DEKLARASI DAMAI: Paslon SAE Berharap Tidak Ada Intimidasi dan Kriminalisasi

NUSADAILY – SIDOARJO: Seiring eskalasi politik Pilkada 2024 semakin memanas, Pejabat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sidoarjo menggelar acara “Deklarasi Damai”. Giat diinisiasi Polresta Sidoarjo ini bertujuan membangun sinergisitas antar semua lembaga aparatur negara untuk bersama-sama berkomitmen menjaga keamanan, ketertiban dan netralitas pada Pilkada 2024.

Deklarasi ini berlangsung di Gedung Serba Guna Polresta Sidoarjo, pada Kamis (7/11) siang. Selain dihadiri semua pejabat dari Forkopimda , juga pasangan calon (Paslon) Subandi-  Mimik Idayana dan Amir Aslichin- Edy Widodo.

Juga hadir seluruh pengurus partai politik sebagai pengusung maupun pendukung kedua paslon dan pejabat Bakesbangpol Kab. Sidoarjo serta unsur dari KPU maupun Bawaslu Sidoarjo. “Acara deklarasi ini bertujuan untuk membangun komitmen bersama dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedamaian selama proses Pilkada,” ujar AKBP I Made Bayu Sutha, Wakapolresta Sidoarjo.

Dalam deklarasi ini memuatl 6 butir yang ditandatangani kedua paslon. Di antaranya: siap melaksanakan seluruh tahapan Pilkada serentak 2024 secara jujur, adil dan bermartabat, lalu siap tidak saling menyebarkan isu SARA, politik identitas, hoaks dan provokasi dan siap bersama-sama TNI-Polri guna mewujudkan situasi kamtibmas dengan aman, damai dan kondusif. Selanjutnya  siap menerima apapun hasil penghitungan suara berdasarkan keputusan KPUD Sidoarjo.  Artinya Paslon BAIK dan Paslon SAE harus siap menang dan siap kalah.

Mas Iin, sapaan calon bupati dari Paslon bernomor 2 menyampaikan, deklarasi Pilkada damai dalam menjaga keamanan dan kedamaian adalah kewajiban seluruh warga Sidoarjo. “Saya berkomitmen untuk Pilkada 2024 ini adalah pintu gerbang untuk menjadikan masyarakat Sidoarjo kembali bangkit dan bermartabat,” ujarnya. “Sejauh ini kami selalu menjaga komitmen itu,” tambah Mas Iin.

Ketua Pemenangan SAE, Usman M.Kes menambahkan deklarasi damai ini hanya sebatas sebagai slogan semata. Namun harus benar-benar diimplementasikan semua pihak. Tidak hanya kepada kedua Paslon dan pendukungnya, juga para penyelenggaran Pilkada maupun semua aparatur pemerintah, termasuk aparatur penegak hukum (APH) di Sidoarjo.

Untuk itu, lanjut Abah Usman, sapaan politikus senior PKB ini menegaskan pentingnya semua pihak menjaga netralitas, tidak ada intimidasi maupun kriminalisasi kepada siapapun, sehingga pesta demokrasi berjalan lancar, aman dan kondusif.

 “Jujur saja, saat ini sudah ada intimidasi-intimidasi, bahkan menjurus ke arah kriminalisasi. Seperti adanya beberapa kades mengaku diintimidasi. Bahkan ada yang diperiksa petugas kepolisian dengan alasan Dumas. Padahal kenyataannya, mereka dilaporkan ke polisi hanya karena tidak mau diajak untuk mendukung Paslon sebelah,” ujar Abah Usman.

Jadi Kades yang bersikap netral pada Pilkada, justru dipolisikan, bahkan sempat pula diperika pihak kepolisian. “Sebaliknya ada pembiaran bagi kades yang terang-terangan mengabaikan netralitas dalam Pilkada ini,” tambahnya.

Untuk itu, lanjut Abah Usman, setelah ada deklarasi ini semua pihak, termasuk aparatur pemerintahan maupu aparatur penegak hukum (APH) diharapkan menjaga integritas dengan , menjunjung sikap netralitas dan bijak.

“Jadi harus hati-hati menyikapi setiap upaya dari pihak yang bertujuan kriminalisasi. Apalagi kalau yang dikriminalisasi adalah tokoh masyarakat, atau ulama sehingga dapat dipastikan melahirkan reaksi masyarakat, dan situasi pun bisa tidak kondusif,” tegasnya. “Dan kalau pun ada Kades yang diduga melanggar hukum karena Dumas, sebaiknya diproses setelah Pilkada selesai. Itu sikap merupkan langkah yang bijak sehingga situasi benar-benar kondusif selama Pilkada berlangsung,” tambah Abah Usman menegaskan. (*/Cak ful)