Gerindra ‘Sewot’ Rommy PPP Paksa Prabowo Jadi Wakil Ganjar

"Enggak usah paksa Pak Prabowo jadi wakilnya Ganjar. Sudahlah, Gus Rommy urus urusan internal PPP aja, daripada sibuk urusin Pak Prabowo," kata Andre Rosiade.

May 4, 2023 - 13:59
Gerindra ‘Sewot’ Rommy PPP Paksa Prabowo Jadi Wakil Ganjar

NUSADAILY.COM – JAKARTA – Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Muhammad Romahurmuziy menyebut pertemuan Presiden Jokowi dengan ketum parpol koalisi pemerintah minus NasDem membahas koalisi duet Ganjar-Prabowo.

Merespons hal tersebut, Ketua DPD Partai Gerindra Andre Rosiade menekankan posisi partainya tak akan berubah soal Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres) di Pilpres 2024. "Pak Prabowo itu nyapres, bukan nyawapres," ujar Andre, Rabu (3/5).

Andre pun meminta Rommy untuk tidak mencampuri urusan internal Partai Gerindra. Ia menyarankan Rommy mengurus urusan partainya sendiri.

"Enggak usah paksa Pak Prabowo jadi wakilnya Ganjar. Sudahlah, Gus Rommy urus urusan internal PPP aja, daripada sibuk urusin Pak Prabowo," kata dia.

Rommy, menurutnya, telah membuat hoaks soal pernyataannya yang menyebut pertemuan itu membahas soal duet Ganjar-Prabowo.

"Mungkin ini bentuk paniknya Gus Rommy karena hampir seluruh survei menyatakan kalau head to head di putaran dua Ganjar vs Pak Prabowo, ya Pak Prabowo yang menang," tegasnya.

Sebelumnya, Romahurmuziy sempat mengklaim pertemuan antara Jokowi dengan ketua umum parpol membahas koalisi untuk duet Ganjar-Prabowo.

Ia paham kondisi saat ini bertolak belakang dengan koalisi Ganjar-Prabowo tersebut. Pasalnya, Ganjar dan Prabowo sama-sama didukung sebagai calon presiden oleh partai masing-masing.

Kendati demikian, Romy melihat masih ada peluang duet tersebut terwujud pada Pilpres 2024.

"Tentu hal ini terpulang ke Prabowo, apakah bersedia menjadi cawapres di tengah amanat partainya untuk menjadi capres," ujar Romy melalui keterangan tertulis, Selasa (2/5).

Di sisi lain, Prabowo juga telah membantah membahas duetnya dengan Ganjar Pranowo dalam pertemuan itu.

Dia menjelaskan pertemuan itu tidak terlalu banyak membahas politik. Prabowo lantas menampik adanya pembahasan rencana dirinya mendukung Ganjar.

"Tadi kita enggak terlalu rinci (membahas soal rencana mendukung Ganjar)," terang Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta.

Relawan Jokowi Kurang Meriah Sambut Ganjar Capres

Terpisah, Ketua Panitia Musyawarah Rakyat (Musra) Panel Barus menilai animo dan dukungan atas deklarasi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tak semeriah saat era pencapresan Joko Widodo (Jokowi).

Panel yang juga Bendahara Umum Relawan Pro Jokowi (Projo) mengaku saat itu banyak rakyat dari berbagai golongan yang sukarela mendukung Jokowi.

"Saya menyampaikan bahwa animo, gegap gempita dari gerakan rakyat, partisipasi rakyat dalam merespons pengumuman Pak Ganjar sebagai Capres ini, ini gairahnya berbeda dengan pada saat Pak Jokowi dulu," kata Panel, Minggu (30/4), lalu.

Panel menyebut saat Jokowi resmi dideklarasikan sebagai capres, saat itu juga banyak ribuan pos relawan terbentuk hingga lini RT/RW, ia mengatakan saat itu pembentukan relawan juga banyak yang bergerak secara swadaya.

Sementara pada era Ganjar saat ini, Panel menilai gerakan semangat pendukung Ganjar dimotori oleh partai melalui gerakan relawan tertentu.

"Kalau sekarang ini saya lihat ada perbedaannya ya, partai yang berinisiatif membuat desk relawan. Jadi beda ini, kalau dulu rakyat yang bergerak, kalau ini saya lihat perbedannya partai yang bergerak," kata dia.

Lebih lanjut, Panel juga mengungkapkan hingga saat ini Musra belum menentukan sikap terhadap sosok capres pilihan mereka. Ia juga mengaku belum mendapatkan arahan lanjutan dari Presiden Jokowi.

Musra menurutnya akan terus berupaya menyaring suara-suara di daerah, salah satunya terkait sosok capres yang diidamkan masyarakat. Ia menambahkan rangkaian Musra ini berlangsung sejak dibuka oleh Jokowi di Bandung pada 28 Agustus 2022 lalu.

Pun pada rencana penutupan Musra pertengahan Mei mendatang, Jokowi dijadwalkan hadir.

"Jadi semua yang ada di Musra ini posisinya belum menentukan sikap. Bahwa ada satu atau dua yang menentukan sikap pasca pencapresan itu tidak bisa dipungkiri," ujar Panel.(han)