China Gagalkan Tindakan Anti-China Barat di Komite Ketiga Majelis Umum PBB
Zhao Lijian menyampaikan pada konferensi pers regular Kementerian Luar Negeri pada 1 November. Pada 31 Oktober, pada pertemuan Komite Ketiga Majelis Umum PBB ke-77, Kuba. Atas nama 66 negara, membuat pidato bersama.
NUSADAILY.COM - BEIJING - Zhao Lijian menyampaikan pada konferensi pers regular Kementerian Luar Negeri pada 1 November. Pada 31 Oktober, pada pertemuan Komite Ketiga Majelis Umum PBB ke-77, Kuba. Atas nama 66 negara, membuat pidato bersama.
Pidato tersebut menunjukkan bahwa urusan Xinjiang, Hong Kong dan Tibet adalah urusan internal China serta menentang politisasi dan standar ganda masalah HAM, menentang campur tangan dalam urusan internal China dengan dalih HAM, menganjurkan agar semua pihak mematuhi tujuan dan prinsip Piagam PBB, menghormati hak semua orang.
BACA JUGA : Tragis! Penembakan Terjadi di Pesta Halloween Chicago,...
Melansir new.qq.com, lebih dari 30 negara telah mendukung China melaui pidato terpisah dan surat bersama. Setelah sesi ke-51 Dewan Hak Asasi Manusia, hampir 100 negara sekali lagi menyuarakan keadilan di PBB, mengungkapkan pemahaman dan dukungan mereka terhadap posisi sah China.
Ini sepenuhnya menunjukkan bahwa keadilan ada di hati rakyat. Masyarakat internasional, terutama negara-negara berkembang, menentang politisasi masalah hak asasi manusia, dan upaya beberapa negara Barat untuk mencoreng, menindas, dan membendung China melalui Xinjiang- masalah terkait tidak akan pernah berhasil.
BACA JUGA : Kawanan Monyet Pencopet Serbu Puluhan Orang di Jepang
Komite Ketiga Majelis Umum adalah platform untuk dialog dan kerja sama, bukan arena perpecahan dan konfrontasi. Dunia sudah lelah melihat politisasi hak asasi manusia dan kinerja standar ganda yang kikuk oleh beberapa negara Barat.
Pihaknya mendesak negara-negara ini untuk tidak lagi menjadi guru, dan berhenti menggunakan dalih masalah hak asasi manusia untuk terlibat dalam manipulasi politik, fitnah, membendung dan menekannya.
Apa yang harus mereka lakukan adalah merenungkan secara mendalam pelanggaran hak asasi manusia mereka yang serius, meninjau secara mendalam bencana hak asasi manusia yang telah mereka ciptakan untuk negara lain, dan kembali ke jalur kerja sama dan dialog yang benar.(mdr2/lal)
