Simak ‘Janji’ di 22 Januari dari Bupati dan Wabup Jember Terpilih

  • Whatsapp
Hendy Siswanto dan Gus Firjaun saat menunggu pengumuman KPU Jember tentang penetapan pasangan calon terpilih. (nusadaily.com/ Sutrisno)
banner 468x60

NUSADAILY.COM – JEMBER – Duet pengusaha tajir Hendy Siswanto dengan ulama kharismatik KH Muhamad Balya Firjaun Barlaman (Hendy – Gus Firjaun) dipastikan bakal memegang tampuk kekuasaan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Jember dalam kurun waktu 2021-2024.

Pasalnya, mereka resmi menyandang status pemenang Pilkada Jember 2020 setelah diumumkan melalui rapat pleno terbuka oleh KPU Jember tentang penetapan calon Bupati dan Wabup terpilih pada Jum’at, 22 Januari 2021.

“Jum’at hari bagus dan tanggalnya keren, 22 Januari,” ucap Hendy mengaitkan hari kesukaannya serta kemiripan penanggalan acara dengan nomor 2 yang menjadi urutan hasil pengundian saat pencalonannya silam.

Dalam kesempatan itu, dia menyempatkan berjanji jika kelak mulai bertugas. Sementara ini, Hendy serasa menjadi penonton melihat situasi Jember dan belum bisa berbuat apa-apa sebelum dilantik sebagai kepala daerah pada 18 Pebruari mendatang.

Janji yang diutarakan adalah memprioritaskan agar segera memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Langkah awalan yang bakal ditempuh lewat konsolidasi bersama partai-partai pengusung sembari mengajak partai lain untuk bergabung.

Sederhananya, Hendy selaku bupati bermaksud bermaksud merehabilitasi hubungan antara Pemkab Jember dengan DPRD. Sebab, ketiadaan APBD merupakan buah dari konflik internal eksekutif sendiri berikut relasi buruk dengan legislatif. Dampaknya, berbagai hal tidak terurus secara baik.

“Kami akan segera berkoordinasi dengan teman-teman DPRD Jember, juga dengan birokrat. Kita juga akan merangkul semua. Karena masalah sangat banyak, sampai ada sebutan Jember sebagai kota 1.000 jalan berlubang. Itu harus kami selesaikan semua, dan segera,” tegas Hendy.

Sudah Siapkan Rencana untuk Jalankan Roda Pemerintahan

Pernyataan senada juga disampaikan oleh sang sekondan, Gus Firjaun. Bersama kompatriotnya, ia mengaku sudah menyiapkan rencana matang untuk menjalankan roda pemerintahan di masa mendatang.

“Ibarat orang mau buka warung, kita sudah mempersiapkan bahannya sebelum warung dibuka. Sehingga, setelah pelantikan harapan kami bisa segera berjalan langsung,” papar pengasuh Pondok Pesantren Ashiddiqie Putera itu.

Menurutnya, Pemkab Jember mengalami hambatan terberat gara-gara gagalnya pembahasan APBD. Program pemerintah menjadi kosong tanpa APBD. Bahkan, tenaga birokrasi mulai PNS hingga honorer yang banyaknya sekitar 19.000 orang harus menanggung akibat berupa belum kunjung terbayarkannya gaji mereka.

Apalagi yang lebih menyesakkan, bencana banjir melanda ditengah APBD tidak ada. Tanpa memiliki anggaran, Pemkab Jember tentu kesulitan dalam membantu rakyatnya yang sedang tertimpa musibah menjadi korban terdampak banjir.

Ditambah lagi kerusakan masif pada infrastruktur karena tidak terawat secara memadai selama setahun belakangan, serta diperparah akibat bencana banjir yang melanda belasan desa di 7 kecamatan dalam dua pekan terakhir.

“Butuh percepatan menyediakan payung hukum APBD. Butuh kerjasama termasuk dengan provinsi dan pusat agar ASN dan honorer bisa segera gajian. Butuh penanganan yang cepat dan segera. Apalagi situasi sekarang ada musibah,” papar Firjaun.

Memang, sejak 1 Januari 2021, Pemkab Jember berjalan tanpa APBD. Kondisi ini disebabkan, konflik kronis berkepanjangan antara Bupati Faida dengan DPRD yang menimbulkan implikasi kedua belah pihak gagal berembug membahas APBD.

Solusi agar Pemkab Jember tidak vakum melalui Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD yang ketentuannya sebatas alokasi anggaran rutin juga kandas. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menolak pengajuan dari Bupati Faida, lantaran postur anggaran dianggap melenceng dari yang seharusnya hanya untuk kebutuhan wajib, mendesak, dan mengikat. (sut/aka)