Menteri Kelautan dan Perikanan Baru Perlu Evaluasi Regulasi Lobster

  • Whatsapp
Ilustrasi - Lobster hijau. ANTARA/HO-KKP
banner 468x60

NUSADAILY.COM – JAKARTA – Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Moh Abdi Suhufan merekomendasikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan baru, Sakti Wahyu Trenggono, untuk segera melakukan evaluasi terkait regulasi pengelolaan lobster yang dikeluarkan KKP.

“Sebaiknya lakukan evaluasi cepat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/2020,” kata Moh Abdi Suhufan, Rabu.

Baca Juga

BACA JUGA : Presiden Jokowi Lantik Enam Menteri dan Lima Wakil Menteri – Nusadaily.com

Menurut Abdi Suhufan, evaluasi itu penting agar tabulasi masalah terkait pengelolaan lobster di Tanah Air menjadi jelas sehingga pengambilan keputusan akhir juga bisa obyektif.

Ia berpendapat bahwa bila hasilnya ternyata menunjukkan mudarat yang lebih besar, maka ekspor benih lobster wajib dihentikan dan fokus kepada kegiatan budidaya dalam negeri.

Abdi yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia itu juga menginginkan agar dalam jangka waktu 100 hari, menteri baru sudah bisa menunjukkan kerja cepat untuk membenahi KKP.

BACA JUGA : Kapal Pengawas Perikanan dan TNI AL Tangkap Tiga Kapal Ikan Vietnam – Noktahmerah.com

Sebagaimana diwartakan, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S Langkun menyatakan ekspor benih lobster memiliki permasalahan dari segi hulu hingga ke hilir.

Menurut Tama sejumlah permasalahan hulu seperti dalam perizinan antara lain terkait kuota. Berdasarkan informasi dari pelaku usaha yang datang ke ICW, ada perusahaan yang memenuhi persyaratan tetapi tidak mendapatkan izin ekspor.

Penentuan satu perusahaan kargo yang memonopoli ekspor benih lobster.

Tama juga menyoroti adanya staf khusus menteri yang ternyata bisa menjadi penentu perusahaan mana yang bisa melakukan ekspor, setelah berkoordinasi dengan asosiasi terkait.

BACA JUGA : Menteri KKP Ad Interim Lepas Ekspor Perikanan 1.739 Ton – Imperiumdaily.com

Sebelumnya, Kepala Riset Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim (PK2PM) Suhana menilai bahwa ekspor benih lobster merupakan kebijakan yang tidak tepat dalam perspektif ekonomi dan ekologi.

Suhana mengingatkan bahwa secara ekonomi, ekspor benih lobster akan meningkatkan daya saing lobster Vietnam dan akan menurunkan daya saing lobster Indonesia di pasar internasional.

Ia mengungkapkan, pada 2015, Vietnam berada di atas Indonesia untuk ekspor lobster.

Tetapi ketika benih lobster dilarang oleh Indonesia, Vietnam mengalami penurunan dan Indonesia mulai banyak mengisi pasar internasional seperti China. Sehingga kondisi itu meningkatkan daya saing Indonesia di pasar internasional.

Namun pada 2020, lanjut dia, kinerja ekspor lobster Vietnam naik seiring dengan kebijakan pemerintah Indonesia yang membuka ekspor benih lobster.(lal)