Geledah Tiga OPD Pemkot Batu, KPK Angkut 5 Koper Dokumen

  • Whatsapp
Penyidik KPK membawa dua koper dokumen dari hasil penggeledahan di Dinas Pariwisata dan Dinas Pendidikan yang dilaksanakan sejak pukul 10.00 WIB hingga pukul 16.30 WIB (Rabu, 6/1)
banner 468x60

Baca Juga

NUSADAILY.COM -KOTA BATU– KPK mendatangi Balai Kota Among Tani Kota Batu (Rabu, 6/1). Sejak pukul 10.00 WIB, KPK memeriksa berkas dokumen di tiga OPD yakni Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan dan DPUPR.

Pemeriksaan berkas dokumen milik Dinas Pariwisata dan Dinas Pendidikan dilakukan di gedung B lantai II Balai Kota Among Tani. Sekitar pukul 16.30 WIB, pemeriksaan dokumen di dua OPD tersebut berakhir.

KPK keluar dari ruangan dengan membawa dua koper dari hasil pemeriksaaan di dua OPD, Dinas Pariwisata dan Dinas Pendidikan. Tampak mantan Kepala Disdik Kota Batu, Mistin juga hadir saat penggeledahan dokumen.

“Saya ditanya data-data saja. Ya ditanya pernah jadi kepala dinas, saya jawab pernah,” papar Mistin yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata.

Mistin diperiksa sekitar 3 jam oleh KPK. Dia mengaku tidak mendapat pertanyaan terkait kasus gratifikasi yang menjerat nama mantan Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko. “Tidak tahu. Saya tidak banyak ditanya karena sudah pensiun. Cuma memperbaiki data saja,” katanya.

Penyidik KPK juga memeriksa Kepala Disdik Kota Batu, Eny Rachyuningsih dan mantan Kabid Dikdas Dindik Kota Batu Esti Dwi Astuti. Saat ini Esti menjabat sebagai Kabag Umum Pemkot Batu.

“No comment,” kata lontar Kepala Disdik Kota Batu, Eny Rachyuningsih saat diminta keterangan oleh awak media.

Selain itu, terlihat juga staf Dinas Pariwisata yang dimintai keterangan dan diminta membantu untuk menyediakan sejumlah dokumen yang dibutuhkan penyidik KPK.

Kadis PUPR KPK Hanya Pinjam Tempat

Pemeriksaan dokumen lainnya juga dilakukan di kantor DPUPR Kota Batu yang berada di gedung B lantai III Balai Kota Among Tani. Di dinas ini, penyidik KPK keluar dengan membawa tiga koper berisi berkas dokumen. Penyidik keluar dari ruangan DPUPR pada pukul 17.15 WIB. Totalnya, dari hasil penggeledahan di tiga OPD Pemkot Batu, penyidik membawa lima koper berisi berkas dokumen.

“Mereka cuma pinjam tempat di kantor saya. Tidak ada yang diperiksa,” kata Kepala DPUPR Kota Batu, Alfi Nurhidayat saat keluar dari gedung B Balai Kota Among Tani pukul 17.20 WIB.

Sementara itu, Jubir KPK Ali Fikri mengatakan, penggeledahan dokumen di tiga OPD Pemkot Batu berkaitan dengan pengembangan dugaan gratifikasi tahun 2011-2017 yang kini masuk tahap penyidikan

“Perkara dugaan gratifikasi di Pemkot Batu pada tahun 2011-2017. Kita sudah ada disini sejak Selasa kemarin (5/1),” ungkap Jubir KPK Ali Fikri melalui pesan tertulis (6/1).

Ia juga mengungkapkan lembaga antirasuah tersebut sebelumnya telah melakukan pemeriksaan kepada dua saksi di Polres Batu kemarin. Dijelaskan lebih lanjut, Fikri memaparkan saksi yang kali pertama diperiksa yakni Moh. Zaini pemilik PT Gunadharma Anugerah.

“Sementara itu untuk saksi kedua yakni Kristiawan mantan pengurus rumah tangga Edy Rumpoko,” tandasnya.

MCW Menduga Ada Tersangka Lain

Menanggapi penggeledahan yang dilakukan KPK, Koordinator Malang Corruption Watch (MCW) Atha Nursasi menjelaskan, adanya potensi tersangka lain dalam kasus gratifikasi. Penggeledahan yang dilakukan KPK juga dianggap sebagai sinyal positif pengusutan kasus operasi tangkap tangan (OTT) Eddy Rumpoko di rumau dinas wali kota.

“Penggeledahan ini bukan sesuatu yang baru, memang kasus di 2017 menyisakan sejumlah praktek yang sama di pejabat dan pengusaha di Jatim dan Batu khususnya. Menurut kami, ini menjadi sesuatu yang pasti, penggeledahan kali ini adalah sinyal positif dari KPK,” ungkapnya.

Berdasarkan catatan MCW, banyak keterangan dari sejumlah saksi dalam persidangan Eddy Rumpoko. Beberapa nama disebutkan Atha menduduki jabatan penting saat ini di Pemkot Batu.

“Secara gamblang sudah disebutkan, jika ini tindak lanjut pengembangan kasus OTT. Harapan kami tidak berhenti pada tiga itu atau tiga dinas saja namun bisa melebar,” ujarnya.

Eddy Rumpoko merupakan Wali Kota Batu dua periode sejak 2007 hingga 2017. Dia divonis bersalah menerima suap setelah tertangkap tangan di rumah dinasnya. Eddy dijatuhi hukuman 5,5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan oleh majelis kasasi Mahkamah Agung pada 2019 lalu.(wok/aka)

Post Terkait

banner 468x60