Gonjang-ganjing Partai Ka’bah Kian Mewabah, Ribuan Kader Dibawa Habil Dukung Anies

"Ini menunjukkan bahwa, 'tuh kan, dari partai yang sudah punya koalisi pun pilihnya ke saya'. Ini bisa jadi posisi tawar yang lebih besar bagi Anies Baswedan, baik untuk jadi calon partai koalisi maupun pemilih lain yang masih bimbang hari ini," jelasnya.

Nov 26, 2022 - 17:41

NUSADAILY.COM – YOGYAKARTA - Kader senior PPP Habil Marati memimpin gelaran deklarasi mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024, hari ini, Rabu (16/11) di Yogyakarta.

Deklarasi ribuan kader PPP ini akan membawa angin segar untuk Anies. Dengan deklarasi tersebut posisi Anies sebagai calon presiden bisa semakin baik.

"Bagi Anies ini jelas menguntungkan, dengan deklarasi dari ribuan kader dari PPP, jelas akan menguntungkan posisi Anies," kata Direktur Eksekutif KedaiKOPI Kunto Adi Wibowo.

Saat ini baru Partai NasDem yang mendeklarasikan Anies sebagai bakal calon presiden pada Pilpres 2024. Kunto menilai dukungan ribuan kader PPP akan memberikan dampak tersendiri bagi Anies, terutama soal daya tawarnya.

"Ini menunjukkan bahwa, 'tuh kan, dari partai yang sudah punya koalisi pun pilihnya ke saya'. Ini bisa jadi posisi tawar yang lebih besar bagi Anies Baswedan, baik untuk jadi calon partai koalisi maupun pemilih lain yang masih bimbang hari ini," jelasnya.

Senada dengan Kunto, Dedi juga menilai deklarasi dukungan ribuan kader PPP di Yogya ini penting bagi Anies. Ia menilai hal ini justru akan menjadi tren ke depannya untuk memberi dukungan kepada Anies.

"Dukungan ini penting karena dilakukan oleh partai yang secara struktur berseberangan dengan kelompok Anies, tentu menimbulkan daya pengaruh bagi kader partai lain, bahwa ketidakpatuhan pada partai demi Anies akan menjadi tren," ujar Dedi.

Lolos PT

Habil menjelaskan deklarasi bersama Forum Kakbah Membangun (FKM) itu sekaligus menyalurkan aspirasi keluarga besar PPP yang mendukung Anies maju di Pilpres 2024, juga demi membawa PPP lolos ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024.

"Untuk menyelamatkan PPP agar lolos parliamentary threshold dalam Pemilu 2024. Dengan mendukung Anies Baswedan, diperkirakan elektabilitas PPP akan meningkat pesat," kata Habil.

Kendati begitu, langkah Habil ini tak dianggap sebagai sikap resmi partai berlambang Ka'bah tersebut.

DPP PPP maupun DPW PPP DI Yogyakarta sama-sama telah menyatakan apa yang dilakukan FKM itu bukanlah bagian dari langkah kader yang merepresentasikan partai mereka. 

"Pak Habil saat ini tidak aktif di kepengurusan DPP PPP, sehingga apa yang dilakukannya tidak bisa merepresentasikan PPP, tapi hanya langkah individu yang itu tidak bisa dibaca sebagai langkah PPP," ujar Ketua DPP PPP Achmad Baidowi beberapa waktu lalu.

"Munculnya rencana deklarasi salah satu Capres di Yogyakarta (16/11/2022) yang diselenggarakan oleh Forum Ka'bah Membangun (FKM) yang menjadi kepanitian agenda tersebut bukan bagian dari DPW PPP DIY," kata Ketua DPW PPP Muhammad Yazid dalam keterangannya, Selasa (15/11).

Dia menekankan, FKM tidak sepantasnya menyebut konstituen DPW PPP DIY sebagai komoditas politik.

Namun, pengamat politik sepaham bahwa apa yang dilakukan Habil dan rombongannya itu menunjukkan gejolak di internal PPP.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyatakan sikap Habil ini justru semakin membuat gejolak di internal PPP semakin memanas.

Pasalnya, belum lama ini internal PPP gonjang-ganjing usai Muhammad Mardiono dan Suharso Monoarfa saling mengklaim diri sebagai Ketua Umum.

"Ke depan, pilihan bagi PPP bisa saja pada dua hal: terpecah dan memunculkan kelompok baru atau tetap bersama, tapi tidak solid satu suara dengan keputusan elite di Jakarta," kata Dedi, mengutip CNNIndonesia.com, Selasa (15/11).

Dedi menilai perpecahan di internal PPP sebetulnya sudah terlihat dari sengketa posisi ketum PPP. Konflik internal PPP memanas usai mukernas partai memilih Mardiono sebagai Plt Ketua Umum, sementara itu, jabatan Ketua Umum PPP sebelumnya dijabat Suharso.

