Capaian Vaksinasi Covid-19 Tinggi, Sepuluh Desa di Situbondo Dapat DID dan BKK

Lima desa di Situbondo penerima BKK antara lain Trigonco, Gudang Awar-awar, Parante, Kecamatan Asembagus; Bloro Kecamatan Besuki. Masing-masing mendapat reward Rp100 juta.

NUSADAILY.COM - SITUBONDO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo memberikan reward kepada sepuluh desa yang capaian vaksinasi Covid-19 tertinggi. Bonus tersebut berupa dana insentif desa (DID) dan bantuan keuangan khusus (BKK)

Reward itu diserahkan langsung oleh Bupati Situbondo, Karna Suswandi, di Pendopo Aryo Situbondo, Selasa (11/10/2022).

Lima desa penerima DID adalah Siliwung, Juglangan dan Tokelan, Kecamatan Panji; Tepos dan Telempong, Kecamatan Banyuglugur.

BACA JUGA: Pemkab Situbondo dan Bea Cukai Jember Musnahkan 900 Ribu Batang Rokok Ilegal

"Masing-masing mendapat reward sebesar Rp50 juta," ucap Bupati 55 tahun ini.

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Bung Karna ini menyampaikan, lima desa penerima BKK antara lain Trigonco, Gudang Awar-awar, Parante, Kecamatan Asembagus; Bloro Kecamatan Besuki.

"Masing-masing mendapat reward Rp100 juta," bebernya.

Orang nomor satu di Kota Santri Pancasila ini menjelaskan, reward itu sebagai bentuk apresiasi Pemkab Situbondo kepada Pemdes yang capaian vaksinasi Covid-19 tertinggi.

Reward tersebut dibagi menjadi dua kriteria. Yakni penerima DID diperuntukkan bagi para Kades yang penduduknya di bawah tiga ribu. Kemudian untuk BKK diberikan kepada Kades yang penduduknya lebih dari tiga ribu.

“Jadi Pak Kades-kades bisa bersyukurlah. Gunakan dana ini untuk pembangunan di desanya," bebernya.

Lebih jauh, Bung Karna mengungkapkan, pada tahun 2023, kriteria penerima DID dan BKK adalah tepat waktu dalam penetapan APBDes dan pelunasan PBB.

"Karena ini reward sebagai bagian tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemkab Situbondo. Kami akan segera mensosialisasikan ini kepada Pemdes se-Kabupaten Situbondo," pungkasnya.

Selain mengajak para Kades agar melayani warga dengan maksimal, Bupati Situbondo juga mengajak mereka untuk memberantas peredaran rokok ilegal. Karena keberadaannya jelas merugikan negara.

BACA JUGA: Berapa Lama Jarak Vaksinasi Booster Pertama dan Kedua? Ini Kata Kemenkes

"Sebab tidak ada pemasukan dari sektor cukai. Sehingga berdampak terhadap penerimaan pemerintah daerah dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT).

Sekedar informasi DBHCHT Pemkab Situbondo tahun 2022 sebesar Rp55.748.515.000. Yang dikelola oleh beberapa OPD. Di antaranya Dinsos, Diskoperindag, Disnaker, Dispertangan, Dishub, dan Dinas PUPP, Satpol PP, RSUD dr Abdoer Rahem, RSUD Besuki, serta RSUD Asembagus.

Dana jumbo tersebut digunakan untuk pembangian BLT, pelatihan kerja, pembagian pupuk urea gratis kepada petani, pemasangan PJU, pembangunan RTLH, progam Tolop (tutup lubang), pembangunan jamban keluarga, progam sehat gratis (Sehati), penurunan angka stunting, pengadaan alat kesehatan (Alkes), rehap gedung rumah sakit, sosialisasi tentang cukai dan operasi pasar rokok ilegal. (fat/adv/lna)