Bupati Jember Ungkap Cara Naikkan PAD 31,34 Persen

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember mematok angka sangat tinggi untuk mendulang pendapatan asli daerah (PAD)

NUSADAILY.COM - JEMBER - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember mematok angka sangat tinggi untuk mendulang pendapatan asli daerah (PAD).

 

Yaitu dari Rp 648,6 miliar di tahun 2022 agar menjadi Rp 851,9 miliar pada tahun 2023. Yang berarti mengalami kenaikan 31,34% atau setara dengan penambahan hingga Rp 203,3 miliar.

 

Beragam kalangan termasuk DPRD Jember meragukan janji peningkatan PAD secara drastis. Sebab, angka sebesar itu dianggap hanya menjadi pemanis, karena diduga kita tanpa dasar perhitungan yang presisi.

 

"PAD selama ini rawan terjadi kebocoran. Kami berharap OPD-OPD pengelola aset daerah untuk berpikir kreatif demi keberlangsungan peningkatan profit," kata juru bicara Fraksi NasDem Dannis Barlie Halim.

 

Bupati Jember Hendy Siswanto secara resmi mengulas tentang PAD saat menjawab pandangan umum fraksi-fraksi dalam sidang paripurna, Jumat, 21 Oktober 2022.

 

Menurut dia, peningkatan target PAD dimaksudkan untuk memicu kinerja aparatur akibat kelemahan yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya.

 

Selain itu, Hendy meyakinkan bahwa keputusannya memasang proyeksi berlebih sebagai indikator keseriusan dirinya memperhatikan PAD.

 

"Bukti komitmen serius menggali potensi PAD. Mengingat, selama beberapa tahun terakhir jumlah peningkatannya belum terjadi secara signifikan," ucapnya di atas podium.

 

Sedangkan, kepada wartawan Hendy mengungkapkan cara yang bakal ia tempuh agar target PAD terpenuhi. Ia menyebut upayanya cukup masuk akal.

 

"Rasionalisasinya menggenjot penarikan pajak daerah. Kalau kemarin-kemarin pajak belum intens. Sekarang, kita tingkatkan," jelasnya.

 

Hendy beranggapan, sumber sumbangan PAD paling efektif berasal dari penarikan pajak daerah. Di samping juga ekstensifikasi sektor retribusi daerah.

 

Kelihatannya, dia memandang tahun depan ada peluang menambah perolehan pajak dan retribusi daerah besar-besaran.

 

"Kemarin-kemarin Covid-19 kita kurang melakukan penagihan, karena daya beli turun. Tidak mampu orang bayar pajak. Tapi, sekarang mulai bagus. Jadi, analisa estimasi bisa kita ambil PAD dari pajak. Cukup banyak yang kemarin utang, sekarang harus bayar," pungkas Hendy.

 

Proyeksi kenaikan target PAD sampai Rp 203,3 miliar tergambar untuk menyeimbangkan nilai ancang-ancang neraca keuangan daerah.

 

Pasalnya, pada Rancangan APBD 2023 dinyatakan Pemkab Jember telah kehilangan sumber pendapatan yang cukup tinggi.

 

Jember tidak lagi mendapat pemasukan dari pos lain-lain pendapatan daerah yang sah (LLPDS) sebesar Rp 107,5 miliar seperti tahun lalu.

 

Adapun asumsi Rancangan APBD 2023 bakal mengalami defisit Rp 284,5 miliar. Akibat kebutuhan belanja sebanyak Rp 4.207,5 miliar atau lebih besar ketimbang total pendapatan daerah di angka Rp 3.923 miliar.

 

Postur anggaran cenderung dominan tersedot untuk belanja aparatur dan barang yang nilai manfaatnya hanya sementara waktu.

 

Mengingat, tingginya belanja operasi sampai Rp 3.140 miliar; jauh berlipat-lipat daripada belanja modal senilai Rp 403,5 miliar maupun belanja tidak terduga Rp 54,4 miliar; serta belanja transfer Rp 512 miliar.

 

Pembahasan anggaran masih berlangsung. Tahapannya sekarang ini semua organisasi perangkat daerah (OPD) menyusun rencana kerja anggaran (RKA) untuk dibawa ke DPRD. Pengesahan APBD 2023 harus dilakukan paling lambat pada akhir bulan Oktober 2022. (sut)