Di Jatim, Honor GTT/PTT Tahun 2023 Dijatah Rp 200 Miliar Lebih
Besaran anggaran tersebut untuk kebutuhan 17.176 GTT/PTT. Rinciannya, yakni 7.598 GTT dan 9.578 PTT. Meskipun, di tahun ini sempat terkendala pada keterlambatan pencairan selama enam bulan
NUSADAILY.COM – SURABAYA – Guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap (GTT/PTT) jenjang SMA/SMK mendapatkan alokasi honorarium sekitar Rp 200 miliar dari Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim pada tahun anggaran 2023.
Besaran anggaran tersebut untuk kebutuhan 17.176 GTT/PTT. Rinciannya, yakni 7.598 GTT dan 9.578 PTT. Meskipun, di tahun ini sempat terkendala pada keterlambatan pencairan selama enam bulan.
Kepala Dindik Jatim Wahid Wahyudi mengungkapkan, Keterlambatan itu karena memang ketersediaan dan kebutuhan anggaran yang disediakan di APBD murni 2022 hanya untuk 5 bulan, yakni dari Januari-Mei tahun 2022.
BACA JUGA : Pembunuh Wanita Open BO di Sidoarjo Jual 2 HP Korban Untuk...
Wahid mengatakan, kekurangan anggaran tersebut kemudian dipenuhi dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2022. Sementara untuk tahun 2023, lanjut Wahid, honorarium GTT/PTT sudah teralokasikan 12 bulan.
“Tidak ada yang perlu dievaluasi (keterlambatan honor GTT/PTT enam bulan). Karena pelaksanaan itu disalurkan sesuai by name by dress. Kekurangan honorarium enam bulan bukan disengaja. Tetapi karena keterbatasan anggaran pada APBD Murni Tahun 2022, sehingga untuk bulan Juni sampai Desember 2022 baru dapat dialokasikan pada Perubahan APBD Tahun 2033,” ungkap Wahid, Kamis (29/12/2022).
Sementara Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Hikmah Bafaqih menjelaskan, sempat tersendatnya insentif GTT-PTT tahun ini tidak terlepas dari anggaran yang ditetapkan di APBD 2022. Di mana, waktu itu ternyata hanya dialokasikan untuk empat bulan akibat keterbatasan anggaran.
Hikmah memastikan, pemberian insentif GTT-PTT di Jatim tetap berlanjut tahun depan. Skemanya juga diperbaiki. “Di mana, pada APBD 2023 nanti, anggaran insentif disiapkan penuh,” ujarnya.
Sedangkan Anggota Komisi E DPRD Jatim Mathur Husyairi menilai jika manajemen di Dindik Jatim banyak yang harus dibenahi. Mulai urusan kebutuhan wajib yang berkaitan dengan hajat hidup orang.
“Mereka, guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap ini kan manusia, bukan robot. Jadi, memang banyak yang harus dibenahi manajemen Dindik Jatim ini,” kata Mathur.
Politisi dari Fraksi Keadilan Bintang Nurani (FKBN) gabungan dari partai PKS, PBB dan Hanura tersebut menekankan kebutuhan hidup GTT-PTT setiap hari, bukan setiap bulan. “Bayangkan gaji mereka kalah dengan gaji buruh, kok malah penyediaan anggarannya tidak serius. Bahkan sering tertunda
BACA JUGA : E-Peken Surabaya Catatkan Transaksi Capai Rp35 M di Akhir...
Di forum Badan Anggaran, kata dia, tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) menyampaikan sudah dipenuhi. Tapi, lanjut politisi asal Bangkalan Madura ini, nyatanya di Dindik sendiri malah disiapkan setengahnya saja. “Alasannya anggaran dipakai untuk hal yang substansial,” ucapnya.
Pihaknya pun mengharapkan di tahun 2023 gaji GTT-PTT bisa disalurkan setiap bulan, bukan per triwulan apalagi per semester. “Ya, semoga 2023 mendatang gajinya disalurkan setiap bulannya,” tandasnya.(ris)
