Gus Muhdlor Minta ASN Sidoarjo Jaga Netralitas di Pemilu 2024, Launching Gakkumdu

“Harapan kami Gakkumdu ini menjadi pionir utama pelaksanaan Pemilu yang lebih berkualitas,” harap putra KH Agoes Ali Masyhuri pengasuh Pesantren Progresif Bumi Shalawat Lebo Sidoarjo

Dec 14, 2022 - 18:50
Gus Muhdlor Minta ASN Sidoarjo Jaga Netralitas di Pemilu 2024, Launching Gakkumdu
Launching Gakkumdu, Gus Muhdlor Minta ASN Sidoarjo Jaga Netralitas di Pemilu 2024

NUSADAILY.COM – SIDOARJO - Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor) menghadiri launching dan konsolidasi internal sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumudu) dalam rangka persiapan Pemilu 2024. Acara itu digelar di Hotel Fave Sidoarjo, Selasa (13/12/2022).

“Pada Pemilu 2024 kita pertama kali dihadapkan pada pemilihan serentak, sehingga wajar dimana nanti pada masa transisi pasti ada hal-hal yang cukup menguras perhatian. Semua ini akan terselesaikan dengan baik jika Bawaslu, Kepolisian, serta Kejari sebagai ujung tombak Gakkumudu ini berjalan dengan baik dan professional,” ucapnya.

BACA JUGA ; Remaja Sidoarjo Dibacok Orang di Tengah Jalan

Gus Muhdlor menambahkan, Pemilu 2024 nanti merupakan pengalaman pertama pemilu kepala negara, hingga daerah jadi satu. Tekanan pasti ada dan situasi politik pasti kental sekali, sehingga saya minta para camat dan kepala OPD yang hadir, agar tetap menjaga netralitas ASN.

“Harapan kami Gakkumdu ini menjadi pionir utama pelaksanaan Pemilu yang lebih berkualitas,” harap putra KH Agoes Ali Masyhuri pengasuh Pesantren Progresif Bumi Shalawat Lebo Sidoarjo itu.

Kapolresta Sidoarjo, Komandan Kodim 0816 Sidoarjo Kepala Kejaksaan dan Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo pada kesempatan tersebut menuliskan deklarasi, serta menandatangani pakta inegritas ASN, Plri dan TNI.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Sidoarjo Haidar Munjid mengatakan, Gakkumudu ini sebagai ujung tombak penegakkan hukum pada pelaksanaan pemilu. Ditahun 2019 kemarin, Bawaslu mencatat ada 706 pelanggaran.

BACA JUGA ; Pemkab Sidoarjo Kenalkan Produk Industri Kecil Menengah

“Ada satu pelanggaran pidana kita kawal sampai persidangan, dan ada 6 yang kita registrasi tentang pelanggaran etik dan 3 bukan pelanggaran. Artinya bahwa pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo sudah berpengalaman menangani pelanggaran pidana,” jelasnya.

Haidar juga menyebut bahwa dalam pelaksanaan pemilu di tahun 2024, Bawaslu tidak akan segan pandang bulu dalam memproses setiap pelanggaran yang ada.(ris)