Bullying Masih Marak di Kota Batu, Ini Solusi Paslon GURU
NUSADAILY.COM-KOTA BATU - Bullying atau perundungan masih marak terjadi di Kota Batu. Fenomena ini juga menjadi perhatian khusus pasangan calon (paslon) Firhando Gumelar-Haji Rudi (GURU). Salah satu solusi yang mereka usulkan adalah membangun program mobil BK (bimbingan konseling).
Program itu dipaparkan Calon Wali Kota Batu Firhando Gumelar dalam Debat Publik Kedua Pilkada Kota Batu 2024 pada Jumat (8/11/2024). Mobil BK ini dirasa efektif dalam menekan angka kasus bullying.
''Kami menawarkan program Mobil Guru BK yang nantinya mereka akan memberi pelayanan dan penyuluhan terhadap orang tua, remaja dan anak-anak terkait bahaya perundungan. Di dalam mobil ini kami tempatkan dokter psikolog,'' kata Mas Gum, sapaan akrabnya.
Program Mobil Guru BK ini merupakan bagian dari upaya pencegahan dengan aktif melakukan jemput bola ke desa-desa. Masyarakat bisa mendapatkan akses konsultasi dan layanan kesehatan mental oleh psikolog profesional secara gratis.
“Dari situ pula, kami akan menyediakan shelter bagi korban kekerasan verbal maupun fisik agar mereka bisa terlindungi, berani speak-up dan dihindarkan dari perundungan dan kekerasan lebih lanjut. Layanan konseling keliling ini untuk memberikan konseling kepada masyarakat luas, dari anak muda hingga dewasa,” papar Mas Gum.
Bukan hanya Mobil Guru BK paslon GURU juga mencanangkan program inklusi sosial. Program ini menekankan pentingnya akses dan layanan bagi kelompok rentan, termasuk anak-anak dan remaja dari keluarga miskin dan kaum disabilitas.
Baginya, kedua program ini sangat penting untuk memastikan masyarakat Kota Batu mendapatkan wadah saluran untuk menyampaikan apa pun yang mengganggu kesehatan mental mereka, mengingat keterbatasan mobilitas sosial dan meningkatkan daya saing Kota Batu di masa depan.
Program lainnya yang tak kalah penting adalah rasionalisasi. Hal ini masih berkaitan dengan Mobil Guru BK, di mana program ini untuk menunjukkan komitmen paslon GURU dalam memperhatikan kesejahteraan psikologis anak dan remaja, serta mendorong kesadaran sosial terkait isu perundungan, dengan memberikan solusi bagi mereka yang sulit mengakses layanan konseling formal.
“Upaya inklusi sosial ini memberikan rasa aman dan dukungan bagi kelompok rentan, memperkuat pemerintah dalam memastikan hak anak terlindungi,” jelas Gumelar. (oer/wan)
