Dijadikan Vote Getter Politisi Tua, Kaum Muda Setuju Presidential Treshold

Untuk menjawab keresahan kaum milineal yang selama ini hanya dijadikan sebagai vote getter oleh para politisi tua yang established. Melalui

NUSADAlILY COM JAKARTA - Untuk menjawab keresahan kaum milineal yang selama ini  hanya dijadikan sebagai vote getter oleh para politisi tua yang established. Melalui

Centenialz sejumlah pemuda menggelar diskusi bertajuk "Muda Memimpin, Menuju 2024: Bincang Ulang Presidential Treshold dan Batas Minimal Usia Capres-Cawapres".

 

CEO Centenialz Dinno Ardiansyah menilai kata muda atau milinial hanya dijadikan simbol atau jargon dan komoditas belaka oleh para politisi tua. Padahal sejatinya, kata Dinno keberpihakan mereka  kepada kaum muda jauh ibarat  Panggang dari api

 

"Katanya, kita pro anak muda, tapi kenyataannya yang boleh jadi pemimpin harus usia 40 tahun terlebih dahulu, apakah ini bukan hiprokit?," kata Donny di acara diskusi yang digelar di Kopitok Kemang Jakarta Selatan Rabu (26/10/2022).

 

Menurut Donny, ambang batas 20 persen dan minimal usia presiden itu merupakan anti progresifitas. Ia juga menilai jika hal itu jelas tidak mendukung kaum muda untuk menjadi seorang pemimpin.

 

Itu jelas nggak pro terhadap kaum muda, dan menutup ruang putra putri bangsa yang potensial untuk memimpin negara ini," Kata Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa ( BEM) Universitas Trisakti itu.

 

Hal senada juga disampaikan politisi muda dari Partai Solidaritas Indonesia ( PSI)  Rian Ernest, menurutnya berbicara soal  Presidential Treshold dan Batas Usia Minimal Presiden itu seperti pagar. Disebutkan, jika pihaknya juga pernah melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi  ( MK) sebanyak dua kali, namun hal itu selalu kandas.

 

"Kita pernah berjuang menggugat keduanya. Tapi MK selalu bilang ini Open Legal Policy, dilempar lagi bolanya ke DPR," jelasnya.

 

Lebih lanjut dikatakan, semua yang hadir di sini dengan semangat alternatif, tentunya tidak akan setuju dengan pembatasan semacam ini. Karena Ia menilai inti dari demokrasi adalah partisipasi bukan limitasi.

 

"Kita percaya suara rakyat adalah suara Tuhan, Vox Populi Vox Dei. Tapi berapa banyak suara rakyat terbakar gara-gara aturan pembatasan", ungkapnya.

 

Saat disinggung terkait pembatasan usia capres dan cawapres, Rian menegaskan hal itu agar ditinjau  ulang. Padahal, kata dia seseorang bisa melakukan perbuatan hukum pada usia 21 tahun.

 

"Lalu, kita perlu melihat pertimbangan psikis juga. Jadi ya kira-kira di usia 25 atau 27 cocok lah", tukasnya.

 

Hadir dalam diskusi tersebut  Pengamat Politik Refly Harun, Politisi PSI Rian Ernest, Vlogger Muda Cania Citta, dan politisi kocak Arief Poyuono. (sir)