DPRD Kota Malang Tak Berani Cairkan Dana Hibah untuk KONI
“Lokus pemeriksaan BPK Januari nanti ada di dana hibah. Nah saya meyakini di Kota Malang dana hibah paling besar itu ada di KONI.
NUSADAILY.COM – MALANG – Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika mengaku tidak berani mencairkan anggaran untuk KONI Kota Malang pada tahun 2023 mendatang jika belum menerima laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang telah dinilai akuntan publik dari para pengurus.
Apalagi dalam polemiknya, penyelenggaraan musyawarah olahraga kota (Musorkot) juga dianggap melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART). Made menyebut tidak hanya dirinya, Wali Kota Malang Sutiaji pun juga tidak berani mencairkan jika Musorkot tidak dilakukan sesuai aturan.
“Lokus pemeriksaan BPK Januari nanti ada di dana hibah. Nah saya meyakini di Kota Malang dana hibah paling besar itu ada di KONI. Ini tidak akan dicairkan kalau awalnya tidak bagus. Karena memang pak Wali Kota (Sutiaji) juga tidak berani tanda tangan,” kata Made, Selasa, (27/12/2022).
BACA JUGA : Ini 5 Pejabat yang Baru Dilantik Wali Kota Malang
“Jadi Lalui semua AD/ART atau kitab suci itu. Karena satu pasal saja dilanggar, akan berakibat melanggar yang lain, dan saya yakin akan cacat hukum,” imbuhnya.
Made menuturkan pada 2022 ini. Saat itu, anggaran awal untuk KONI Kota Malang hanya sebesar Rp15 miliar lalu ditambah Rp3,5 Miliar khusus untuk bonus. Untuk memberikan tambahan dia sampai berdebat dengan bagian keuangan hingga Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang. “Karena kami meyakini tidak ada olahraga prestasi yang tidak menggunakan anggaran,” ujar Made.
Di tengah perjalanan DPRD Kota Malang mendapatkan informasi bahwa anggaran Rp15 miliar pada 2022 yang seharusnya digunakan untuk pembinaan dan persiapan Porprov ada yang dipotong. Hal itu untuk menambahi bonus atlet setelah mengikuti Porprov.
“Kami mendengar tanpa ada pemberitahuan ke kami bahwa ada anggaran dari Rp15 miliar itu dipotong untuk nambahi bonus, itu tidak boleh sebenarnya, karena peruntukannya jelas,” kata Made.
BACA JUGA : Golkar Sebut Tak Elok NasDem Kota Malang Main Caplok Kader...
Made mengaku hingga Porprov berakhir. KONI Kota Malang tidak pernah melapor ke DPRD Kota Malang. Dia memang telah mengetahui hasil Porprov dari pemberitaan media massa. Namun secara normatif KONI Kota Malang juga harus melapor tentang capaian dan hasil.
“Porprov kemarin seharusnya ada laporan, sampai saat ini tidak ada ke saya. Saya selaku ketua banggar, dan pak wali sebagai yang mengesahkan kecewa dengan seperti ini, karena sebenernya kami hanya ingin prestasi,” tandas Made.(ris)
