Fix, UMK Kota Malang Tahun Depan Naik Rp 75 Ribu

  • Whatsapp
Ilustrasi
banner 468x60

NUSADAILY.COM – MALANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur telah menetapkan jumlah Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) di setiap daerah. Untuk wilayah Kota Malang, sudah ditentukan sebesar Rp 2,9 Juta. Jika dibandingkan dengan UMK Kota Malang tahun 2020, yakni sebesar Rp 2,8 Juta, maka kenaikan jumlah UMK sebesar Rp 75 ribu.

Penentuan jumlah UMK tersebut telah disesuaikan dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No 158/53S/KPTS/013/2020 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2021. Keputusan yang ditandatangi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pada 21 November ini diinstruksikan mulai berlaku pada 1 Januari 2021.

Baca Juga

BACA JUGA: UMK Kota Batu Naik Rp 25 Ribu, Apindo Ajukan Penangguhan

Dalam surat tersebut, ada beberapa ketentuan implementasi UMK. Diantaranya pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketetapan UMP dilarang mengurangi atau menurunkan upah. Kemudian pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari ketetapan UMK.

Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko menyatakan, keputusan gubernur tersebut akan segera diinstruksikan untuk diterapkan di Kota Malang. Meskipun angka yang ditetapkan gubernur menurun dari yang diusulkan Pemkot Malang yakni Rp 3,053 Juta.

“Ya sudah ditetapkan (besaran UMK Kota Malang). Ini angka ditengah-tengah juga dari nilai usulan kami,” tegas dia.

Untuk itu, besaran angka UMK tersebut akan ditetapkan sebagai UMK Kota Malang Tahun 2021.

“Diharapkan, dapat diterapkan pada seluruh perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Malang,” pungkas dia.

BACA JUGA: UMK Naik 1,3 Persen, Ini Saran Pemkot Probolinggo untuk Perusahaan

Sementara itu, Ketua SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Kota Malang Suhirno mengatakan menerima apapun keputusan pemerintah yang sudah ditetapkan. Meskipun pada rakor dengan Dewan Pengupahan Kota Malang, pihaknya meminta jumlah upah sebesar Rp 3,053 Juta.

“Kami terima keputusannya apapun itu. Setelah ini, harapan kami ada pengawasan soal UMK ini oleh pemerintah. Terutama bagi pengusaha/ perusahaan yang belum dapat memberikan gaji sesuai UMK,” tegas Suhirno.(nda/lna)

Post Terkait

banner 468x60