Minggu, Desember 5, 2021

NUSADAILY.COM STORIES

BerandaHeadlineJokowi Beri Tiga Opsi UN 2020, Pengamat Setuju Ditiadakan

Jokowi Beri Tiga Opsi UN 2020, Pengamat Setuju Ditiadakan

- Advertisment -spot_img

NUSADAILY.COM – JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo mengatakan terdapat tiga opsi yang dapat dipilih pemerintah terkait pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2020 di tengah pandemi COVID-19. Sebanyak 8,3 juta siswa seharusnya mengikuti Ujian Nasional dari 106.000 satuan pendidikan di seluruh Tanah Air. 

- Advertisement -Iklan BTC Guest House

“Oleh sebab itu harus segera diputuskan dan ada tiga opsi yang dapat kita pilih,” ujar Presiden dalam Rapat Terbatas Kebijakan Ujian Nasional Tahun 2020 melalui konferensi video dari Istana Merdeka di Jakarta, Selasa 24 Maret 2020.

Presiden menyampaikan tiga opsi yang dapat dipilih yakni apakah Ujian Nasional 2020 tetap dilaksanakan, apakah Ujian Nasional ditunda waktu pelaksanaannya, atau apakah Ujian Nasional 2020 ditiadakan sama sekali.Kepala Negara mengatakan pandemi COVID-19 sangat mengganggu proses pendidikan di Tanah Air.

Sejauh ini pemerintah telah mengeluarkan kebijakan agar siswa belajar dari rumah untuk mencegah penyebaran COVID-19.Presiden menekankan apapun opsi yang dipilih terkait pelaksanaan Ujian Nasional 2020 tidak boleh merugikan hak 8,3 juta siswa yang seharusnya mengikuti Ujian Nasional.

UN SMA seharusnya dilaksanakan pada 30 Maret, sedangkan UN SMP dijadwalkan paling lambat akhir April mendatang. Namun untuk Ujian Nasional (UN) jenjang SMP dan SMA  disepakati pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ditiadakan. Kalangan pengamat menilai hal itu merupakan solusi bagi keselamatan siswa dari pandemi COVID-19, kata pakar pendidikan Profesor Cecep Darmawan.

“Karena saat ini negara dalam keadaan darurat, maka aturan yang dipakai juga aturan darurat. UN ditiadakan akan menjadi solusi keselamatan bagi warga negara, khususnya para siswa dan tenaga pendidik,” ujar Cecep Darmawan yang pakar kebijakan pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) itu, saat dihubungi dari Jakarta, Selasa 24 Maret 2020.

Sebelumnya, Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengatakan DPR bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sepakat meniadakan UN untuk melindungi siswa dari COVID-19.

Sejak 2015, hasil UN tidak lagi untuk menentukan kelulusan, namun untuk pemetaan kondisi pendidikan di daerah.
Meski demikian, kata dia, perlu dilihat bagaimana mekanisme kelulusan bagi siswa, apakah dengan menggunakan nilai rapor saja, tanpa harus ada ujian sekolah dan sebagainya.

Cecep melihat pemerintah belum memiliki pengalaman khusus terkait dengan proses pendidikan dalam keadaan darurat.
Meski demikian, Kemendikbud perlu mengajak seluruh elemen pendidikan untuk membahas bagaimana aturan main dalam keadaan darurat.

“UN ditiadakan, kemudian pembelajaran daring bagaimana caranya tidak memberatkan dan harus berinteraksi dengan siswa,” kata dia.

Cecep juga mengemukakan tentang kondisi saat ini sebagai kesempatan yang baik bagi Kemendikbud untuk memperbaiki sistem pendidikan yang berorientasi pada ujian.
Selanjutnya, kata dia, untuk belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja dengan memanfaatkan berbagai sumber.
“Momentum ini harus dimanfaatkan untuk dapat memupuk solidaritas sosial yang lebih intens,” kata dia. (gas)

- Advertisement -spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img

BERITA POPULAR