Suharso sempat menyatakan dirinya masih menjabat sebagai Ketua Umum PPP, sedangkan Mardiono telah menyatakan siap mengemban amanah sebagai Plt Ketua Umum PPP menggantikan Suharso.

Belakangan, Suharso disebutkan mulai melunak, dan terpaksa merelakan Mardiono tetap di pucuk kepemimpinan PPP.

Dedi menilai sosok Mardiono bukan elite PPP yang mengakar, sehingga ia menduga banyak kader yang tidak patuh terhadap perintahnya.

"Terlebih jika sebagian kader mengetahui jika pergantian itu bernuansa sabotase, maka gejolak di bawah akan terus tumbuh, karena PPP seolah tanpa nakhoda saat ini," ujar Dedi.

"Itulah yang membuat kader di Yogyakarta merasa ringan putuskan nasib politiknya sendiri," imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif KedaiKOPI Kunto Adi Wibowo menilai masalah ini sebetulnya tak perlu dibesar-besarkan. Terlebih, deklarasi hanya akan diikuti ribuan kader PPP.

Menurut dia dukungan ribuan kader itu tak bisa dianggap sebagai sikap resmi partai.

Meskipun demikian, menurut Kunto hal ini perlu disikapi secara serius oleh Mardiono sebagai Plt Ketua Umum.

Pasalnya, jika terlalu dibiarkan masalah ini justru akan membuat PPP semakin terpecah.

Kunto menyebut Mardiono harus segera menggelar konsolidasi internal, baik dengan cara menghukum kader-kader tersebut atau dengan pendekatan lain.

"Kalau memang kader-kader itu dianggap sedang bermain-main, dan itu tidak sesuai dengan garis kebijakan partai, harusnya dihukum," ujar Kunto.

"Tinggal Ketum beri hukuman yang sesuai, dan itu bisa meredam supaya efek ini tidak berlarut-larut dan bisa menimbulkan perpecahan di PPP," imbuhnya.

Gonjang ganjing di internal PPP ini akan berdampak dengan posisi mereka di Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), koalisi yang dibentuk bersama Golkar dan PAN.

Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengatakan masalah itu menunjukkan ada aktor-aktor yang masih berupaya memengaruhi kebijakan politik PPP terkait koalisi pada Pilpres 2024.

"Rencana deklarasi ribuan kader PPP di Yogyakarta menunjukkan ada gelagat untuk menarik PPP dari KIB," kata Karyono.

Menurut dia ketegasan Mardiono juga tengah diuji apakah akan tetap bertahan atau keluar dari KIB. Karyono menilai hal ini akan tergantung dari dinamika politik yang terjadi.

Kendati begitu, Karyono meyakini PPP di bawah kepemimpinan Mardiono akan bertahan dalam KIB. Pasalnya, KIB lebih memiliki kedekatan dengan pemerintah saat ini.

"Jika pilihannya PPP bertahan di KIB, maka Mardiono perlu bekerja keras untuk menciptakan stabilitas politik di internal PPP," paparnya.

"Di sisi lain, gejolak di PPP dapat dikapitalisasi untuk menaikkan posisi tawar, karena PPP sadar posisi politiknya cukup strategis dalam konfigurasi koalisi capres," ujar Karyono menambahkan.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai gaduh di internal PPP akan membuat posisi mereka di KIB justru semakin tak diperhitungkan.

Dedi menilai bukan tidak mungkin PPP akan terdepak dari koalisi tersebut.

Menurut dia apabila hal itu terjadi, maka bukan tidak mungkin PPP akan mendekati PDI Perjuangan sebagai salah satu rekan untuk berkoalisi.

"Jika itu yang dipilih maka PPP di tataran elit akan bergeser ke PDIP, meninggalkan KIB, itu jika PPP masih utuh hingga ke tingkat bawah," ungkapnya.

Di satu sisi, Plt Ketum PPP Muhammad Mardiono pernah menegaskan kepada para kader tak jalan sendiri-sendiri alias ikuti garis komando partai soal Pilpres 2024.

"Jangan berjalan sendiri-sendiri, harus tunduk dan taat asas dengan apa yang menjadi mekanisme dewan pimpinan pusat,"ujar Mardiono saat membuka Rapimwil II dan Sekolah Politik Perempuan DPW PPP Maluku di Ambon, Maluku, Kamis (3/11) malam.

Menurutnya, urusan pengusulan capres 2024 akan dibicarakan bersama dengan KIB. Pasalnya terkait kandidat calon presiden masih punya waktu panjang dan kemungkinan ada partai lain yang bergabung.

"Jadi masih kedekatan dengan KIB, ketika kita usung nanti melalui mekanisme, waktu masih panjang, nanti kesepakatan KIB itu menjadi putusan bersama,"ucapnya.

Dia mengklaim KIB sudah memiliki tiket premium untuk mengusung pasangan calon capres dan cawapres di Pilres 2024. Untuk itu, ia menegaskan kader PPP di seluruh Indonesia tetap satu dalam garis komando dan taat barisan.(han)