DPRD Ponorogo Bahas 4 Raperda Sekaligus, RAPBD 2023 dan 3 Raperda Inisiatif
Tiga raperda inisiatif dari DPRD Ponorogo ini sangat penting. Dicontohkan raperda PKL untuk melindungi dan memberdayakan PKL, kemudian Raperda Pasar Rakyat juga menjadi dasar untuk melindungi pasar daerah, desa. Serta, bertepatan dengan banyaknya musibah bencana alam akhir-akhir ini, raperda kebencanaan dirasa akan sedikit banyak membantu mereka yang menjadi korban.
NUSADAILY.COM - PONOROGO - Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo yang digelar di ruang rapat utama DPRD, Senin (7/11/2022), mengadendakan 4 Raperda sekaligus, yaitu jawaban eksekutif terkait 3 Raperda inisiatif DPRD (Raperda PKL, Raperda Pasar rakyat dan Penanggulangan bencana) ditambah Raperda RAPBD tahun 2023.
Sidang paripurna dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Satu DPRD Kabupaten Ponorogo Dwi Agus Prayitno, Bupati Sugiri Sancoko absen acara luar kota. Sidang dihadiri Wakil Bupati Ponorogo Hj. Lisdyarita.
BACA JUGA: Paripurna Rancangan Perda, Ketua DPRD Ponorogo Minta APBD...
Tiga Raperda inisiatif DPRD disebut eksekutif tidak ada kendala. Ketiga Raperda yang diajukan disebut juga sangat urgent. Namun masih ada hal-hal yang perlu ditanyakan dan membutuhkan data.
"Terkait 3 Raperda perlu ada pembahasan lebih rinci dengan dibentuknya pansus," kata Dwi Agus Prayitno Pimpinan sidang.
Dijelaskan Agus, dalam rapat paripurna kali ini langsung dibentuk empat Pansus sekaligus, yaitu pansus yang membahas tentang rancangan APBD 2023 dan tiga raperda inisiatif.
"Semua fraksi DPRD sepakat untuk dibentuk pansus guna mencermati 4 Raperda (R-APBD, Raperda PKL, Raperda Pasar rakyat dan Raperda penanggulangan bencana),” jelas Dwi Agus Prayitno.
Ditegaskan legislator PKB itu, tiga raperda inisiatif dari DPRD sangat penting. Dicontohkan raperda PKL untuk melindungi dan memberdayakan PKL, kemudian Raperda Pasar Rakyat juga menjadi dasar untuk melindungi pasar daerah, desa dan keberadaan pasar modern seperti mall dan lain sebagainya.
Serta, bertepatan dengan banyaknya musibah bencana alam akhir-akhir ini, raperda kebencanaan dirasa akan sedikit banyak membantu mereka yang menjadi korban.
"Ketiga raperda di atas sangat penting dan urgent. Untuk itu kita nggak mau setengah-setengah membahasnya. Semua fraksi sepakat untuk dibentuk pansus termasuk terkait RAPBD 2023," tegasnya.
Sementara itu eksekutif soal RAPBD tahun 2023 mengatakan akan ada pemotongan transfer keuangan daerah (TKD) pada tahun 2023 sebesar 135 miliar. Kabar terbaru dana TKD hanya dikisaran 106 miliar.
"Ini kabar yang sedikit menggembirakan. Disaat semua telah kita susun ada kabar penurunan TKD dari sebelumnya senilai 135 milair namun setelah dikroscek ternyata hanya turun dikisaran 106 milair," pungkasnya.(*/nto/lna)
