Gandeng 3 Bank, Pemkab Jember Kembangkan Ekonomi Digital di 41 Pesantren
Koperasi pesantren ini menggunakan sistem digital, sehingga bisa dikontrol. Koperasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan pesantren.
NUSADAILY.COM – JEMBER – Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengembangkan ekonomi digital di pondok pesantren. Tiga bank milik negara diajak berpartisipasi.
Kabupaten Jember memiliki kurang lebih 1.000 pondok pesantren. 650 pondok pesantren di antaranya memiliki jumlah santri di atas 500 orang.
BACA JUGA : Menparekraf Sandiaga di Jember, Ekonomi Umat Tulang Punggung...
“Kami sudah mendirikan 41 koperasi pesantren pilot project. Kami bekerjasama dengan perbankan dan pengusaha. Jadi 41 pondok itu terintegrasi,” kata Bupati Jember Hendy Siswanto, ditulis Senin (16/1/2023).
Koperasi pesantren ini menggunakan sistem digital, sehingga bisa dikontrol. Koperasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan pesantren.
“Di pesantren ini kan produsen dan konsumen ada semua. Kita tinggal catat kebutuhannya apa, lalu kita kumpulkan, sehingga harganya bisa turun jauh,” kata Hendy.
Dengan sistem digital, maka transaksinya non-tunai. Sehingga keuangan koperasi bisa tercatat rapi.
“Anak-anak santri kita mulai membayar secara non tunai, sehingga nanti rapi (keuangannya). Di pesantren kita harus mulai belajar tentang ini. Kita orangtua bisa mengontrol anak juga. Kalau biasanya dititipi uang, uangnya cepat habis. Kalau cashless kan tidak cepat habis,” kata Hendy.
Hendy juga mulai memperkenalkan katalog elektronik kepada pesantren. “Di pesantren banyak produk yang dibuat pesantren sendiri. Kami anjurkan untuk masuk ke e-katalog. Syarat-syarat e-katalog, salah satunya punya NIB (Nomor Induk Berusaha) kita buatkan semuanya,” katanya.
BACA JUGA : Berkunjung Ke Jember, Menparekraf Sandiaga Uno, Hadiri...
Setelah masuk dalam e-katalog, Pemkab Jember akan membeli produk-produk pesantren itu sesuai kebutuhan. “Kami membantu membeli. Kami dulu yang harus beli. Sekarang mulai berebut memasukkan ke e-katalog. Dan kami pada 2023, seluruh APBD harus cashless, termasuk surat pertanggungjawaban, sehingga bisa dikontrol terbuka,” kata Hendy.
“Program pesantren cashless ini kita coba dulu. Kalau tidak dimulai, tidak akan jadi. Kami gandeng Bank Jatim, Bank Mandiri, dan BRI. Dengan belanja cashless, kita bisa kontrol kesehatan anak karena biasanya anak-anak beli makanan di luar pesantren,” kata Hendy.(ris)