.(ima/aka)

Post Terkait

banner 468x60