DPRD Luruskan soal Isu Pemangkasan Anggaran PSO Transjakarta

Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo meluruskan soal isu anggaran subsidi tiket atau Public Service Obligation (PSO) PT Transjakarta dipangkas.

Nov 16, 2022 - 17:11
DPRD Luruskan soal Isu Pemangkasan Anggaran PSO Transjakarta
Ilustrasi. Calon penumpang TransJakarta melintasi layar informasi jalur Bus TransJakarta di Jakarta, Kamis (18/8/2022). (ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJA)

NUSADAILY.COM - JAKARTA - Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo meluruskan soal isu anggaran subsidi tiket atau Public Service Obligation (PSO) PT Transjakarta dipangkas.

Menurut Rio anggaran PSO Transjakarta tahun ini justru naik jadi Rp3,5 triliun dari tahun lalu yang hanya sebesar Rp3,2 triliun.

"Jadi kan ada berita, PSO itu dikurangi, kemudian nanti akan ada dampak tarif Transjakarta naik. Makanya ini mau diluruskan bahwa PSO itu dari 2022 Rp3,2 triliun, hari ini diusulkan jadi Rp3,5 triliun," kata Rio saat dikonfirmasi, Selasa (15/11).

BACA JUGA : PT Transjakarta Dilaporkan ke KPK Terkait Sistem Tiket

Menurut dia angka yang turun dan beredar saat ini adalah perubahan pengajuan dari Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sebesar Rp4,2 triliun menjadi Rp3,5 triliun dalam Rancangan APBD 2023.

Itu pun, kata dia, juga tidak mengurangi PSO. Menurut Rio yang dikurangi adalah anggaran selain PSO.

"Jadi tidak ada urusan dengan menurunkan PSO, tidak ada urusan dengan hibah ke TNI Polri," jelas dia.

BACA JUGA : Sudirman Said Mundur dari Transjakarta, Pj Gubernur DKI:...

Sebelumnya, diberitakan bahwa alokasi anggaran subsidi tiket atau PSO Transjakarta bakal dipangkas. Pemangkasan itu lantaran proposal dana hibah ke sejumlah instansi seperti Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya.

Pengajuan dana hibah tersebut dibahas dalam rapat anggaran DPRD DKI pada Jumat (11/11) lalu. Dalam rapat pembahasan RAPBD 2023 di tingkat komisi, hanya 1 dari delapan dana hibah yang disetujui oleh Komisi B DPRD DKI Jakarta, yakni pemberian hibah untuk UP Sistem Pengendalian Lalin Polda Metro Jaya sebesar Rp75,47 miliar.

Sementara itu, sebanyak Rp409 miliar dialokasikan untuk pemberian dana hibah untuk 7 penerima akan diputuskan pada forum Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta. Apabila pemberian dana hibah ini tak disetujui, pihaknya akan memasukkan anggaran Rp 409 miliar untuk subsidi tiket (PSO) transportasi umum di Ibu Kota.(lal)