Habiburokhman Menepis Pihaknya Melibatkan Bohir Dalam Pembiayaan Pilgub DKI Jakarta

Habiburokhman buka-bukaan pembiayaan politik Gerindra ditopang secara bersama-sama di kalangan kader saat itu. Menurutnya, setiap kader menyerahkan iuran dengan nominal yang berbeda-beda

Feb 9, 2023 - 22:53
Habiburokhman Menepis Pihaknya Melibatkan Bohir Dalam Pembiayaan Pilgub DKI Jakarta
Foto: Dok. Istimewa

NUSADAILY.COM – JAKARTA - perjanjian utang-piutang yang membawa-bawa nama Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, dan Anies Baswedan. Habiburokhman menepis pihaknya melibatkan bohir dalam pembiayaan Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu.
"Saya nggak berani tafsirkan pernyataan Pak Fahri. Memang pembiayaan Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu cukup mahal," kata Habiburokhman kepada wartawan, Kamis (9/2/2023).

Habiburokhman buka-bukaan pembiayaan politik Gerindra ditopang secara bersama-sama di kalangan kader saat itu. Menurutnya, setiap kader menyerahkan iuran dengan nominal yang berbeda-beda.

BACA JUGA : Tolak Kebijakan ERP Ribuan Ojol Lakukan Unjuk Rasa di Gedung...

"Tapi setahu saya saat itu kami mengatasinya bukan dengan melibatkan bohir, kami menerapkan sistem gotong royong," ujarnya.dilansir dari detik.com 

"Saat itu seluruh anggota DPR RI Gerindra iuran minimal Rp 200 juta per orang. Begitu juga seluruh anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten dengan nilai yang lebih kecil. Di bidang advokasi para pengacara ACTA (Advokat Cinta Tanah Air) juga membiayai aktivitas advokasi dengan iuran," lanjut dia.

Namun demikian, dia pun tak menutup kemungkinan soal Anies yang diisukan terlibat perjanjian utang-piutang dengan Sandiaga Uno sebesar Rp 50 miliar pada Pilgub DKI lalu.

"Kalau Pak Sandi meminjamkan Rp 50 M kepada Pak Anies ya mungkin saja," katanya.

Fahri Bicara Teori Bohir Politik
Sebelumnya diberitakan, Fahri Hamzah membicarakan soal isu perjanjian pilpres hingga perjanjian utang piutang yang membawa-bawa nama Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, dan Anies Baswedan. Fahri Hamzah mengungkap teori bohir politik soal perjanjian dan pembiayaan politik.

"Ya itu tadi karena ada kekosongan, kekosongan pembiayaan. Jelas lah bahwa pembiayaan politik kita ini itu yang saya bilang tadi, teori bohir ini," kata Fahri Hamzah dalam Adu Perspektif dengan tema 'Janji Politik Lama, Bersemi Kembali' yang digelar dan Total Politik, Rabu (8/2).

Farhri Hamzah menjelaskan apa maksud bohir politik dalam pepolitikan nasional. Bohir politik ini, kata Fahri, yang memegang dokumen perjanjian hingga dokumen pinjaman biaya politik.

BACA JUGA : Pemprov DKI Jakarta Buat Akses Jalan Tembus Menuju JIS

"Sebenarnya tadi kan kan bohir ini kan sebenarnya yang belum kita tahu soal bohir. Siapa yang disebut bohir dalam apa, siapa yang memegang dokumen terakhir. Itu bohir, itu, dalam pembiayaan politik yang tidak jelas pemegang dokumen terbanyak itu adalah bohir," ujar Fahri.

"Karena orang-orang itu bikin perjanjian tapi terakhir ini ada yang pegang teks besarnya, naskah besarnya lah yang paling banyak. Oh si ini pinjam sekian, si ini pinjam sekian, si ini pinjam sekian dan itu ada di tangan satu-dua orang," sambungnya.

Menurut Fahri Hamzah soal bohir politik ini banyak contohnya, tak hanya terkait perjanjian dan utang piutang Prabowo, Sandiaga, dan Anies. Sebab, Fahri menyadari pembiayaan politik di Tanah Air cukup mahal.

"Tapi ini semua sebenarnya karena ketidakjelasan kita dalam sistem pembiayaan politik. Biayanya terlalu mahal, perangnya terlalu ugal-ugalan ini Thai boxing ini sehingga kemudian memaksa kita untuk mencari sumber pembiayaan yang sangat besar di luar mekanisme pembiayaan yang bisa kita selenggarakan secara formil, sekian jatah orang individual, sekian jatah untuk perusahaan misalnya gitu," ucapnya.(ris)