GMNI Jatim: Reformasi Total Polri!

Selain kasus tragedi Kanjuruhan yang mendunia belum tuntas, banyak kasus-kasus lainnya akibat kebrutalan Polri yang mengakibatkan kehilangan nyawa. Contohnya kasus Ferdi Sambo yang menewaskan Brigadir Polisi Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.

Nov 26, 2022 - 17:00

NUSADAILY.COM – SURABAYA - Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Teddy Minahasa, baru empat hari menjalani SK mutasi dari jabatan lama Kapolda Sumatera Barat. Menjelang pelantikan, dia ditangkap Propam Polri.

Penangkapan tersebut lantaran Teddy Minahasa tersangkut dalam kasus tersangka narkoba yang ditangkap.

Sebagai Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, segera merubah SK dengan mengganti Kapolda Jawa Timur kepada Irjen Toni Harmanto yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Sumatera Selatan.

BACA JUGA: Tilang Elektronik Bikin Resah Warga, Ini Kata DPC GMNI Sumenep

Kondisi ini mendapat respon serius dari Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) Jawa Timur.

Ketua DPD GMNI Jatim, Fathul Bari mengatakan, di dalam institusi Polri sudah tidak sehat.

"Di dalam tubuh institusi Polri sudah tidak sehat. Seharusnya Polri yang memberantas Narkoba malah seorang Polisi yang menjabat sebagai Kapolda tersandung kasus narkoba. Harusnya Kapolri lebih jeli dalam memandatkan tugas," tegas Bari, Sabtu (15/10).

Bari menambahkan, selain kasus tragedi Kanjuruhan yang mendunia belum tuntas, banyak kasus-kasus lainnya akibat kebrutalan Polri yang mengakibatkan kehilangan nyawa. Contohnya kasus Ferdi Sambo yang menewaskan Brigadir Polisi Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.

Menurut Bari, aksi brutal Polri perlu ditindaklanjuti oleh pihak berwenang.

BACA JUGA: Irjen Teddy Minahasa Batal Jadi Kapolda Jatim

"Pemerintah harus bertanggungjawab," ujarnya.

Alumni Pascasarjana Pendidikan Geografi Universitas Negeri Malang (UM) ini juga menegaskan Polri harus direformasi total.

"Perlu pembaharuan secara total di dalam institusi Polri. Polri sebagai aparat penegak hukum perlu direformasi secara total oleh Presiden Joko Widodo agar Polri kembali dapat dipercaya oleh masyarakat," pungkasnya. (red)