Epidemiolog dari Griffith University Usulkan Agar Pencabutan PPKM Dilakukan Udai Libur Nataru

Epidemiolog dari Griffith University Dicky Budiman mengusulkan agar pencabutan dilakukan setelah libur natal dan tahun baru (Nataru).

Dec 22, 2022 - 16:28
Epidemiolog dari Griffith University Usulkan Agar Pencabutan PPKM Dilakukan Udai Libur Nataru
Polisi lakukan pengamanan saat PPKM / ist

NUSADAILY.COM – JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap kemungkinan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dicabut akhir tahun ini. Epidemiolog dari Griffith University Dicky Budiman mengusulkan agar pencabutan dilakukan setelah libur natal dan tahun baru (Nataru).

"Saya kira ujian kita kemungkinan terakhir insyaallah itu adalah di akhir tahun ini. Karena sebetulnya kita sedang mengalami satu gelombang saat ini, ya tapi masalahnya kita sangat lemah dalam deteksi dan itu berbahaya karena masalah dari Covid ini bukan berhenti pada status akutnya, tapi potensi long Covid yang akan menurunkan kualitas SDM," kata Dicky kepada wartawan, Rabu (21/12/2022).

BACA JUGA : PPKM Level 1 di Seluruh Wilayah RI Diperpanjang hingga...

"Artinya, kalaupun PPKM ini misalnya mau dicabut yang tunggulah setelah Nataru, setelah Nataru nanti kita akan lihat," imbuhnya.

Karena itu, Dicky berharap pencabutan PPKM dilakukan jika situasi pandemi terkendali pada awal tahun baru 2023. Dia juga mewanti-wanti kenaikan kasus Corona di China.

"Bicara mitigasi, strategi termasuk di dalamnya PPKM saya kira kita harus tunggulah, sampai kapan? Sampai situasi di awal tahun Januari mulai kita lihat terkendali. Tapi dalam konteks apa? Dalam konteks juga kita melihat apa yang akan direspons dalam situasi di China yang masih akan kita lihat dalam 2 bulan ke depan bahkan," tuturnya.

Dalam menghadapi rencana pencabutan PPKM itu, Dicky meminta agar vaksinasi digencarkan. Menurutnya vaksinasi booster sudah harus pada capaian 50%.

BACA JUGA : Simak! Ini Aturan Nobar Piala Dunia 2022 Selama PPKM Jawa...

"Jangan lupakan ketika ini dicabut pastikan bahwa vaksinasi primer pada anak juga sudah meningkat, ini yang masih PR. Kemudian vaksinasi booster jangan di bawah 50%, setidaknya 50% vaksinasi booster ini, dan itu bukan hanya di lansia, tapi juga termasuk pekerja kesehatan, atau komorbid yang masuk dalam kategori risiko," tutur dia.

Vaksinasi, kata Dicky, adalah modal proteksi dan imunitas. Dia berharap setelah pencabutan PPKM masyarakat tidak abai dengan protokol kesehatan.

"Kemudian dicabut ini akan membuat banyak pengabaian-pengabaian. Yang ini akhirnya membuat kita menjadi kontributor dalam pemunduran lagi nanti. Akhir dari status pendemi sebenarnya sudah mulai terlihat, nah kesabaran itu harus kita jaga, ya setidaknya sampai Januari tahun depan cuma beberapa minggu ke depan," jelasnya.

Menurut Dicky, saat ini Indonesia belum memasuki status endemi. Dicky lantas mencontohkan dengan wabah yang terjadi pada tahun 1918 lalu.

"Terkait anggapan bahwa memasuki status endemi, ya sekali lagi kita tidak dalam fase statis untuk satu fase misalnya, endemi, epidemi, saat ini masih belum dalam status seperti itu. Untuk diketahui saja, yang samanya 100 tahun lalu menjadi wabah besar, tahun 1918 lalu, virus H1N1 itu menjadi endemi secara sains itu terjadi 20 tahun kemudian," jelasnya.(ros)