6 Laskar FPI yang Tewas Jadi Tersangka Penyerangan Anggota Polri

  • Whatsapp
laskar FPI
Rekonstruksi kasus penembakan enam anggota FPI di rest area KM 50 tol Jakarta-Cikampek, Senin (14/12/2020) dini hari.(Image: KOMPAS.COM/FARIDA)
banner 468x60

NUSADAILY.COM – JAKARTA – 6 Laskar Front Pembela Islam (FPI) yang tewas di kilometer 50 Tol Jakarta-Cikampek, Karawang, Jawa Barat, 7 Desember 2020 lalu kini ditetapkan sebagai tersangka penyerangan terhadap anggota Polri.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian mengatakan, berkas perkara kasus dugaan penyerangan tersebut akan segera dilimpahkan ke Kejaksaan Agung.

Baca Juga

BACA JUGA: Begini Detik-detik 6 Laskar FPI Tertembak dan Ditembak Polisi Berdasar Rekonstruksi

“Sudah ditetapkan tersangka, kan itu juga tentu harus diuji makanya kami ada kirim ke Jaksa biar Jaksa teliti,” kata Andi Rian, dikutip dari Tribunnews, Kamis (4/3/2021).

Pelimpahan berkas ini dimaksudkan untuk mengkaji kembali penetapan keenam tersangka yang tewas saat insiden bentrok dengan anggota polri.

Jaksa peneliti nantinya akan ikut menimbang kasus dugaan penyerangan 6 laskar FPI terhadap anggota Polri itu dihentikan atau tidak.

“Untuk kasus penyerangan terhadap anggota Polri oleh laskar FPI, berkas perkara segera dilimpahkan ke JPU untuk dilakukan penelitian. Kami sudah berkoordinasi dengan Jaksa,” ujar Andi.

Sebelumnya, Peristiwa meninggalnya enam anggota FPI itu terjadi saat kepolisian dari Polda Metro Jaya melakukan operasi terhadap mantan pemimpin FPI Rizieq Shihab pada 7 Desember 2020.

Polisi yang kala itu melakukan pengintaian dan membuntuti rombongan Rizieq Shihab dihalangi oleh pihak FPI.

Sejumlah pihak telah melakukan investigasi terkait dengan peristiwa ini, mulai dari internal Polri hingga Komnas HAM.

BACA JUGA: Temuan Komnas HAM Terkait Kasus Kematian Laskar FPI Harus Jadi Bahan Penyelidikan Polri

Hasil investigasi Komnas HAM menyatakan, dua anggota FPI tewas saat tiba di rest area Jalan Tol Jakarta-Cikampek KM 50.

Keduanya tewas karena saling serempet dan salling serang menggunakan senjata api dengan petugas yang melakukan pengintaian dan pembuntutan. Sementara, empat anggota lainya tewas saat sudah dibawa dan berada di mobil petugas.

Investigasi Komnas HAM

Komnas HAM menduga terdapat pelanggaran HAM atas tewasnya empat Laskar FPI yang dilakukan oleh aparat Kepolisian. Untuk itu, Komnas HAM merekomendasikan para pelaku diproses hukum melalui mekanisme pengadilan pidana.

BACA JUGA: Investigasi Lanjutan Kematian Enam Laskar FPI

Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis mengatakan pihaknya membentuk tim khusus untuk menindaklanjuti hasil investigasi Komnas HAM itu.

“Kapolri sudah mengambil langkah dengan memerintahkan pembentukan tim khusus yang terdiri dari Bareskrim Polri, Divisi Profesi dan Pengamanan Polri dan Divisi Hukum Polri untuk mengkaji temuan dan investigasi dari Komnas HAM,” kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan.

Pembentukan timsus itu sebagai wujud kerja sama antarlembaga dan komitmen kepolisian dalam mengusut perkara tersebut. Tim khusus selanjutnya bekerja dan ditargetkan secepatnya memberikan laporan.

Polri menegaskan sejak awal telah berkomitmen untuk bekerja sama dengan Komnas HAM guna menguak kebenaran kasus ini. Hal itu diperlihatkan dengan Polri yang memberikan semua informasi dan data yang dibutuhkan Komnas HAM terkait dengan kasus itu.

Pendapat Pakar Hukum

Mengutip Antara, Pakar hukum dari Universitas Indonesia Prof. Indriyanto Seno Adji menyebut bahwa tidak ada unlawful killing atau pembunuhan di luar hukum dalam kasus ini.

Ia berpendapat hal itu merujuk pada temuan Komnas HAM dalam investigasinya yang menyatakan bahwa serangan terlebih dahulu dilakukan oleh anggota FPI.

BACA JUGA: LPSK Berikan Perlindungan Terhadap Saksi Kasus Kematian Laskar FPI

“Ada satu catatan penting rekomendasi Komnas HAM terkait kematian Laskar FPI, yaitu serangan terlebih dahulu dilakukan oleh anggota FPI terhadap penegak hukum, sehingga dalam hal ini artinya adalah tidak ada yang dinamakan unlawful killing,” kata dia.

Indriyanto mengatakan keputusan aparat kepolisian saat menjalankan tugasnya dalam peristiwa ini adalah bentuk pembelaan yang terpaksa karena ada upaya ancaman terhadap keselamatan jiwa aparat penegak hukum.(lna)