Masa Kerja KNKG Berakhir, Pemerintah Kuatkan Koorporasi untuk Pemulihan Ekonomi

  • Whatsapp
ekonomi nasional
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. (Istimewa)
banner 468x60

NUSADAILY.COM – JAKARTA – Masa kerja Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) telah berakhir 31 Desember 2019 silam. Untuk itu perlu dilakukan penyempurnaan untuk memperbaiki mandatnya. Terutama dalam mendorong upaya pemerintah dalam menangani Covid-19 dan percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulisnya Kamis 4 Maret 2021 mengatakan, situasi tersebut mendorong diperbaruinya mandat KNKG melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Kepmenko) Nomor 44 Tahun 2021 tentang Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG).

Baca Juga

BACA JUGA: Pertumbuhan Ekonomi Harus Ditopang dengan Investasi

Dikatakan juga, hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya terkait perizinan berusaha, yang pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

“Selama ini, KNKG telah menerbitkan beberapa pedoman untuk peningkatan tata kelola, antara lain Pedoman Good Corporate Governance (GCG), Pedoman Manajemen Risiko Berbasis GCG, dan Pedoman GCG Perbankan,” ungkap Airlangga.

Airlangga juga menyebut, bahwa Sejak 2018, KNKG telah melaksanakan program sertifikasi personel bidang kompetensi tata kelola untuk pejabat publik dan jajaran manajemen korporasi.

Berdasarkan peringkat pada Worldwide Governance Indicators, kata Airlangga, peringkat governansi Indonesia dalam lima tahun terakhir menunjukkan arah perbaikan pada indikator akuntabilitas, efektivitas pemerintah, kualitas regulasi, dan penegakan hukum.

Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perlu diperkuat untuk meningkatkan capaian pada indikator stabilitas politik dan keamanan, serta korupsi.

“Peningkatan kasus korupsi yang melibatkan sektor publik dan privat dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa etika dan tata kelola memang perlu diperkuat. Penguatan pemberantasan korupsi secara khusus dan tata kelola secara umum diperlukan untuk mendorong peningkatan kinerja perekonomian nasional,” paparnya.

Sebagai Informasi, KNKG dibentuk pada 1999 dengan nama Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) berdasarkan Keputusan Menko Ekuin Nomor KEP/31/M.EKUIN/08/1999.

Pendirian KNKCG ditujukan untuk menyiapkan Pedoman Tata Kelola Korporasi yang Baik (GCG) Indonesia untuk sektor bisnis yang terus disesuaikan dengan perkembangan di level global.

BACA JUGA: Menko Perekonomian Airlangga: Ekonomi Indonesia Sudah On The Track

Pasalnya, paska Reformasi, Pemerintah Indonesia berkomitmen meningkatkan tata kelola sebagai bagian dari upaya demokratisasi dan perbaikan tata kelola negara (pemerintahan) dan ekonomi. Indonesia pun mengadopsi praktik-praktik internasional untuk meningkatkan tata kelola, serta ikut mengadopsi Pedoman GCG dari Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).

Kemudian, pada 2004, OECD mengubah Prinsip-Prinsip Tata Kelola (Principles of Corporate Governance) untuk meningkatkan efektivitas GCG dengan menambahkan elemen pemerintah dan masyarakat. GCG diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan, dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan.(sir/lna)